Samsung Cari Pemasok Baru

AFP/JUNG YEON-JE

Tayangan layar menampilkan gambar cip DRAM Samsung di sebuah ruang pajang Samsung Electronics di Seoul, Korea Selatan, 2 Agustus 2019. Samsung mencari pemasok lain material untuk membuat produk-produknya setelah Jepang menerapkan kontrol ketat ekspor ke Korea Selatan.

SEOUL, RABU — Samsung Electronics mengumumkan pencarian pemasok baru untuk sejumlah bahan baku. Pengumuman itu menyusul konflik antara Jepang dan Korea Selatan yang dampaknya antara lain pembatasan ekspor sejumlah bahan baku penting bagi perusahaan seperti Samsung.

Dalam pernyataan pada Rabu (7/8/2019), juru bicara Samsung menyebut perusahaan Korea Selatan itu mencari cara memperbanyak pemasok untuk bahan dan komponen yang selama ini amat bergantung pada impor dari Jepang. Walakin, Samsung membantah kabar akan sepenuhnya mengganti pemasok 220 jenis bahan baku yang selama ini didapat dari Jepang,

Samsung dan produsen produk teknologi tinggi lain membutuhkan antara lain hidrogen fluorida dan penahan sinar (fotoresis) dalam pembuatan layar plasma dan keping memori elektronik. Jepang memasok hingga 60 persen kebutuhan global atas hidrogen fluorida. Dominasi itu membuat Samsung dan perusahaan Korsel lain sulit mencari pemasok pengganti.

Jepang membatasi ekspor hidrogen fluorida dan sejumlah bahan lain sejak bulan lalu. Bahkan, Jepang mengeluarkan Korsel dari daftar penerima kemudahan ekspor sejak pekan lalu. Tindakan itu membuat Korsel harus mengurus izin ekspor lebih dari 1.000 jenis bahan baku sensitif dan penting bagi industri teknologi tingginya.

Tokyo beralasan Seoul ceroboh karena membiarkan hidrogen fluorida yang diimpor dari Jepang untuk diekspor ulang ke Korea Utara. Tokyo menyebut material itu bisa dipakai dalam pembuatan senjata oleh Pyongyang. Seoul membantah tudingan Tokyo dan meminta penyelidikan internasional.

Keputusan pembatasan ekspor dinilai sebagai pembalasan karena sejumlah perusahaan Jepang dihukum pengadilan Korsel pada 2018. Perusahaan-perusahaan itu diharuskan membayar ganti rugi hingga ratusan juta won kepada sejumlah orang. Penerima ganti rugi dinyatakan terbukti menjadi korban kerja paksa di perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Korea selama Jepang menduduki Korea.

Pembatasan

Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menegaskan, Jepang tidak melarang ekspor ke Korsel. Tokyo hanya membatasi karena pertimbangan keamanan. ”Revisi adalah langkah yang diperlukan dari sudut pandang keamanan nasional untuk menerapkan kendali ekspor secara layak. Tidak diniatkan memengaruhi hubungan Jepang-Korea Selatan, apalagi pembalasan atau sanksi ekonomi,” katanya.

Jepang memang berkeberatan atas vonis pengadilan Korsel. Vonis itu dinilai melanggar hukum internasional walau Suga tidak menjelaskan hukum yang mana. Ia hanya menyebut Jepang telah mengucurkan hibah dan pinjaman hingga 500 juta dollar AS dalam kerangka kesepakatan pemulihan hubungan Tokyo-Seoul. Kesepakatan itu ditandatangani pada 1965.

Sementara itu, Pemerintah Distrik Jung-gu meminta maaf dan mengumumkan pencabutan spanduk-spanduk anti-Jepang. Spanduk-spanduk itu dipasang di sejumlah lokasi salah satu distrik di Seoul tersebut. Pemasangan spanduk oleh pegawai distrik justru memicu kemarahan sejumlah orang Seoul. Langkah itu dinilai tidak layak. Mereka menyebut pelancong Jepang bukan musuh.(AP/AFP/RAZ)