Ke Manakah Pendulum Inggris Bergerak Setelah Brexit?

Ada kemungkinan London justru lebih merapat ke Amerika Serikat dan kehilangan dukungan dari negara-negara Eropa. Brexit akan membuat Inggris meninggalkan pertemuan koordinasi Eropa yang diadakan secara rutin di New York.

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Suasana sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 21 Mei 2019.

NEW YORK, SENIN – Posisi Inggris dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) setelah Brexit masih menjadi tanda tanya. Ada kemungkinan London justru lebih merapat ke Amerika Serikat dan kehilangan dukungan dari negara-negara Eropa.

Dalam pemungutan suara tentang perpanjangan bantuan lintas-batas di Suriah, contohnya, Inggris sejalan dengan Amerika Serikat dan abstain terhadap sikap negara-negara Eropa. Ini menjadi sebuah sinyal perpecahan yang jarang terjadi.

Beberapa diplomat tidak memandang signifikan pemungutan suara 10 Januari 2020 itu dengan mengatakan bahwa koordinasi bisa saja terjadi dalam negosiasi.

Akan tetapi, sejumlah diplomat dengan jelas melihat bahwa London telah bersikap tidak biasa dalam pemungutan suara tentang Suriah di DK PBB yang dipimpin oleh Jerman, Belgia, dan didukung Perancis dan Estonia itu.

AFP PHOTO / HECTOR RETAMAL

Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce (kiri) dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley (tengah)  mengangkat tangan untuk memberikan suara dalam voting pada sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, 14 April 2018.

“Inggris sedang mendapatkan kemerdekaannya,” ujar seorang pejabat PBB yang berbicara dalam kondisi anonym. “Dalam negosiasi, mungkin tidak akan banyak perubahan. Tapi, ketika pemungutan suara, terlepas apakah hak veto akan dipakai atau tidak, suara akan sangat menetukan,” kata sumber tersebut.

Baca juga: Peluang Baru Selepas Brexit

Sebagai anggota tetap DK PBB, London memiliki hak veto yang sama dengan Paris, Washington, Moskwa, dan Beijing. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020, “Inggris tidak lagi terikat pada posisi Eropa,” kata pejabat itu menambahkan.

Inggris tidak lagi terikat pada posisi Eropa.

Sejumlah diplomat di PBB memperkirakan, pulihnya hubungan antara Presiden Donald Trump dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan berpengaruh pada sepak terjang Inggris di DK PBB.

Yang jelas saat ini adalah bahwa Brexit akan membuat Inggris meninggalkan pertemuan koordinasi Eropa yang diadakan secara rutin di New York. Pasal 34 Perjanjian Uni Eropa menyatakan bahwa semua anggota Uni Eropa di DK PBB “harus berkonsultasi bersama” dan “membela” kepentingan blok itu.

AP PHOTO/VIRGINIA MAYO

Seorang pria berjalan melewati bendera Inggris dan Uni Eropa di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB di New York, AS, Senin (27/1/2020).

Instruksi tentang bagaimana pasal itu dijalankan mulai 1 Februari 2020 masih menunggu keputusan Brussel. Meski demikian, anggota DK PBB dari Eropa berharap London meneruskan “kerja sama tulusnya” dengan Eropa selama masa transisi yang akan mereka balas.

Beberapa diplomat berpendapat bahwa perubahan sikap London hanya terjadi pada “kasus per kasus”. Mereka berharap Inggris tetap “bersedia meneruskan kerja sama” dengan Uni Eropa dalam beberapa isu penting, seperti soal Iran dan Korea Utara.

Sejauh ini, Paris, Berlin, dan London bersatu menentang keputusan AS menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Dalam beberapa bulan, ketiganya juga berhadapan dengan Korea Utara, menyerukan pertemuan DK PBB setelah sejumlah rudal diluncurkan Pyongyang dan meminta sanksi internasional tetap dipertahankan.

Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, posisi Perancis menjadi lebih berisiko. Sebelum Brexit, kedua negara itu bisa bersatu menghadapi pemerintahan AS yang kerap tidak bisa diprediksi dan mendesak negosiasi tiga arah.

Akan tetapi, setelah Brexit Perancis bisa menjadi minoritas yang justru berhadapan langsung dengan dua negara tersebut.

IRANIAN PRESIDENCY OFFICE VIA AP

Presiden Iran Hassan Rouhani (tengah, kanan) berjabatan tangan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam pertemuan di sela  Sidang Umum Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, 24 September 2019.

Dengan pergantian anggota tidak tetap DK PBB, Perancis juga bisa menjadi satu-satunya negara Uni Eropa di antara 15 anggota DK PBB tahun 2022 andaikan Albania menggantikan Estonia dan Irlandia tidak terpilih kembali, Juni nanti.

Diplomat Inggris untuk PBB tidak memberikan tanggapan atas posisi Inggris di DK PBB atau Sidang Umum PBB setelah Brexit.

Akankah London mendekat ke kelompok CANZ (Kanada, Australia, dan Selandia Baru), anggota persemakmuran? Atau menjadi sendiri seperti Rusia, China, dan Jepang? Dalam hal ini, Inggris “berisiko tertarik pada orbit AS,” ujar salah seorang pejabat PBB.

Di antara konsekuensi praktis dan langsung Brexit, London harus memperkuat misi diplomatiknya di New York karena tidak akan lagi terwakili oleh Uni Eropa dalam pertemuan-pertemuan PBB. (AFP)