Jepang Berkomitmen Bangun Natuna dan Sektor Prioritas Indonesia

Jepang akan membantu Indonesia mengembangkan pulau-pulau terluar, khususnya Natuna, dan sektor-sektor prioritas Indonesia. Selain itu, Jepang juga menilai China tidak boleh memonopoli wilayah Laut China Selatan.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu berkunjung ke Jakarta, Jumat (10/1/2020). Toshimitsu bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan kemudian melakukan pertemuan ke-7 Strategic Dialogue RI-Jepang bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

JAKARTA, KOMPAS - Sebagai mitra strategis, Jepang berkomitmen berpartisipasi membantu sektor-sektor prioritas Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan. Selain itu, kerja sama di bidang ekonomi akan terus ditingkatkan, termasuk maritim.

Di bidang maritim, Jepang akan membantu Indonesia mengembangkan pulau-pulau terluar, khususnya Natuna. Terkait Laut China Selatan, Jepang dan Indonesia juga berbagi keyakinan yang serius terhadap upaya-upaya yang mencoba mengubah status quo secara sepihak. Jepang juga menilai China tidak boleh memonopoli Laut China Selatan.

Untuk pertama kalinya, Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu berkunjung ke Jakarta, Jumat (10/1/2020). Toshimitsu bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan kemudian melakukan pertemuan ke-7 Dialog Strategis RI-Jepang bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

“Kami memastikan untuk memperkokoh kerja sama dalam dua bidang, yaitu pembenahan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia seperti yang disepakati pada November lalu. Kami juga sepakat membuat kerangka guna meninjau proyek kerja sama bilateral secara luas, termasuk dalam bidang-bidang tersebut,” kata Toshimitsu, seusai pertemuan.

Kami memastikan untuk memperkokoh kerja sama dalam dua bidang, yaitu pembenahan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia seperti yang disepakati pada November lalu.

Menurut Toshimitsu, Jepang akan melakukan transfer teknologi di bidang infrastruktur serta melanjutkan pembangunan jaringan MRT di Jakarta dan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Dalam pengembangan SDM, Jepang akan melanjutkan kerja sama berdasarkan skema antar-pemerintah dan swasta serta mendukung pengembangan pelatihan vokasi dan bahasa Jepang.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menaiki MRT dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju Stasiun ASEAN, Jakarta, Jumat (10/1/2020). Proyek MRT Jakarta fase I, Lebak Bulus-Bundaran HI, merupakan proyek transportasi massal yang ikut dibiayai lembaga Jepang JICA (Japan International Cooperation Agency).

Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk mendorong penyelesaian isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti (outstanding issues) dalam perundingan terkait tinjauan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

Baca juga : Indonesia-Jepang Bahas Tata Kelola dan Keterbukaan Data Antarnegara

Jepang adalah mitra dagang dan investasi terbesar kedua Indonesia. Selama Januari-September 2019, nilai perdagangan bilateral sebesar 23,85 miliar dollar AS. Nilai investasi Jepang mencapai 3,24 miliar dollar AS dari 2.810 proyek.

Kerja sama maritim

Toshimitsu melanjutkan, Jepang melihat kerja sama di bidang maritim penting sebab kedua negara adalah negara kepulauan. Salah satu bentuk realisasi komitmen adalah memulai kerja sama teknik bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Januari 2020 dan memulai proyek pembenahan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia pada Februari 2020.

Baca juga : Sentra Perikanan Terpadu Tumbuhkan Ekonomi Natuna

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu berkunjung ke Jakarta, Jumat (10/1/2020). Toshimitsu bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan kemudian melakukan pertemuan ke-7 Strategic Dialogue RI-Jepang bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Mengutip Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerja sama pengembangan SKPT dengan Jepang akan dilakukan di enam pulau terluar Indonesia. Keenam pulau tersebut adalah Sabang, Aceh; Morotai, Maluku; Saumlaki, Maluku; Moa, Maluku; Biak, Papua; dan Natuna, Riau. Adapun Jepang juga akan membantu hibah kapal pengawas perikanan di Natuna.

