Percepatan Pemilu Menguat di Malaysia dan Singapura
Pihak oposisi terus meragukan Muhyiddin disokong sedikitnya 112 dari 222 anggota Parlemen Malaysia. Mahathir pernah mengumumkan daftar berisi 130 anggota parlemen yang menyokong dirinya tetap menjadi PM.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
SINGAPURA, SELASA — Wacana percepatan pemilu semakin menguat di Malaysia dan Singapura. Percepatan di Malaysia dipicu perebutan kekuasaan, sementara di Singapura memakai alasan untuk penguatan penanganan Covid-19.
Sekretaris Jenderal Partai Islam Malaysia (PAS) Takiyuddin Hassan mengatakan, koalisi PAS bersama Barisan Nasional dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) siap menghadapi pemilu ke-15. Sejak Maret 2020, partai itu membentuk Perikatan Nasional (PN) yang merupakan koalisi pendukung pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yasin.
”PAS yakin partai pembentuk PN siap menghadapi pemilu, termasuk memastikan pembagian daerah pemilihan, meski tanggal (pemilu) belum ditetapkan,” ujarnya, Senin (8/6/2020) malam, di Kuala Lumpur, sebagaimana dikutip sejumlah media Malaysia, seperti Bernama, The Star, dan Free Malaysia Today.
Takkiyuddin merupakan tokoh kedua di PN yang menyinggung soal pemilu dalam bulan ini saja. Pekan lalu, pemimpin BN dan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga menyatakan PN siap menghadapi pemilu. Ia menyebut, PN akan mendorong percepatan pemilu apabila oposisi terus mempersoalkan jumlah dukungan anggota parlemen pada pemerintahan Muhyiddin. Sebagai PM, Muhyiddin berwenang mengusulkan agar raja membubarkan parlemen sehingga pemilu harus diselenggarakan.
Wacana percepatan pemilu menguat setelah Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari kursi PM dan Pakatan Harapan kekurangan kursi untuk menjadi mayoritas di parlemen pada Februari 2020. Dalam situasi normal, masa kerja parlemen ditetapkan lima tahun dan parlemen ini seharusnya berakhir pada Mei 2023. Walakin, konstitusi Malaysia memungkinkan parlemen dibubarkan lebih cepat sehingga jadwal pemilu dimajukan.
Najib memanfaatkan celah itu karena pihak oposisi terus meragukan Muhyiddin disokong sedikitnya 112 dari 222 anggota Parlemen Malaysia. Bahkan, pada Maret 2020, Mahathir pernah mengumumkan daftar berisi 130 anggota parlemen yang menyokong dirinya tetap menjadi PM. Pengumuman itu dianggap tantangan terbuka kepada Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung XIV, ataupun pemerintahan Muhyiddin. Meski berwenang menunjuk PM, raja biasanya memilih politisi yang disokong sedikitnya 112 dari 222 anggota parlemen.
Sejak Maret, Mahathir bersiap mengajukan mosi yang mempersoalkan jumlah dukungan ke PN di sidang parlemen. Walakin, sampai sekarang parlemen Malaysia tidak kunjung menggelar sidang paripurna yang memungkinkan mosi itu diajukan. Sejak Muhyiddin dilantik, Parlemen Malaysia hanya sekali bersidang dengan agenda tunggal mendengar pidato raja pada 18 Mei 2020.
Mahathir menolak menyokong Muhyiddin dengan alasan keberadaan Najib dan BN. Najib dan sejumlah politisi BN kini diselidiki dalam kasus korupsi. Bahkan, Najib menjadi terdakwa korupsi 1MDB.
Meski terus mempersoalkan dukungan Muhyiddin, Mahathir menolak percepatan pemilu. Sebab, pemilu akan membutuhkan dana dan banyak sumber daya. Padahal, kini Malaysia harus mengoptimumkan sumber daya untuk mengatasi Covid-19.
Percepatan di Singapura
Alasan menghadapi Covid-19 juga dipakai Singapura untuk mendorong percepatan pemilu. Sedianya, pemilu harus digelar paling lambat April 2021. Sejak beberapa bulan lalu, sejumlah pihak di Singapura terus mewacanakan percepatan pemilu.
Wacana itu menguat setelah parlemen mengesahkan perubahan Undang-Undang Pemilu pada 4 Mei 2020. Senin, 8 Juni, Departemen Pemilu Singapura mengumumkan prosedur pemilihan di tengah pandemi. Pengumuman fokus pada cara memilih menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan cara partai berkampanye. Daerah pemilihan (dapil) dan jumlah TPS juga sudah ditetapkan.
Hal yang belum jelas hanyalah tanggal pemungutan suara dan pembubaran parlemen. Sedianya, parlemen dibubarkan pada Januari 2020.
Jumlah pemilih, TPS, dan dapil untuk pemilu kali ini bertambah. KPU Singapura mencatat, 2,6 juta orang punya hak pilih pada pemilu kali ini atau bertambah hampir 200.000 dibandingkan dengan pemilu 2015. Sementara jumlah TPS ditambah 220 lokasi menjadi total 1.110 TPS. Adapun dapil bertambah 2 menjadi total 32. Semua perubahan itu diikuti dengan penambahan jumlah kursi parlemen yang diperebutkan lewat pemilu dari 89 menjadi 93.
Media Singapura, Channel News Asia dan The Straits Times, menerbitkan laporan yang menduga pemilu akan digelar Juli 2020. Walakin, pemerintah dan KPU sama-sama belum mengumumkan tanggal pastinya.
Di Singapura, setiap pemilih terdaftar wajib menggunakan hak pilih. Mereka harus melapor jika tidak memberi suara pada hari pemilihan.