SYDNEY, SENIN — ASEAN dan Australia sepakat membuat saluran untuk membangun infrastruktur lintas negara. Proyek itu disebut untuk mengimbangi penguatan pengaruh China di kawasan.
Kementerian Luar Negeri Australia, Senin (19/3), di Sydney, menyatakan kesepakatan itu murni inisiatif ASEAN ”dan bukan untuk melawan China”. Sebelumnya, seorang pejabat tinggi AS menyebut AS bersama Australia, India, dan Jepang sudah lama mencari cara untuk membangun wadah kerja sama kawasan. Wadah itu untuk menyajikan pilihan selain proyek infrastruktur bernilai 124 miliar dollar AS yang didorong China yang dikenal sebagai proyek jalur sutra modern atau umum dikenal dengan One Belt One Road (OBOR). Inisiatif itu menyebut tentang pembangunan infrastruktur di 60 negara.
Pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan, inisiatif AustraliaASEAN itu diarahkan untuk membangun jaringan infrastruktur kualitas tinggi. Lewat proyek itu, ASEAN-Australia ingin menarik investasi swasta dan pemerintah di kawasan. Pernyataan itu dikeluarkan setelah KTT ASEAN-Australia di Sydney.
Komunike yang dikeluarkan dalam pertemuan itu menekankan peningkatan kerja sama politik dan perdagangan antara Australia dan ASEAN. Komunike itu juga menekankan pentingnya menjaga Laut China Selatan tetap terkendali.
Stabilitas
Sejumlah anggota ASEAN merasa terganggu dengan agresivitas China di perairan itu. Beberapa di antara mereka juga bersengketa di jalur pelayaran yang sibuk itu. Dalam komunike itu disebut kan bahwa Australia-ASEAN sangat menekankan pentingnya langkah nonmiliter dan peningkatan sikap saling percaya serta mendorong pengendalian diri. Pernyataan itu juga mendesak agar menghindari tindakan yang dapat memperumit situasi.
”Hal ini adalah persoalan keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara yang akan memengaruhi semua anggota ASEAN jika ada yang berjalan ke arah salah,” kata Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.
Kondisi di Laut China Selatan tetap tegang seiring langkah Beijing yang berkeras melakukan reklamasi atas sejumlah gosong karang yang mereka klaim di wilayah yang disengketakan
Para pemimpin ASEAN-Australia menyebut mereka ingin segera melihat kesimpulan awal dari tata perilaku yang sangkil di Laut China Selatan. ”Kami akan terus berkomitmen pada tatanan berdasarkan hukum internasional di kawasan, termasuk Laut China Selatan,” kata PM Australia Malcolm Turnbull.
Para kepala negara dan pemerintahan itu juga sepakat meningkatkan jangkauan kerja sama pertahanan. Mereka pun menyatakan prihatin atas ketegangan di Semenanjung Korea.
Masalah lain yang dibahas dalam KTT itu adalah krisis Rohingya. Lee menekankan persoalan itu menjadi perhatian semua anggota ASEAN. Semua negara anggota cemas jika ada ketidakstabilan atau masalah di salah satu negara anggota.
PM Malaysia Najib Razak menyebut masalah Rohingya bukan lagi persoalan dalam negeri Myanmar. Sebab, arus pengungsian Rohingya dapat menjadi sasaran radikalisasi dan terorisme.