Indonesia Berkontribusi Aktif Wujudkan Resolusi PBB
Diplomat Indonesia berperan aktif selama proses negosiasi sebagai fasilitator untuk resolusi PBB tentang inklusi keuangan, sains, teknologi, dan inovasi.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·2 menit baca
PTRI NEW YORK/KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani memasukkan surat suara dalam proses pemilihan anggota Dewan HAM PBB, Kamis (17/10/2019), di New York, Amerika Serikat.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia berupaya terus berkontribusi aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kali ini, upaya tersebut terwujud dalam sejumlah resolusi PBB terkait inklusi keuangan, sains, teknologi, dan inovasi.
Komite II Sidang Majelis Umum PBB yang membawahkan isu-isu ekonomi, keuangan, pembangunan, dan lingkungan hidup mengadopsi 22 rancangan resolusi yang diajukan oleh Grup 77 dan China (G-77) pada Selasa (26/11/2019). G-77 beranggotakan 135 negara berkembang dan saat ini diketuai oleh Palestina.
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani mengatakan, diplomat Indonesia berperan aktif selama proses negosiasi sebagai fasilitator untuk resolusi tentang inklusi keuangan. Mereka juga berperan sebagai negosiator dan koordinator G-77 untuk resolusi tentang sains, teknologi, dan inovasi (STI).
”Walaupun sulit, kedua resolusi berhasil disahkan dengan kesepakatan seluruh anggota dalam sidang pleno,” kata Triansyah, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Diplomat Indonesia berperan aktif selama proses negosiasi sebagai fasilitator untuk resolusi tentang inklusi keuangan, sains, teknologi, dan inovasi.
Sebagai fasilitator mengenai resolusi inklusi keuangan, Indonesia memimpin dan memfasilitasi negosiasi antara negara anggota PBB dan kelompok negosiasi di PBB, seperti G-77, Uni Eropa, dan CANZ (Kanada, Australia, dan Selandia Baru). Resolusi ini akan mendorong peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengembangan inovasi digital di sektor keuangan.
Selain itu, Indonesia bersama Thailand juga berperan sebagai koordinator dari G-77 untuk resolusi STI. Resolusi ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di bidang STI, khususnya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Resolusi STI memuat berbagai elemen yang sejalan dengan kepentingan negara berkembang, antara lain kerja sama internasional di bidang peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan dan alih teknologi, serta peningkatan pendanaan di bidang STI.
”Peran aktif Indonesia di Komite II mencerminkan komitmen Indonesia tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan,” ujar Triansyah.
