Sudan tidak memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan darurat Bank Dunia dan IMF terkait pandemi Covid-19. Khartoum masih berada dalam daftar hitam Amerika Serikat sebagai sponsor terorisme.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
ASHRAF SHAZLY / AFP
Warga Sudan antre di luar toko roti untuk membeli roti di ibu kota Khartoum pada 11 Februari 2020.
KHARTOUM, SELASA — Sudan berisiko terjerumus ke dalam bencana kemanusiaan akibat pandemi wabah Covid-19 jika sanksi atas negara itu tidak dicabut dan kelompok-kelompok donor tidak memberikan dukungan keuangan. Tanpa dukungan internasional, transisi negara itu menuju perdamaian dan stabilitas pun bisa berantakan.
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), Michelle Bachelet Jeriat, mengatakan hal itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (28/4/2020). Ia mengatakan, janji pembangunan ekonomi dan sosial, demokrasi, keadilan ,dan perdamaian Sudan tengah terancam.
Ancaman itu hadir akibat keterbatasan sumber daya yang sifatnya akut pada pemerintahan transisi. Hal itu diperburuk oleh sanksi sepihak yang sedang berlangsung.
Disebutkan, kegagalan lembaga-lembaga internasional untuk memberikan janji pembangunan ekonomi dan sosial, demokrasi, keadilan dalam bentuk keringanan utang, dan defisit dukungan internasional dapat memperburuk masa depan Sudan. ”Titik kritisnya bisa akibat Covid-19,” kata Bachelet memperingatkan.
Menurut Bachelet, sistem kesehatan sama sekali tidak diperlengkapi untuk menangani pandemi pada skala yang telah kita lihat di tempat lain di dunia. ”Hanya ada satu cara untuk mencegah bencana kemanusiaan, dan itu adalah pendonor meningkatkan dan mengulurkan tangan bantuan ke Sudan.”
ARSIP WORLD PRESS PHOTO
Foto karya Yasuyoshi Chba (AFP) meraih penghargaan foto tahun ini (Photo of the Year) World Press Photo 2020. Seorang remaja menyampaikan puisi dalam sebuah aksi unjuk rasa di Khartoum, Sudan, 19 Juni 2019.
Setahun telah berlalu sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan oleh militer Sudan pada 11 April 2019. Penggulingan itu kemudian disusul dengan aksi-aksi protes secara nasional yang terjadi selama berbulan-bulan.
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengambil alih kekuasaan sebagai kepala pemerintahan transisi yang dilantik pada September lalu, tetapi ekonomi Sudan tetap dalam krisis yang dalam.
Khartoum pun tetap berada dalam daftar hitam Amerika Serikat sebagai sponsor negara terorisme. Sanksi itu mau tidak mau ikut menghambat investasi masuk ke Sudan.
Sudan pun tidak memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan darurat yang ditetapkan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk membantu negara-negara memerangi pandemi Covid-19.
AFP/ASHRAF SHAZLY
Rakyat Sudan merayakan setahun unjuk rasa melawan Presiden Omar al-Bashir, yang terguling setelah berkuasa tiga dekade, di Atbara, Sudan, 19 Desember 2019. Bashir tumbang pada 11 April 2019.
Rumah tangga-rumah tangga di Sudan terus menderita akibat pemadaman listrik yang kerap dilakukan. Kebanyakan warga Sudan juga harus berjam-jam antre untuk membeli makanan pokok atau mengisi mobil mereka dengan bensin. Kondisi itu rawan semakin parah karena pandemi Covid-19.
Menanggapi pandemi itu, Pemerintah Sudan telah mengumumkan penutupan wilayah selama 24 jam untuk tiga pekan, sejak 18 April lalu, di seluruh Negara Bagian Khartoum. Sudan telah melaporkan 237 kasus positif Covid-19 dengan 21 kasus kematian kepada Organisasi Kesehatan Dunia.
Bachelet yang merupakan mantan Presiden Chile itu menyatakan, tanpa penanganan memadai atas masalah-masalah ekonomi dan sosial di negara itu, proses transisi secara damai di Sudan terancam masa depannya.
”Satu-satunya cara Sudan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan keputusasaan ini adalah dibebaskan dari rintangan sanksi yang dijatuhkan pada masa pemerintahan sebelumnya,” kata Bachelet. (AFP)
