Penghentian Siaran ABS-CBN Rongrong Hak Publik dan Kebebasan Pers
Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah memberi jawaban atas petisi manajemen stasiun televisi ABS-CBN yang menolak penghentian siaran oleh Komisi Telekomunikasi Nasional. Tindakan NTC dinilai sebagai upaya menekan media.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
REUTERS/ELOISA LOPEZ/FILE FOTO
Foto yang diambil pada 10 Februari 2020 ini memperlihatkan para pendukung ABS-CBN, jaringan siaran terkemukan di Filipina, berunjuk rasa menentang langkah Pemerintah Filipina menutup siaran jaringan itu. Unjuk rasa digelar di Quezon City, Metro Manila, Filipina.
MANILA, SELASA, — Mahkamah Agung Filipina menolak permohonan manajemen stasiun televisi ABS-CBN agar mereka dapat melakukan kerja operasionalnya kembali. Pada saat yang sama, majelis hakim MA memerintahkan pemerintah dan Kongres untuk menjawab permintaan dari manajemen ABS-CBN dalam 10 ke depan.
Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Selasa (19/5/2020), majelis hakim bersuara bulat memerintahkan pemerintah, khususnya lembaga yang mengatur soal penyiaran, yaitu Komisi Telekomunikasi Nasional (NTC), dan Kongres untuk menjawab petisi yang diajukan oleh manajemen ABS-CBN. Pada saat yang sama, manajemen ABS-CBN juga diminta untuk memberikan tanggapan tambahan serta bukti lainnya atas petisi yang telah diajukan.
Sebelumnya, manajemen stasiun televisi ABS-CBN mengajukan petisi kepada MA Filipina untuk membatalkan keputusan NTC yang melarang mereka melakukan kerja operasional dan melakukan siaran. Keputusan NTC yang dikeluarkan pada 5 Mei lalu itu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi perusahaan dan karyawan jaringan stasiun televisi itu, tetapi juga publik yang membutuhkan informasi akurat dan benar di tengah pandemi Covid-19 ini.
REUTERS/ELOISA LOPEZ/FILE FOTO
Petugas keamanan berdiri di luar kantor ABS-CBN di Quezon City, Metro Manila, Filipina. Foto diambil pada 5 Mei 2020.
Sejak NTC memerintahkan penghentian seluruh kegiatan operasional, manajemen ABS-CBN telah kehilangan pendapatan 10 juta-12 juta dollar Amerika Serikat dari iklan. Menurunnya pendapatan, menurut manajemen, membahayakan sekitar 11.000 karyawan dan keluarga yang dinaungi stasiun televisi itu.
Presiden dan CEO ABS-CBN Carlo Katigbak mengatakan, jika stasiun televisi itu tidak diizinkan beroperasi, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mulai melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan mulai Agustus mendatang.
ABS-CBN merupakan perusahaan media terbesar di Filipina yang telah beroperasi selama lebih dari 66 tahun. Di bawah benderanya, korporasi media ini mengoperasikan 21 stasiun radio dan 38 stasiun televisi regional serta media daring yang secara total mempekerjakan lebih dari 11.000 karyawan.
Gamaliel Cordoba, Komisioner NTC, dikutip dari laman CNN Filipina mengatakan, mereka terpaksa menghentikan seluruh kegiatan stasiun televisi ABS-CBN karena kontrak mereka berakhir pada 4 Mei 2020.
Tekanan pada media
Sejak Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkuasa, manajemen ABS-CBN telah mendapat tekanan dari pemerintah yang dinilai manajemen ingin menggagalkan upaya mereka memperbarui izin operasional stasiun televisi terssebut. Tekanan ini terkait dengan penolakan manajemen stasiun televisi itu menyiarkan kampanye politiknya.
ABS-CBN juga terus melontarkan kritikan tajam terhadap kebijakan-kebijakan Duterte, khususnya kebijakan perang terhadap para bandar narkoba yang telah mengakibatkan ribuan orang tewas.
AFP/MARIA TAN
Warga dari Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) mengambil bagian dalam unjuk rasa menentang penutupan penyiaran ABS-CBN oleh pemerintah Filipina pada 8 Mei 2020 lalu di luar Sekolah Tinggi Komunikasi Massa di Universitas Filipina di Manila.
Penasihan hukum Duterte, Salvador Panelo membantah bahwa penghentian kegiatan operasional stasiun televisi ABS-CBN terkait dengan kemarahan Duterte pada saat kampanye tahun 2016. Menurut Panelo, siapa pun yang melontarkan tudingan seperti itu dinilai sebagai salah alamat. ”Duterte telah memaafkan ABS-CBN,” katanya.
Beberapa organisasi profesi jurnalis yang tergabung dalam Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menilai, tindakan pemerintahan Duterte sebagai sebuah usaha untuk membungkam kerja jurnalistik para jurnalis di lembaga tersebut dan juga sebagai upaya pembungkaman terhadap media yang sudah lama coba dilakukannya.
Mantan Hakim Agung Antonio Carpio berpendapat bahwa penghentian kegiatan operasioal ABS-CBN itu sebagai tindakan yang diskriminatif dan tidak adil. (Reuters)
