Kemenlu Dorong Akademisi dan Swasta Berperan di Luar Negeri

Di sela-sela Bali Democracy Forum Ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kementerian Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi (tengah) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum Ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2019).

NUSA DUA, KOMPAS — Pemerintah mendorong akademisi dan swasta terlibat dalam pemberdayaan ekonomi di luar negeri. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata demokrasi yang inklusif di ranah global.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menandatangani tiga nota kesepahaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (Persero), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Kerja sama itu mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang.

”Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan bantuan kepada negara-negara berkembang. Kemenlu pun menggandeng partisipasi para mitra di Tanah Air,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Cecep Herawan di sela-sela pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2019).

Nota kesepahaman pertama yang ditandatangani dengan BRI membahas pengembangan kapasitas sektor kecil dan menengah melalui pendidikan serta pelatihan dengan negara berkembang. Kerangka yang akan digunakan adalah Kerja Sama Selatan-Selatan.

”Lingkup dari kesepakatan ini mencakup kegiatan capacity building sektor UKM. Kesepakatan ini akan berlaku selama lima tahun,” ujar Cecep.

Nota kesepahaman kedua adalah kerja sama pendidikan antara Kemenlu dengan UGM dan Non-Alignment Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC). Kerja sama ini melibatkan mahasiswa dari negara-negara anggota Gerakan Non-Blok melalui pemberian beasiswa S-1 dan S-2.

BDF 2019

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi memberikan keterangan kepada pers di sela- sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) Ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/12/2019).

Sementara nota kesepahaman ketiga antara Kemenlu dan UII di bidang pengembangan potensi SDM. Pengembangan SDM ini akan dilakukan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan ini juga akan mencakup pemberian beasiswa S-1 dan S-2 jurusan teknik bagi negara mitra Indonesia.

”Tiga kesepakatan tersebut merupakan bukti konkret bahwa demokrasi berkontribusi langsung dalam pemajuan kesejahteraan rakyat. Ini juga menjadi salah satu implementasi tema BDF Ke-12 yang membahas inklusivitas,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

BDF Ke-12 di Bali dimulai hari ini hingga Jumat (6/12/2019). BDF kali ini mengangkat tema ”Democracy and Inclusivity”.

Baca juga: Demokrasi Inklusif Menjadi Fokus Pertemuan

Sebanyak 140 negara dan organisasi internasional diundang menghadiri BDF 2019. Sebanyak 81 negara di antaranya mengonfirmasi hadir.

Sejumlah menteri luar negeri yang akan hadir—selain dari Indonesia—adalah dari Palestina, Kenya, Australia, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Selandia Baru. Adapun wakil menteri yang akan hadir berasal dari Venezuela, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Qatar, dan Maladewa.