Puluhan Perusahaan dan Institusi China Masuk ”Daftar Hitam Ekonomi” AS
Presiden AS Donald Trump menjegal perusahaan-perusahaan yang produknya diduga mendukung kegiatan militer China dan menghukum China karena perlakuannya terhadap kelompok minoritas Muslim.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AFP/NICOLAS ASFOURI
Dalam foto pada 22 April 2020 ini tampak orang berjalan melewati toko Huawei di Beijing. Amerika Serikat pada 15 Mei 2020 akan membatasi kemampuan raksasa telekomunikasi China, Huawei, itu karena dianggap sebagai risiko keamanan nasional bagi AS.
WASHINGTON DC, SABTU —Kementerian Perdagangan Amerika Serikat memasukkan 33 perusahaan dan lembaga China tambahan ke dalam ”daftar hitam ekonomi”. Mereka selama ini diduga membantu Pemerintah China memata-matai kelompok masyarakat minoritas etnis Uighur, terlibat dalam pembuatan senjata pemusnah massal, dan mendukung militer China.
Langkah Kementerian Perdagangan AS, Jumat (22/5/2020) waktu Washington DC, itu menandai upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjegal perusahaan-perusahaan yang produknya diduga mendukung kegiatan militer China dan menghukum China karena perlakuannya terhadap kelompok minoritas Muslim.
Keputusan ini dibuat setelah Partai Komunis memaparkan rencana memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong dalam sidang Kongres Rakyat Nasional.
Anak-anak Muslim etnis Uighur berjalan di bawah pengawasan kamera video di wilayah Xinjiang. Kepolisian China memasang piranti lunak rahasia ke dalam telepon genggam untuk mengumpulkan data. Langkah ini dikritik karena membatasi kebebasan masyarakat Uighur.
Pada Oktober 2019, AS telah memasukkan 28 perusahaan dan biro keamanan publik China, termasuk perusahaan baru bidang kecerdasan buatan dan video pengawasan, Hikvision, karena perlakuan China terhadap Muslim Uighur.
Pernyataan dari Kementerian Perdagangan AS menyebutkan dalam daftar hitam yang baru itu ada 7 perusahaan dan 2 lembaga yang masuk daftar karena terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penindasan, penahanan massal yang sewenang-wenang, kerja paksa, serta pengawasan teknologi tinggi terhadap Muslim Uighur.
Kompas/Hendra A Setyawan
Sophia, robot yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI), yang diaktifkan pada 2016 dan diciptakan oleh perusahaan Hanson Robotics di Hong Kong saat melakukan wawancara khusus dengan media pada CSIS Global Dialogue 2019 di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Sementara sisanya merupakan perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi komersial yang mendukung pengadaan barang bagi militer China. Perusahaan-perusahaan itu fokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan pengenalan identifikasi wajah.
Perusahaan-perusahaan AS penghasil cip atau integrated circuit (bagian kecil dan tipis dari silikon tempat transistor penyusun mikroprosesor ditanamkan), seperti Nvidia Corp dan Intel Corp, selama ini banyak investasi di perusahaan-perusahaan China itu.
AFP/NOEL CELIS
Ketua bergilir Huawei, Guo Ping, berbicara selama KTT Global Analyst 2020 di markas besar Huawei di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China selatan, 18 Mei 2020.
Dilarang beli
Perusahaan China yang masuk daftar hitam itu termasuk NetPosa, perusahaan pengembang kecerdasan buatan yang paling terkenal di China. NetPosa diduga memata-matai Uighur.
Selain itu, ada pula Qihoo360, perusahaan keamanan siber yang mulai dikenal ketika mengklaim menemukan bukti bahwa alat meretas CIA digunakan untuk menyasar sektor penerbangan China.
Perusahaan dan institusi China yang masuk dalam daftar hitam itu juga dilarang membeli produk buatan AS, bahkan produk yang dibuat di luar negeri, tetapi dengan konten atau teknologi dari AS.
Dalam daftar itu juga tercantum perusahaan Softbank Group Corp, CloudMinds, yang mengoperasikan layanan berbasis cloud untuk menjalankan robot, seperti versi Pepper, robot humanoid yang mampu berkomunikasi secara sederhana.
Perusahaan itu diblokir tahun lalu dan tidak boleh mentransfer teknologi atau informasi teknis dari cabang perusahaan mereka di AS ke kantor pusat di Beijing.
Perusahaan Xilinx Inc, yang membuat cip untuk program, menyatakan salah satu konsumennya ada di dalam daftar hitam itu, tetapi keputusan AS itu tidak akan memengaruhi bisnis mereka.
”Kami sedang mengkaji daftar hitam tambahan dari AS itu. Kami akan mematuhi aturan baru Kementerian Perdagangan AS,” sebut perusahaan Xilinx Inc.
REUTERS/ALY SONG/FILE PHOTO
Seorang petugas keamanan berjaga-jaga di depan logo atau tanda AI (kecerdasan buatan) di acara tahunan Huawei Connect di Shanghai, China, 18 September 2019.
Upaya yang dilakukan pada 33 perusahaan dan institusi China itu sama dengan pola yang digunakan AS dalam membatasi perusahaan Huawei Technologies Co Ltd.
Alasan AS adalah demi kepentingan keamanan nasional. Pekan lalu, Kementerian Perdagangan AS juga mencoba memotong akses Huawei pada perusahaan-perusahaan pembuat cip. (REUTERS)
