Proposal perdamaian Timur Tengah yang diajukan Presiden AS Donald Trump, seperti telah diperkirakan sebelumnya, banyak merugikan Palestina dan terlalu memihak Israel.
Oleh
Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir
·3 menit baca
KAIRO, KOMPAS - Para pemimpin dunia dan masyarakat internasional, Rabu (29/1/2020), menanggapi secara beragam proposal perdamaian Palestina-Israel yang disodorkan Presiden AS Donald Trump. Sebagian kalangan menyebut proposal itu ”terlalu memihak satu kubu” dan mengkhianati rakyat Palestina. Sebagian lainnya menilai proposal itu bisa menjadi satu langkah maju ke depan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan, ”Kesepakatan konspirasi ini tidak akan berhasil.” Ia bertekad menolak kesepakatan itu dalam semua bentuk. ”Rakyat kami akan mencampakkannya ke tempat sampah,” kata Abbas seusai pertemuan berbagai faksi Palestina di Ramallah, Tepi Barat.
Proposal damai Palestina-Israel itu diumumkan Trump, Selasa malam di Gedung Putih, Washington DC, didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Di antara isi proposal yang kerap disebut ”Transaksi Abad Ini” dan tertuang dalam dokumen setebal 80 halaman itu berupa penegasan solusi dua negara, Palestina dan Israel, tetapi dengan persyaratan yang merugikan Palestina.
Trump, misalnya, menegaskan bahwa Jerusalem tetap menjadi ”ibu kota yang tak bisa dipisah” bagi Israel. Ia juga menetapkan kerangka waktu empat tahun bagi Palestina untuk menyetujui kerja sama keamanan dengan Israel. Trump mendesak Palestina menghentikan serangan-serangan Hamas ke Israel. Ia pun meminta Palestina menyiapkan lembaga-lembaga pemerintahan guna membentuk negara Palestina yang beribu kota di Abu Dis, bagian dari wilayah Jerusalem Timur.
Abu Dis adalah sebuah desa di Tepi Barat, persis di sebelah timur perbatasan Israel untuk Jerusalem. Warga Palestina yang tinggal di Abu Dis terhalang oleh tembok beton yang tinggi dan pos-pos pemeriksaan aparat keamanan Israel. Proposal damai itu juga menyebut, akan ada transaksi tukar-menukar tanah. Palestina akan mendapat tanah tambahan di Gurun Negev dengan imbalan permukiman Yahudi di Tepi Barat akan berada di bawah kedaulatan negara Israel.
Proposal damai itu memberi waktu empat tahun sebagai masa transisi kepada Israel dan Palestina untuk menyetujui secara final terhadap proposal tersebut. Dalam tenggat itu, Palestina-Israel menggelar perundingan yang mungkin merevisi lagi butir-butir dalam proposal dan Israel dilarang membangun permukiman Yahudi baru.
Respons beragam
PBB melalui juru bicara Sekjen Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menegaskan tetap berkomitmen pada solusi dua negara berdasarkan garis batas sebelum tahun 1967 saat Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur. Uni Eropa menyatakan akan mempelajari proposal damai Trump.
Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Jordania, dan Qatar mendorong Israel dan Palestina menjadikan proposal itu sebagai titik awal perundingan baru Palestina-Israel untuk mencapai solusi komprehensif. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud, Selasa malam, menelepon Abbas agar Palestina menerima proposal Trump sebagai payung perundingan baru dengan Israel di bawah sponsor AS dan masyarakat internasional.
Di Kairo, Kementerian Luar Negeri Mesir dalam keterangan persnya menyerukan agar Palestina dan Israel mempelajari secara saksama proposal Trump serta membuka jalur dialog kembali untuk memulai perundingan baru Israel-Palestina di bawah sponsor AS. Duta Besar UEA untuk AS Yousef Al Otaiba memuji proposal damai Presiden Trump sebagai upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Rencana ini mengabaikan hak-hak Palestina dan dimaksudkan melegitimasi pendudukan Israel.
Ia menyebut, proposal damai itu sebagai titik tolak baru yang baik bagi Israel dan Palestina untuk memulai perundingan damai lagi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan proposal Trump ”sama sekali tak bisa diterima”.
”Jerusalem suci bagi umat Muslim... Rencana ini mengabaikan hak-hak Palestina dan dimaksudkan melegitimasi pendudukan Israel,” katanya, seperti dikutip CNN Turk. Dijadwalkan Liga Arab akan menggelar sidang darurat tingkat menlu, Sabtu lusa, di Kairo. Abbas dijadwalkan akan hadir di sidang itu.(AP/AFP/REUTERS/ADH/SAM)