Perwira militer yang ditunjuk menjadi anggota Parlemen Myanmar tiba di Naypyidaw, Myanmar, untuk menghadiri sebuah pertemuan, Selasa (19/2/2019). Myanmar membentuk komite untuk membahas rancangan perubahan konstitusi yang dibuat militer.
NAYPYIDAW, RABU — Myanmar membentuk sebuah komite untuk membahas reformasi konstitusi yang dirancang militer negara itu pada Selasa (19/2/2019). Inilah untuk pertama kalinya pemerintahan Aung San Suu Kyi secara terbuka memperlihatkan perlawanan terhadap angkatan bersenjata yang kuat di negeri itu.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi, yang menang telak dalam pemilu tahun 2015, dipaksa menyepakati perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak mudah dengan angkatan bersenjata.
Berdasarkan piagam tahun 2008 yang disusunnya, militer mengendalikan semua kementerian terkait keamanan dan mendapat seperempat kursi parlemen. Hal ini memberi kekuatan veto yang efektif pada militer Myanmar atas segala perubahan konstitusi. Partai pimpinan Suu Kyi telah berjanji untuk mereformasi dokumen konstitusi yang kontroversial itu.
Menyusul tingginya aspirasi untuk mengubah konstitusi, pada Selasa (19/2/2019), parlemen memutuskan membentuk komite lintas partai untuk membahas reformasi piagam tersebut.
Wakil parlemen yang juga ketua komite, Tun Tun Hein, mengatakan kepada parlemen bahwa tujuan utama dari panel inklusif itu adalah menulis undang-undang untuk mengubah konstitusi 2008. NLD akan mendapat 18 dari 45 kursi di panel komite, militer akan memiliki delapan kursi, dan sisanya akan dibagi antara pihak-pihak lain.
REUTERS/SOE ZEYA TUN
Shwe Mann (kiri), Ketua Parlemen Myanmar, menyambut Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi sebelum sidang di Majelis Rendah Parlemen di Naypyidaw, Mynamar, tanggal 19 November 2015.
Sejauh ini belum ada penjelasan spesifik tentang reformasi, misalnya seperti apa yang akan menjadi fokus pembahasan di komite itu, begitu juga apa langkah-langkah ke depan begitu panel membuat rekomendasi. Pembentukan panel komite itu juga memungkinkan terjadi pertikaian politik dengan militer, yang memprotes pembentukan komite ketika hal itu untuk pertama kali dibahas dalam sidang parlemen pada awal Februari lalu.
Perlu amandemen
Dalam sebuah wawancara yang jarang terjadi dengan media asing, pekan lalu, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing memberikan nada yang lebih tenang. ”Kami menerima bahwa konstitusi membutuhkan amandemen,” katanya kepada surat kabar Jepang, Asahi Shimbun.
”Tetapi, poin pentingnya adalah bahwa amandemen tidak boleh merusak esensi (konstitusi),” ucap Min Aung Hlaing.
Kami menerima bahwa konstitusi membutuhkan amandemen.
Keputusan parlemen yang akan mengamandemen konstitusi muncul hanya beberapa hari setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuh pengacara Muslim sekaligus penasihat Suu Kyi, Ko Ni, tahun 2017.
Sebelum meninggal ditembak saat menggendong cucunya, Ko Ni adalah orang yang memimpin upaya reformasi konstitusi. Bersama Suu Kyi, Ko Ni juga berperan dalam menghadapi klausul larangan siapa pun yang menikah dengan orang asing untuk menjadi presiden.
AFP/HONG SAR
Foto bertanggal 10 November 2013 ini memperlihatkan pengacara Muslim, Ko Ni (kiri), menyampaikan pidato terbuka tentang amandemen konstitusi Myanmar tahun 2008 di Yangon, Myanmar. Sementara pelindung senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Tin Oo (kanan), menyimak.
Suu Kyi, yang mendiang suaminya adalah akademisi Inggris, Michael Aris, menduduki jabatan menteri luar negeri sekaligus sebagai penasihat negara dan bekerja di kantor kepresidenan.
Menurut analis yang juga Direktur Tampadipa Institute, Khin Zaw Min, pembentukan komite lintas partai adalah perkembangan yang sangat signifikan. Ia menambahkan, mungkin ada ”perhitungan tertentu” yang membuat NLD dan tentara saling mendekat.
”Hal itu akan membutuhkan banyak kecerdikan dan kreativitas dari semua orang,” kata Khin Zaw Min. (AFP)