Komitmen untuk mengembangkan SKPT di Natuna muncul di tengah polemik kehadiran kapal-kapal penjaga laut China di di Laut Natuna Utara yang menjadi ZEE Indonesia sejak Desember 2019 hingga awal 2020. Secara unilateral, China mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional.

“Terkait masalah Laut China Selatan, Jepang dan Indonesia berbagi keyakinan yang serius terhadap upaya-upaya yang mencoba mengubah status quo secara sepihak (dengan intimidasi). Kami menegaskan untuk melanjutkan kolaborasi dengan erat,” kata Toshimitsu.

Terkait masalah Laut China Selatan, Jepang dan Indonesia berbagi keyakinan yang serius terhadap upaya-upaya yang mencoba mengubah status quo secara sepihak.

Baca juga : Presiden: Tegakkan Hak Berdaulat di ZEE Natuna

Retno menyambut baik komitmen Jepang menjadi mitra kunci pembangunan sektor prioritas Indonesia. “Khusus Natuna, Indonesia berharap pembangunan SKPT fase kedua segera ditindak lanjuti, yaitu pembangunan pelabuhan dan pasar ikan, peningkatan kapasitas nelayan, pengawasan perikanan, pengembangan pariwisata, serta kerja sama energi,” tuturnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo meninjau kesiagaan kapal perang KRI Usman Harun (359) di Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Lebih lanjut Retno mengatakan, Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk memperkuat kerja sama penjagaan pantai. Hal ini termasuk dengan pengembangan kapasitas dan pertukaran pengetahuan mengenai domain maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Dukung ASEAN

Toshimitsu menyampaikan, Jepang memiliki tiga arah kebijakan sebagai mitra ASEAN, yakni pemberdayaan manusia, pembenahan kelembagaan, dan pengumpulan kearifan.

Untuk itu, Jepang berencana untuk memobilisasi dana sebesar 3 miliar dollar AS selama 2020-2022 dari sektor publik dan swasta sebagai dana kerja sama ekonomi. Selain itu, JICA bersedia melipatgandakan dana penanaman modal dan pinjaman sebesar 1,2 miliar dollar AS, antara lain untuk sektor infrastruktur, pemberdayaan perempuan, dan investasi hijau.

“Jepang juga mendukung Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. AOIP memiliki kesamaan visi yang dianjurkan oleh Jepang dalam visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP), yaitu aturan hukum, kebebasan navigasi, perdagangan bebas, konektivitas, perdamaian, dan stabilitas,” katanya.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu berkunjung ke kantor ASEAN Secretariat di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Toshimitsu disambut oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato’ Lim Jock Hoi

Menurut Toshimitsu, kawasan Indo-Pasifik merupakan pusat dinamika dunia di mana hampir separuh jumlah penduduk dunia bermukim di kawasan ini. Kawasan ini sekaligus dimana hubungan antar-negara seringkali berubah drastis karena adanya persaingan kekuatan yang kompleks di antara beberapa negara.

“Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk membalas proposal atau skema negara-negara tertentu. Jadi, terkait Laut China Selatan, China tidak boleh memonopoli sendiri. Saya pikir kita bisa bekerja sama dengan negara manapun, termasuk China, untuk menciptakan Indo-Pasifik yang terbuka,” tuturnya.

Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk membalas proposal atau skema negara-negara tertentu. Jadi, terkait Laut China Selatan, China tidak boleh memonopoli sendiri.

Baca juga : Laut China Selatan dan Indo-Pasifik Jadi Sorotan Utama

Sekretaris Jenderal ASEAN Dato’ Lim Jock Hoi menambahkan, Jepang adalah mitra yang paling substantif dan komprehensif melalui kontribusinya dalam pembangunan, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan.

“Di bawah ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) pada 2008, perdagangan antara kedua pihak telah mencapai lebih dari 221 miliar dollar AS. Jepang adalah investor langsung terbesar kedua di ASEAN,” tuturnya.