Parlemen Mulai Sidang Paripurna, Hak Milik Pribadi Bisa Diakui
Sampai sekarang, hukum China tidak mengenal pemisahan hak negara dan pribadi atau swasta. Dalam RUU pidana baru, kepemilikan pribadi diakui.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
REUTERS/THOMAS PETER
Layar reklame di depan pusat perbelanjaan di Beijing, China, menampilkan wajah Presiden Xi Jinping ketika Parlemen China memulai sidang paripurna mereka, Kamis (21/5/2020).
BEIJING, KAMIS — Parlemen China memulai sidang paripurna, Kamis (21/5/2020). Dalam rangkaian sidang yang dijadwalkan berlangsung sampai 28 Mei 2020 itu, parlemen, antara lain, akan mengesahkan undang-undang yang mengakui hak milik pribadi.
Semula sidang parlemen hendak digelar Maret lalu, tetapi ditunda karena pandemi Covid-19. Sidang ini membahas dan mengesahkan sejumlah keputusan penting. Komite Nasional untuk Dewan Konsultasi Politik Rakyat China (NCCPPCC), setara MPR di Indonesia, mulai bersidang Kamis sore.
Kongres Rakyat Nasional (NPC), lembaga setara DPR Indonesia, dijadwalkan bersidang Jumat (22/5/2020) ini. Sidang paripurna NPC, antara lain, membahas pengesahan undang-undang pidana baru.
Sampai sekarang, hukum China tidak mengenal pemisahan hak negara dan pribadi atau swasta. Dalam rancangan undang-undang pidana baru, kepemilikan pribadi diakui.
”RUU itu memberikan perlindungan lebih banyak pada kepemilikan pribadi. Masalahnya, apakah negara akan mematuhi hukum,” kata pengajar Ilmu Hukum City University of Hong Kong, Wang Jiangyu.
Ketidakjelasan batas hak milik negara dan pribadi menjadi salah satu perintang China menarik pemodal. Presiden China Xi Jinping ingin mengubah keadaan, antara lain lewat perubahan hukum pidana. Agenda lain adalah pengesahan APBN 2020.
NOEL CELIS/AFP
Orang-orang berbelanja pakaian di sebuah mal di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China selatan, Kamis (21/5/2020). Potret ini memberi isyarat kepada dunia bahwa China telah mampu mengendalikan pandemi Covid-19.
Dalam APBN itu ditentukan pos belanja pertahanan hingga stimulus untuk penanganan dampak Covid-19. Belanja militer China menjadi perhatian karena akan menentukan sejauh mana Beijing hendak mengembangkan kekuatan militernya.
”China menghadapi banyak rintangan besar karena pandemi Covid-19 dan kami berharap sidang paripurna membahas masalah itu,” kata Direktur Pelaksana Kamar Dagang Inggris di China Steven Lynch kepada Global Times.
Pengumuman oleh Perdana Menteri Li Keqiang soal target pertumbuhan ekonomi, stimulus, dan kebijakan untuk perbaikan iklim usaha menjadi fokus Lynch. Pada 2019, pengusaha senang karena undang-undang investasi asing disahkan. Investor asing kini mengharapkan kebijakan soal paten dan hak cipta.
Pertumbuhan ekonomi China 2020 diprakirakan merosot gara-gara Covid-19. Bank Sentral China sampai tidak berani mengumumkan target pertumbuhan 2020. Wakil Direktur Asosiasi Ekonom Beijing Tian Yun menyebutkan, mustahil mencapai target.
Walau demikian, NPC dijadwalkan membuat keputusan penting soal ekonomi China, yakni mengesahkan pelebaran defisit APBN dan penambahan utang pemerintah. Dengan itu, Beijing bisa punya dana stimulus untuk penanggulangan dampak Covid-19.
”Bukan hanya ekonomi dan kehidupan warga, kami juga akan membahas penuntasan program kesejahteraan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan,” kata Wakil Ketua NPC Zhu Lieyu kepada Global Times.
NICOLAS ASFOURI/AFP
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China terlihat di depan poster Presiden China Xi Jinping di samping pintu masuk Kota Terlarang selama upacara pembukaan Sidang Dewan Konsultasi Politik Rakyat China (CPPCC) di Beijing, 21 Mei 2020.
Kantor berita Xinhua melaporkan, sidang paripurna 2020 juga memberikan pesan bahwa China siap bangkit lagi setelah isolasi total karena Covid-19. Sistem di berbagai sektor tetap bisa berfungsi.
Hong Kong, wilayah China yang mendapat otonomi khusus sejak 1997, juga menjadi sorotan parlemen. Ketua MPR China Wang Yang memberikan isyarat Beijing akan semakin mengetatkan genggaman kepada Hong Kong lewat penguatan sistem dan mekanisme penegakan konstitusi China dan hukum dasar atau konstitusi Hong Kong yang berlaku sejak wilayah itu diserahkan Inggris kepada China pada 1997.
”Sangat mendukung penguatan sistem dan mekanisme untuk menegakkan konstitusi China dan Hukum Dasar,” ujarnya dalam pidato pembukaan sidang paripurna MPR pada Kamis sore.
Hukum Dasar adalah konstitusi Hong Kong yang berlaku sejak wilayah itu diserahkan kembali Inggris kepada China pada 1997. Sejumlah anggota NPC asal Hong Kong disebut-sebut akan mengusulkan undang-undang keamanan untuk wilayah itu.
ARSIP WORLD PRESS PHOTO
Foto karya Nicolas Asfouri (AFP) meraih juara foto cerita berita umum World Press Photo 2020. Seorang perempuan terlibat dalam unjuk rasa di Hongkong, 11 September 2019.
Dalam RUU yang akan dibawa ke sidang paripurna NPC itu antara lain mengatur soal larangan total terhadap tindakan penghasutan, separatisme, dan pembangkangan pada pemerintah.
Media terbitan Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), mengungkap bahwa setiap upaya mengajak mengurangi kendali Beijing atas Hong Kong akan digolongkan sebagai penghasutan.
Belum ada keterangan tentang penyelarasan RUU itu dengan konstitusi Hong Kong. Dalam konstitusi Hong Kong ditetapkan undang-undang keamanan harus ditetapkan parlemen Hong Kong.
”Oposisi (pihak penentang Beijing di parlemen Hong Kong) selalu merintangi setiap upaya pembahasan undang-undang keamanan,” kata sumber SCMP yang mengikuti proses paripurna NPC. (REUTERS)
