WASHINGTON, SABTU -- Semakin banyak warga Amerika Serikat menyalahkan Presiden Donald Trump atas penghentian sebagian operasi pemerintah federal. Apalagi, belum ada tanda-tanda kapan pemerintah federal akan kembali beroperasi penuh.
Dalam jajak pendapat jelang Natal terungkap, 47 persen warga AS menyalahkan Trump. Sementara 33 persen lain menyalahkan Partai Demokrat. Ada pun tujuh persen lain menyalahkan Partai Republik. Jajak pendapat itu diselenggarakan Reuters bersama Ipsos Poll dan diumumkan pada Kamis (27/12/2018) malam waktu Washington atau Jumat dini hari WIB.
Operasional hampir seluruh unit dan cabang pemerintah federal AS terhenti sejak Jumat pekan lalu. Sebab, pemerintah dan parlemen gagal mencapai kesepakatan soal APBN. Pokok ketidaksepakatan adalah permintaan Trump agar parlemen menyetujui anggaran 5 miliar dollar AS untuk membangun pagar perbatasan AS-Meksiko. Parlemen, terutama fraksi Demokrat, menolaknya.
Dari seluruh responden jajak pendapat Reuters-Ipsos, hanya 35 persen yang mendukung anggaran itu. Selain itu, 25 persen responden mendukung Trump menghentikan pemerintahan gara-gara permintaan anggaran itu.
Terus berlanjut
Sampai Jumat (28/12/2018), belum ada tanda-tanda penghentian operasi akan usai. Fraksi-fraksi di kongres hanya mengikuti rapat singkat pada Kamis sore. Selanjutnya, rapat ditunda tanpa menghasilkan keputusan apa pun.
Fraksi Demokrat tetap kukuh menolak mendanai pembangunan pagar. Sementara Trump berkeras anggaran pagar harus masuk ke APBN. "Presiden sudah sangat jelas (menyatakan) bahwa setiap anggaran untuk membiayai pemerintahan harus cukup untuk mendanai keamanan perbatasan," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders.
Juru bicara Ketua Fraksi Demokrat di Senat Chuck Schumer, Justin Goodman mengatakan, Demokrat dan Republik masih terbelah pada isu itu.
Dalam rapat singkat senat, anggota fraksi Demokrat Jim McGovern mencoba menawarkan solusi. Ia mengusulkan sejumlah langkah untuk mengaktifkan lagi sejumlah lembaga pemerintah yang berhenti beroperasi.
Paling tidak, langkah yang diusulkan McGovern bisa membuat lembaga-lembaga itu beroperasi sampai 8 Januari 2019. Akan tetapi, usulan dia tidak diindahkan forum. "Tadi permintaan sah dan seharusnya diakui. Mereka tidak mengindahkan saya. Inilah cara mereka bekerja," kata dia seusai sidang.
Dengan kegagalan sidang itu, masalah anggaran akan dibahas di kongres hasil pemilu November 2018. Kongres hasil pemilu itu akan mulai bersidang pada 3 Januari 2019. Di Kongres baru, Demokrat punya 281 kursi, Republik menduduki 252 kursi. Sementara dua kursi lain diduduki politisi independen yang lebih dekat ke Demokrat.
Sampai sekarang, penghentian operasi memang tidak terlalu berdampak karena memang sedang musim liburan. Para pegawai pemerintah federal memang ada yang dipaksa cuti di luar tanggungan gara-gara ketiadaan anggaran.
Meski pun demikian, sejumlah lembaga mulai mengumumkan gangguan pelayanan. Badan Penanggulangan Bencana (FEMA) mengumumkan, mereka tidak bisa mengesahkan polis asuransi banjir selama masa penghentian operasi pemerintah federal. Penundaan pengesahan itu dapat mengganggu penjualan rumah.
Sementara Kantor SDM, lembaga yang mengurus pegawai federal, menawarkan bantuan untuk menghadapi keterlambatan pembayaran cicilan gara-gara gaji telat. Penghentian operasi tidak berarti membuat semua layanan atau aktivitas pemerintah federal terhenti. Tentara, petugas kesehatan, penjaga perbatasan, dan petugas layanan darurat bencana termasuk yang tetap bekerja. Sebagian dari mereka dibayar sesuai jadwal. Sebagian lagi akan dibayar setelah APBN disetujui.