Parlemen tentang Rencana Israel Pakai Teknologi Pelacak Teroris untuk Covid-19
Teknologi yang biasanya digunakan untuk melacak teroris itu akan dimanfaatkan untuk melacak jejak pergerakan warga, yang diduga menjadi pasien Covid-19, sehingga bisa diketahui ia bertemu dengan siapa saja.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
JERUSALEM, SELASA — Parlemen Israel tidak memberikan izin kepada Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, mengumpulkan informasi apa pun dari warga untuk kepentingan menahan laju penyebaran Covid-19. Namun, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap akan mengupayakan pemberlakuan aturan darurat yang bisa mempercepat penggunaan teknologi pemantau siber untuk melawan Covid-19.
Teknologi yang biasanya digunakan untuk melacak teroris itu akan dimanfaatkan untuk melacak jejak pergerakan warga sehingga bisa diketahui ia bertemu dengan siapa saja. Namun, rencana tersebut ditentang masyarakat karena akan melanggar privasi warga.
PM Netanyahu, Senin (16/3/2020), mengatakan, aturan darurat itu hanya akan berlaku selama 30 hari. ”Israel adalah negara demokratis dan kita harus menjaga keseimbangan antara hak sipil dan kebutuhan publik. Alat itu akan bisa membantu menghentikan penyebaran virus,” kata Netanyahu.
Kabinet membahas cara pelacakan jejak Covid-19 tersebut dalam sidang mingguan, hari Minggu lalu. Dalam pernyataan yang dilansir seusai sidang itu disebutkan bahwa Netanyahu ”tidak puas” dengan perumusan kata-kata dalam proposal langkah pelacakan itu. Ia menuntut adanya revisi, termasuk mencegah kemungkinan pelanggaran hak-hak sipil warga.
Kantor PM Israel menambahkan, Netanyahu memerintahkan agar data yang dikumpulkan hanya digunakan dalam ”upaya menanggulangi virus korona”. Disebutkan pula, Shin Bet tidak akan memberlakukan karantina. Selain itu, otorisasi langkah ini akan akan diterapkan untuk pelacakan selama 30 hari terakhir.
Merespons rencana Netanyahu, para anggota parlemen Israel dalam komisi yang menangani bidang terkait segera membahas isu tersebut, Senin, sebelum anggota baru parlemen dilantik. Namun, sidang mereka gagal menghasilkan keputusan. Seorang juru bicara parlemen mengatakan, sidang mengusulkan agar dibentuk komisi baru dalam anggota baru parlemen untuk mengawasi isu itu.
Operasi rahasia
Setelah gagal mendapatkan dukungan parlemen, Netanyahu mengumumkan bahwa, Senin malam, kabinet siap menyetujui langkah-langkah elektronik untuk menanggulangi krisis Covid-19. Kali ini, ia tidak menyebut Shin Bet.
”Pemerintah malam ini akan menyetujui aturan-aturan darurat yang memungkinkan penggunaan teknologi digital dalam perang melawan virus korona,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi.
Seperti operasi lainnya, langkah-langkah spesifik mengatasi virus korona baru oleh Shin Bet akan bersifat rahasia. Meski demikian, menurut seorang pejabat keamanan kepada AFP, mandat terkait langkah-langkah itu akan terbatas pada ”pencegahan orang-orang yang dikonfirmasi sebagai para pembawa virus agar tidak membahayakan populasi”.
Seperti operasi lainnya, langkah-langkah spesifik mengatasi virus korona baru oleh Shin Bet akan bersifat rahasia.
Informasi yang terkumpul, menurut pejabat tersebut, akan dilaporkan kepada kementerian kesehatan dan akan dihapus Shin Bet setiap bulan. ”Tidak akan ada penetrasi ke telepon dan tidak akan ada serangan siber,” kata pejabat itu sambil menekankan bahwa Shin Bet akan selalu ”memperoleh supervisi dan mekanisme pengaturan”.
Perintah cuti
Selain itu, Netanyahu juga meminta tenaga kerja di sektor publik untuk mengambil cuti selama satu bulan. Perusahaan swasta juga diminta mengurangi karyawan yang masuk dengan hanya menjadi 30 persen. Israel sudah menutup sekolah, mal, restoran, dan tempat hiburan untuk menghambat laju penyebaran Covid-19.
Kementerian Pertahanan Israel mengatakan, hotel-hotel yang kosong akan diubah sementara menjadi tempat isolasi pasien.
Rencana menggunakan Shin Bet untuk melawan Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini bermasalah. Kementerian Kesehatan, dengan surat perintah pengadilan, bisa dengan mudah mendapatkan data orang-orang yang diketahui positif Covid-19 dari penyedia layanan telekomunikasi.
Para pembela hak privasi warga khawatir situasi akan menjadi semakin tegang apabila melibatkan badan intelijen dalam krisis kesehatan, seperti pandemi Covid-19, saat ini. (REUTERS/AFP/SAM)