Bahram Salih Tunjuk Pimpinan Intelijen Memimpin Irak
Presiden Irak Bahrim Salih menunjuk Kepala Badan Intelijen Nasional Irak Musthafa Al-Khadimi sebagai penjabat Perdana Menteri Irak yang baru. Al-Khadimi adalah penjabat PM Irak ketiga dalam beberapa bulan terakhir.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/ IRAQI PRESIDENCY MEDIA OFFICE
Adnan al-Zurfi (kanan), yang didapuk sebagai penjabat Perdana Menteri Irak, mundur dari jabatannya pada Kamis (9/4/2020). Bahrim Salih, Presiden Irak (kiri), menunjuk Kepala Badan Intelijen Nasional Irak (INIS) sebagai penjabat Perdana Menteri Irak yang baru.
BAGHDAD, KAMIS — Presiden Irak Barham Salih, Kamis (9/4/2020), menunjuk Kepala Badan Intelijen Nasional Irak (INIS) Mustafa al-Khadimi sebagai Perdana Menteri Irak yang baru. Penunjukan itu mengejutkan karena sebelumnya kandidat lain, Adnan al-Zurfi, telah diberi mandat untuk membentuk kabinet baru.
”Dengan mandat yang diberikan kepada saya untuk memimpin Irak, saya berjanji kepada orang-orang terhormat untuk bekerja keras membentuk pemerintahan baru, menempatkan aspirasi, dan tuntutan rakyat Irak sebagai prioritas utama,” kata Khadimi melalui akun media sosialnya, tak lama setelah penunjukannya diumumkan oleh stasiun televisi milik pemerintah, AL Iraqiya.
Dengan penunjukan Khadimi, dalam satu bulan terakhir negara ini telah memiliki setidaknya tiga perdana menteri, yaitu Adnan al-Zurfi dan Mohammed Allawi, mantan menteri komunikasi. Allawi mundur bulan lalu setelah gagal membentuk kabinet dan karena tekanan dari kalangan partai politik.
Penunjukan Kadhimi sebagai calon perdana menteri dilakukan seminggu setelah Esmail Ghaani, Kepala Pasukan Quds Iran, mengunjungi Baghdad. Para pejabat Irak mengatakan, sang jenderal Iran tersebut, dalam pertemuan-pertemuan dengan pejabat Irak, secara terang-terangan menyebut bahwa Iran dan Garda Revolusi tidak menginginkan Zurfi sebagai perdana menteri.
Zurfi adalah penjabat perdana menteri kedua yang mundur sejak penjabat sementara PM Adil Abdul-Mahdi mundur pada Desember lalu karena tekanan dari massa. Sementara Mohammed Allawi mundur karena gagal mendapatkan dukungan dari partai politik untuk membentuk kabinet.
Berdasarkan konstitusi Irak, Khadimi memiliki waktu 30 hari untuk menyusun kabinet dan menyerahkannya kepada parlemen.
Perubahan dukungan
Presiden Irak Barham Salih semula memilih Zurfi sebagai calon PM Irak pada pertengahan Maret lalu. Zurfi, mantan gubernur Provinsi Najaf ini, diberi waktu selama 30 hari untuk membentuk kabinet.
Langkah Zurfi untuk membentuk kabinet menghadapi perlawanan keras dari partai-partai politik yang didukung Iran. Akhir pekan lalu, delapan kelompok milisi yang didukung Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang menuduh Zurfi sebagai ”agen Amerika” dan mengancam anggota parlemen jika mereka menyetujui kabinet yang diusulkannya.
AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Tentara Irak, yang mengenakan masker dan sarung tangan pelindung, berjaga di pos pemeriksaan di pintu masuk Kota Sadr, timur Baghdad, pada 28 Maret 2020 ketika negara itu menerapkan kebijakan pembatasan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.
Lima minggu disfungsi politik karena pembentukan kabinet yang selalu tertunda berisiko memperdalam krisis politik di Irak. Pada saat yang bersamaan, Irak menghadapi kesulitan keuangan yang parah dengan anjloknya harga minyak dan defisit anggaran bernilai miliaran dolar akibat perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.
Sejak 48 jam terakhir, pencalonan Zurfi semakin terancam ketika partai-partai kunci Syiah berkumpul dan menggalang dukungan bagi pencalonan Khadami, yang sejak tahun 2016 menjabat sebagai pimpinan INIS, sebagai perdana menteri. Peluang Zurfi semakin tipis ketika blok utama Kurdi dan Sunni menarik dukungannya kepadanya dan mengalihkan kepada Khadimi.
Kadhimi mendapat dukungan penuh dari partai politik utama Irak, mulai dari partai-partai utama Syiah dan blok parlemen terbesar Sunni di Irak, al-Qiwa. Khadami juga telah mendapatkan dukungan dari presiden wilayah Kurdi utara, Nechirvan Barzani, yang telah mengeluarkan pernyataan untuk mendukung pencalonannya.
AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Pekerja Irak membersihkan jembatan al-Sinek, yang menghubungkan ibu kota Irak, distrik Sinek, Baghdad, dengan distrik Salhiyeh yang berdekatan dengan zona hijau keamanan tinggi, yang menampung kantor-kantor pemerintah dan kedutaan besar asing di Baghdad, 2 Februari 2020. Jembatan telah ditutup sejak protes anti-pemerintah dimulai di Irak pada Oktober 2019.
Dalam surat pengunduran dirinya kepada Salih, Zurfi menyebutkan adanya alasan internal dan eksternal yang membuatnya gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai penjabat perdana menteri.
Dia juga telah mempresentasikan rencana pemerintahnya yang berfokus pada ekonomi, pembangunan kembali Irak, hingga penempatan kembali militer dan polisi di bawah pemerintahan sipil.
Namun, pada Rabu (8/4/2020), dia gagal membentuk kabinet seperti yang diinginkan oleh parlemen Irak. ”Saya meminta maaf kepada semua orang yang telah menaruh kepercayaan pada kami,” katanya dalam surat pengunduran diri tersebut. (AP/REUTERS)
