Dalam hukum Jerman, pembatasan gerak diatur oleh pemerintah negara bagian dengan mempertimbangkan perkembangan di wilayah masing-masing. Pemerintah federal hanya memberi panduan.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
BERLIN, KAMIS – Semakin banyak negara melonggarkan perintah pembatasan gerak yang dikeluarkan untuk mengendalikan laju infeksi Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan, pelonggaran yang diputuskan dan dijalankan dengan tidak berhati-hati bisa memicu pandemi gelombang kedua.
Pelonggaran itu, antara lain, diumumkan Jerman pada Rabu (6/5/2020). Negara-negara bagian di Jerman akan memulai pelonggaran secara bertahap pada Sabtu pekan ini. ”Kita mempunyai perkembangan yang sangat baik dari data infeksi baru. Hal itu memungkinkan kita melangkah lebih lanjut,” kata Kanselir Jerman Angela Merkel saat mengumumkan pelonggaran tersebut.
Ia telah berkonsultasi dengan 16 pemimpin negara bagian. Dalam hukum Jerman, pembatasan gerak diatur oleh pemerintah negara bagian dengan mempertimbangkan perkembangan di wilayah masing-masing. Pemerintah federal hanya memberi panduan. Salah satunya adalah negara bagian wajib kembali membatasi gerak jika ada 50 kasus baru pada setiap 100.000 penduduk dalam sepekan ke depan.
Hingga Kamis, Jerman mencatat 168.162 infeksi dan 7.275 kematian akibat Covid-19. Jerman merupakan salah satu negara dengan porsi kematian rendah jika dibandingkan dengan jumlah infeksi dan total populasi.
Merkel mencoba mencegah pembatasan gerak dan isolasi nasional. ”Kita harus berhati-hati. Kita tidak hanya mengatakan untuk mulai membuka lagi, tetapi juga jika ada apa-apa, kita tidak akan menunggu (wabah kembali) menyebar ke seluruh negeri,” ujarnya.
Pengelola kedai makan dan penginapan harus memastikan protokol jaga jarak terpenuhi dan harus menerapkan kebersihan yang sangat ketat.
Selepas pengumuman Merkel, kedai-kedai bisa buka lagi. Pembukaan ulang restoran dan hotel diserahkan pada keputusan negara bagian. Pengelola kedai makan dan penginapan harus memastikan protokol jaga jarak terpenuhi dan harus menerapkan kebijakan kebersihan yang sangat ketat.
Merkel menyerahkan keputusan kepada warga Jerman untuk mulai kembali bekerja atau tidak. Ia juga menampik kemungkinan pejabat lokal menutupi sebagian kasus baru demi mengakhiri pembatasan gerak. ”Saya percaya kepada warga kita. Tentu akan ada pemeriksaan rutin. Namun, jika tidak percaya pemimpin daerah, wali kota, dan petugas kesehatan bekerja dengan benar, sebaiknya pergi saja,” ujarnya.
Peringatan WHO
Secara terpisah, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, pemerintah negara-negara harus memastikan telah mempunyai langkah kuat untuk mengendalikan infeksi Covid-19. Kebijakan itu, antara lain, berupa pelacakan dan pengawasan karantina.
”Risiko isolasi kembali dilakukan tetap ada jika negara-negara tidak mengelola peralihan dengan sangat hati-hati dan bertahap,” ujar Tedros.
WHO khawatir laju infeksi dan kematian akan melonjak lagi jika pelonggaran terlalu cepat. ”Jika isolasi terlalu cepat diakhiri, virus bisa menyebar lagi,” kata Maria van Kerkhove, Kepala Program Darurat Kesehatan WHO.
Jika isolasi terlalu cepat diakhiri, virus bisa menyebar lagi.
Kekurangan langkah antisipasi, antara lain, dinilai terjadi di Amerika Serikat. Negara ini mencatat jumlah infeksi dan kematian akibat Covid-19 paling banyak di bumi. Dari 50 negara bagian, sebanyak 31 negara bagian sudah melonggarkan pembatasan meski pelacakan dinilai belum optimum.
Para gubernur dinilai terlalu cepat mengakhiri pembatasan meski ukuran untuk mengakhiri pembatasan belum sepenuhnya tercapai. Ukuran itu antara lain penurunan laju infeksi sekurang-kurangnya 14 hari berturut-turut.
”Jika pembatasan dilonggarkan tanpa pengaman yang layak, kasus baru dan kematian akan bertambah,” kata Josh Michaud, pejabat urusan kebijakan kesehatan global pada Kaiser Family Foundation, di Washington, AS.
Memang tidak semua pemerintah daerah di AS menginginkan pelonggaran segera. Pemerintah New York City, kota dengan jumlah infeksi dan kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia, termasuk yang sangat berhati-hati mengakhiri pembatasan gerak. ”Belajarlah dari semua usaha untuk menurunkan jumlah (infeksi dan kematian) dan tetap patuhi itu,” kata Wali Kota New York Bill de Blasio.
Dari New York juga dilaporkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan tambahan dana 4,7 miliar dollar AS untuk penanganan Covid-19 di negara berkembang dan miskin. Dengan demikian, PBB telah mengusulkan penggalangan dana global hingga 6,7 miliar dollar AS untuk program itu. Sampai sekarang telah terkumpul 1 miliar dollar AS. Dana itu terutama akan dipakai untuk program kemanusiaan sampai Desember 2020.
”Dampak terburuk virus korona akan dirasakan negara miskin. Jika tidak bertindak sekarang, akan ada peningkatan kelaparan, konflik, dan kemiskinan. Ancaman kelaparan meningkat,” kata Direktur Urusan Kemanusiaan Sekretariat Jenderal PBB Mark Lowcock.
Jika terkumpul, PBB berencana memanfaatkan dana itu, antara lain, untuk membeli alat tes dan alat kesehatan lain. Dana juga akan digunakan untuk pembuatan tempat cuci tangan, kampanye bahaya Covid-19 dan cara pencegahan agar tidak tertular, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. PBB juga ingin membuat program ketahanan pangan untuk menghadapi ancaman kelaparan yang dikhawatirkan dipicu pandemi. (AP/AFP/REUTERS)