Australia Minta China Buka Komunikasi soal Perdagangan
Pemerintah Australia meminta pembicaraan sektor perdagangan kedua negara dibuka kembali. Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkukuh mendesak penyelidikan asal muasal virus SARS-CoV-2 di China.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/WILLIAM WEST
Seorang tukang daging di Australia, George Vourvahakis, mengangkat nampan berisi daging sapi segar di tokonya di Yarraville, pinggiran Melbourne, Selasa (12/5/2020). China menghentikan sementara impor dari empat pemasok daging sapi utama Australia.
CANBERRA, MINGGU — Pemerintah Australia meminta China membuka peluang membahas masalah perdagangan antarkedua negara. Permintaan itu muncul setelah Pemerintah Australia melonggarkan kebijakan pembatasan sosial secara bertahap dan memulai kembali aktivitas bisnis dan ekonominya sejak pekan lalu.
Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham, dalam sebuah acara di stasiun televisi ABC, Minggu (17/5/2020), mengatakan, Pemerintah Australia telah meminta dibukanya kembali keran pembicaraan sektor perdagangan dengan Pemerintah China.
”Permintaan itu belum dipenuhi. Kami terbuka untuk berdiskusi. Bahkan, ketika ada sebuah masalah pelik yang harus dibicarakan,” kata Birmingham.
Hubungan perdaganan kedua negara terganggu setelah Pemerintah China memutuskan untuk menunda impor daging sapi asal Australia hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Tidak hanya itu, Pemerintah China juga berencana akan menerapkan bea masuk yang tinggi atas gandum Australia ke negara tersebut.
LUKAS COCH / GAMBAR AAP VIA AP
Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara kepada media selama konferensi pers di Gedung Parlemen di Canberra, Jumat, 1 Mei 2020. Morrison berdiri teguh pada permintaannya untuk penyelidikan independen terhadap virus korona dan menyangkal motivasi apa pun selain untuk mencegah pandemi semacam itu terjadi lagi.
Kebijakan China itu tidak terlepas dari tekanan Australia dan sejumlah negara, yang dimotori Amerika Serikat, agar Pemerintah China memberikan akses seluas-luasnya kepada tim penyidik internasional untuk melakukan penyelidikan asal usul virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi global Covid-19 saat ini.
Peter Jennings, Direktur Eksekutif Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan, Pemerintah China ingin menggunakan pasarnya yang besar untuk mencoba menekan negara-negara eksportir agar mengikuti keinginan mereka. ”Mereka mencoba menyatakan: Jangan macam-macam soal penyelidikan,” kata Jennings.
Dia mengatakan, China memiliki banyak hal yang dipertaruhkan jika ingin menghancurkan hubungan bilateral, khususnya hubungan perdagangan, dengan Australia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison sendiri menyatakan tidak akan mengubah kebijakannya soal dukungan terhadap pembentukan tim penyelidik asal muasal virus SARS-CoV-2. ”Kami tidak akan mundur,” kata Morrison, Jumat (15/5/2020) lalu.
Birmingham mengatakan, pihaknya berencana menggunakan haknya untuk membawa masalah perdagangan kedua negara, mulai dari masalah daging sapi hingga pengenaan bea masuk bagi gandum Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Pelonggaran izin Pebisnis
Sementara itu, Pemerintah China dan Korea Selatan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Jepang untuk melakukan pelonggaran kontrol perbatasan, khususnya bagi para pelancong bisnis untuk membantu menghidupkan kembali kegiatan perekonomian di setiap negara.
REUTERS / KIM KYUNG-HOON
Orang-orang yang memakai topeng pelindung membuat jalan mereka di distrik pasar lokal di tengah wabah penyakit Covid-19 di Tokyo, Jepang 13 Mei 2020.
Dikutip dari surat kabar Yomiuri, Pemerintah China dan Jepang telah menerapkan pelonggaran itu bagi para pebisnis. Para pebisnis dimungkinkan untuk masuk ke jalur cepat imigrasi jika mereka memiliki hasil uji swab Covid-19 dari laboratorium terakreditasi dan dinyatakan negatif sebelum keberangkatan dan pada saat ketibaan.
Namun, Pemerintah Jepang menanggapi keinginan itu dengan penuh kehati-hatian karena kekhawatiran terjadinya lonjakan infeksi baru, khususnya setelah kasus yang terjadi di Korea Selatan. selain itu, kekurangan alat uji untuk pelancong, juga menjadi unsur yang ditimbang oleh Pemerintah Jepang.
Kementerian Luar Negeri Jepang tidak segera menanggapi permintaan komentar atas isu tersebut.
Sebelumnya, Perdana Menteri Shinzo Abe, Kamis lalu, telah mencabut status negara dalam keadaan darurat di 39 prefektur dari 47 prefektur yang ada di Jepang. Sementara untuk wilayah Tokyo dan sekitarnya, yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian negara, status negara dalam keadaan darurat masih tetap berlaku. (AP/REUTERS)
