Mahathir Mohamad menyerukan pembentukan pemerintah persatuan dari partai-partai politik di Malaysia. Dia pun menyatakan siap dipilih kembali.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
KUALA LUMPUR, RABU — Di tengah gonjang-ganjing politik dalam negeri Malaysia, Pelaksana Tugas Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerukan pembentukan pemerintah persatuan yang terdiri atas partai dan pihak di kalangan partai politik Malaysia. Seruan disampaikan Mahathir dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional, Rabu (26/2/2020).
Mahathir, kepala pemerintahan tertua di dunia, mengundurkan diri pada Senin lalu. Akan tetapi Mahathir segera ditunjuk Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebagai Pelaksana Tugas PM. Dalam pidato pertamanya sejak itu, Mahathir meminta maaf atas kekacauan itu, tetapi mengatakan siap untuk kembali sebagai PM jika mendapatkan dukungan secara politik.
”Politik dan partai politik perlu dikesampingkan untuk saat ini,” kata Mahathir. ”Saya mengusulkan pemerintah yang tidak dikaitkan dengan partai politik tertentu, tetapi hanya memprioritaskan kepentingan negara.” Sebuah pemerintahan persatuan yang memotong garis partai dapat memberi Mahathir wewenang lebih besar daripada masa jabatannya sebagai PM mulai dari tahun 1981 hingga pensiun pada tahun 2003.
Namun, gagasan itu ditolak aliansi empat partai, termasuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang memerintah Malaysia selama enam dekade hingga dikalahkan koalisi Mahathir pada Pemilu 2018.
Pemilihan baru
Keempat partai itu mengatakan telah memberi tahu Raja Malaysia bahwa mereka menginginkan pemilihan baru sebagai gantinya. Untuk mencoba mengakhiri krisis politik, Raja Malaysia telah bertemu dengan 222 anggota parlemen terpilih selama dua hari. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu mengaku diminta untuk menunjuk PM yang mereka sukai atau apakah mereka menginginkan pemilihan baru.
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim tidak berkomentar banyak soal apakah dia dicalonkan atau tidak. ”Insya Allah semuanya berjalan baik,” katanya setelah bertemu Raja. ”Diskresi (terkait hal itu) adalah hak prerogatif raja. Jadi, saya akan menyerahkan sepenuhnya pada diskresi dan kebijaksanaannya.”
Anwar menyatakan mendapat dukungan dari tiga partai untuk mencalonkan diri sebagai PM definitif. Ia mengaku mendapatkan dukungan itu dari koalisi Pakatan Harapan. Koalisi itu adalah koalisi yang membentuk pemerintahan PM Mahathir hingga mengundurkan diri pada Senin lalu. Sejumlah politisi secara terbuka menyuarakan dukungan bagi Mahathir untuk tetap menjabat atau menjadi PM kembali.
Saya tidak bertujuan untuk menjadi populer. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk negara ini.
Namun, tidak jelas apakah cukup banyak di antara mereka yang akan memberikan dukungan secara langsung pada sosok Mahathir. ”Jika saya benar-benar masih memiliki dukungan, saya akan kembali. Jika tidak, saya akan menerima siapa pun yang dipilih,” kata Mahathir. ”Saya tidak bertujuan untuk menjadi populer. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk negara ini.”
Salah satu anggota PKR mengungkapkan, namanya telah diserahkan kepada raja. Partai itu memiliki 39 kursi dan mitra aliansi berpotensi memberikan 62 kursi lagi. Pemerintahan Malaysia dapat dibentuk oleh partai atau koalisi partai pemilik sekurangnya 112 dari total 222 kursi parlemen.
Dinamika relasi
Dinamika hubungan yang tidak stabil antara Anwar dan Mahathir membantu mendorong krisis politik terakhir di Malaysia. Hal itu terutama setelah Mahathir menolak tekanan untuk menetapkan tanggal bagi pemindahan kekuasaan yang dijanjikan kepada Anwar sebelum pemilihan umum tahun 2018.
Seperti halnya hubungan pribadi, politik di Malaysia dibentuk oleh jalinan kepentingan etnis dan agama. Mayoritas warga negeri itu adalah Muslim. Selain Melayu, Malaysia juga terdiri dari warga berlatar belakang etnis China, India, dan kelompok masyarakat lainnya. (AP/REUTERS)