Mahkamah Perintahkan Myanmar Cegah Genosida

Mahkamah Internasional (ICJ),memerintahkan Myanmar mengambil langkah segera untuk mencegah genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana pada suatu bangsa atau ras terhadap warga etnis Rohingya di negara itu.

DEN HAAG, KAMIS— Mahkamah Internasional (ICJ), Kamis (23/1/2020), memerintahkan Myanmar mengambil langkah- langkah segera untuk mencegah genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana pada suatu bangsa atau ras terhadap warga minoritas etnis Rohingya di negara itu. Perintah ini menjadi keputusan pertama terhadap Myanmar terkait tindakan keras militer negeri itu tahun 2017, yang berujung pada pengungsian massal sekitar 740.000 warga Rohingya ke Bangladesh.

Pihak ICJ mengabulkan permintaan Gambia, selaku penggugat atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tentang serangkaian langkah darurat di bawah Konvensi Genosida 1948. Hakim ketua Abdulqawi Ahmed Yusuf mengatakan, Myanmar harus mengambil semua langkah dalam kewenangannya untuk mencegah semua tindakan, sebagaimana dijelaskan di bawah konvensi. Hal-hal itu termasuk tindakan pembunuhan anggota warga Rohingya dan tindakan yang dengan sengaja menimbulkan kerugian fisik dan kehidupan secara keseluruhan ataupun sebagian warga Rohingya.

ICJ menegaskan, hingga saat ini kondisi warga Rohingya di Myanmar tetap sangatlah rentan. Pengadilan juga memerintahkan Myanmar untuk melaporkan kembali tindakan-tindakannya terkait perintah pengadilan tersebut dalam waktu empat bulan dan kemudian setiap enam bulan setelah itu.

ICJ, pengadilan yang dibentuk setelah Perang Dunia II sebagai organ peradilan tertinggi PBB, dalam perselisihan antarnegara itu sebelumnya telah memutuskan untuk pertama kali bahwa mereka memiliki yurisdiksi dalam kasus ini. Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Desember tahun lalu, membela negaranya dari tuduhan melakukan pemerkosaan, pembakaran, dan pembunuhan massal.

Kejahatan perang

Suu Kyi mengatakan, Kamis, bahwa tindakan berupa kejahatan perang mungkin dilakukan terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar. Namun, ia membantah adanya genosida. Ia juga mengatakan, pengungsi telah sengaja membesar-besarkan tingkat pelanggaran terhadap mereka.

Pernyataan itu disampaikan Suu Kyi dalam sebuah opini yang dipublikasikan di media Financial Times menjelang keluarnya putusan ICJ. Menurut Suu Kyi, Myanmar adalah korban ”narasi tidak berdasar” oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) dan penyelidik PBB. Dia juga mengatakan, Myanmar secara mandiri dapat menghukum pelaku melalui mekanisme peradilan domestik.

Secara terpisah, Wakil Indonesia pada Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum menyatakan dirinya menyambut baik putusan ICJ itu. Hal ini merupakan upaya untuk menghentikan elemen-elemen yang mengarah pada tindakan genosida, misalnya perlakuan diskriminatif, dehumanisasi, dan tidak terpenuhinya hak-hak fundamental, seperti hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang dialami warga Rohingya.

”ASEAN seharusnya merespons ICJ dengan melihat kembali upaya-upaya persiapan repatriasi Rohingya yang mencegah genosida. AIHCR Indonesia siap mendukung langkah- langkah pencegahan sekiranya Myanmar terbuka berkolaborasi,” katanya. (AFP/REUTERS/BEN)