Kemenlu China memulai debut di Twitter pada awal pekan ini. Salah satu cuitan pertama pada akun resmi itu, @MFA_China, menguraikan tanggapan Beijing atas undang-undang baru AS terkait Hong Kong.
Oleh
BENNY DWI KOESTANTO
·2 menit baca
AP PHOTO/NG HAN GUAN, FILE
Warga China menggunakan telepon seluler mereka untuk mengabadikan atraksi kembang api saat perayaan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat China di Lapangan Tiananmen, Beijing, China, 1 Oktober 2019. Beijing meminta para diplomatnya lebih agresif berdiplomasi lewat media sosial.
Bagi Beijing, ada banyak cara untuk berdiplomasi dan membangun pengaruh. Di luar kebiasaan, kini para diplomat China justru diminta untuk bersikap lebih agresif dalam mempromosikan pandangan-pandangan Beijing, termasuk melalui akun di media sosial.
Hal itu dinilai perlu dan strategis di saat China bergulat dengan perang dagang dengan Amerika Serikat, protes anti-pemerintah di Hong Kong, dan krisis-krisis lain yang dapat merusak citra China. Disebut-sebut perintah itu diserukan oleh diplomat senior China yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Wang Yi.
Merujuk pada tiga sumber, ”perintah” itu disampaikan dalam pertemuan di Kementerian Luar Negeri bulan lalu. Wang dilaporkan tidak memberikan arahan secara eksplisit pada acara itu. Namun, seruan tersebut muncul setelah beberapa diplomat senior China membuat akun medsos, khususnya Twitter.
Beberapa di antaranya telah menggunakannya untuk ”melawan” kritikus Beijing. Pekan ini Kemenlu China juga meluncurkan akun Twitter. Dorongan untuk bersikap ”lebih agresif” dimaksudkan agar para diplomat menampilkan ”semangat juang” yang lebih kuat dalam menghadapi aneka tantangan internasional.
MADOKA IKEGAMI/POOL VIA REUTERS/FILE PHOTO
Menteri Luar Negeri China Wang Yi berbicara dalam pertemuan dengan mantan Presiden Ethiopia Mulatu Teshome di Beijing, 30 Oktober 2019. Ia meminta para diplomat China lebih agresif berdiplomasi lewat media sosial.
Acara yang digelar di Beijing itu dihadiri lebih dari 1.000 pejabat dan mantan pejabat China. Mereka menyanyikan lagu-lagu patriotik untuk merayakan peringatan ke-70 berdirinya Kemenlu China. ”Ini adalah pertama kalinya kami diberi tahu untuk menunjukkan lebih banyak semangat juang,” kata seorang sumber yang menghadiri perayaan itu.
Komentar Wang mencerminkan perombakan kebijakan luar negeri dan militer Presiden Xi Jinping. Xi telah meninggalkan pendekatan yang dibuat oleh arsitek reformasi China, Deng Xiaoping, yang mengatakan China harus menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktu tepat untuk muncul.
Kebijakan Xi lebih ”ofensif”, seperti Prakarsa Sabuk dan Jalan, serta pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang dikontrol China.
Narasi di Twitter
Kemenlu China memulai debut di Twitter pada awal pekan ini. Salah satu cuitan pertama pada akun resmi itu, @MFA_China, menguraikan tanggapan Beijing atas undang- undang baru AS terkait Hong Kong.
Dalam tempo kurang dari sehari, akun itu telah memiliki sekitar 10.000 pengikut. Namun, Pemerintah China sejauh ini tidak memberikan tanggapan terkait akun Twitter itu.
TWITTER
Akun resmi Twitter Kementerian Luar Negeri China, yang mulai dibuat, Oktober 2019.
”Kehadiran” Pemerintah China selama ini telah dilakukan melalui media-media China. Mereka pun tergolong aktif menyiarkan wacana dan opini melalui media-media sosial.
Namun, muncul dugaan ada modus lain. Manajemen Facebook dan Twitter pada Agustus melaporkan telah menangguhkan ratusan akun yang mereka katakan sebagai bagian dari upaya yang didukung secara terkoordinasi, dugaannya oleh Pemerintah China untuk melemahkan protes di Hong Kong. Beijing telah membela hak warga dan media China untuk membuat suara mereka didengar di Hong Kong.
Dalam beberapa bulan terakhir, akun Twitter sengaja digunakan Beijing. Twitter sendiri mengatakan, mereka menganggap suara resmi pemerintah di Twitter merupakan elemen penting dari layanannya.
