Hakim Mahkamah Agung Brasil memberikan waktu 60 hari untuk proses penyelidikan atas Presiden Jair Bolsonaro yang dituntut jaksa penuntut umum negara itu.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
BRASILIA, SELASA — Mahkamah Agung Brasil mengizinkan kepolisian federal untuk menyelidiki kasus dugaan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang mencoba mencampuri urusan kepolisian federal untuk kepentingan politik.
Hakim MA Celso de Mello, Senin (27/4/2020), memberikan waktu 60 hari untuk proses penyelidikan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Brasil Augusto Aras. Permintaan ini diajukan menyusul tuduhan mantan Menteri Kehakiman Sergio Moro yang mengundurkan diri, Jumat lalu.
Moro menuding Bolsonaro mendesak dirinya untuk mengganti kepala polisi federal dengan orang lain yang bisa memberikan akses penyelidikan untuknya sekaligus memberikan berkas laporan intelijen.
Tuduhan ini dibantah Bolsonaro. Namun, kasus ini kemudian memicu krisis politik terparah sejak Bolsonaro berkuasa, Januari 2019. Bolsonaro juga kehilangan dukungan dari kelompok sayap kanan jauh.
Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, jaksa penuntut umum harus memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap Bolsonaro atau Moro.
Dakwaan terhadap presiden harus disetujui terlebih dahulu oleh majelis rendah di kongres sebelum persidangan dapat dilanjutkan di MA. Namun, majelis rendah didominasi oleh pendukung Bolsonaro sehingga tidak mungkin akan menyetujui dakwaan.
Jika didakwa, posisi presiden akan digantikan sementara oleh Wakil Presiden Hamilton Mourao selama 180 hari. Jika presiden lalu dinyatakan bersalah, otomatis harus melepaskan jabatan.
Dalam hasil jajak pendapat Datafolha oleh harian Folha de S Paulo, Senin, sebagian warga Brasil percaya tuduhan Moro benar. Sebanyak 40 persen responden menuntut Bolsonaro harus mundur dan 50 persen menilai tidak.
Perang korupsi
Moro selama ini dikenal sebagai hakim yang berhasil menumpas kasus korupsi dan suap yang melibatkan mantan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang kini dipenjara. Ia juga menteri yang paling populer di kabinet Bolsonaro.
Berkat Moro, dukungan terhadap pemerintahan Bolsonaro kuat karena dinilai sebagai pemerintahan yang menghormati aturan hukum.
Moro langsung mundur ketika Bolsonaro mengganti direktur jenderal kepolisian federal. Namun, menurut Bolsonaro, ia tidak mengganti, tetapi mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
Namun, Moro membantah Bolsonaro dengan mengatakan tidak mundur. ”Mengganti kepala kepolisian federal dengan alasan kepentingan politik itu mencederai kredibilitas saya dan pemerintahan,” kata Moro. (REUTERS/AFP/AP)