Anggota kelompok milisi Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang didukung oleh Turki berkumpul sambil memegang senjata, di Tadef, wilayah Aleppo, Suriah, Senin (12/2).
DAMASKUS, RABU Pemerintah Suriah, Rabu (14/2), membantah tuduhan bahwa mereka memiliki senjata kimia. Damaskus menyebut penggunaan senjata kimia merupakan tindakan ”tidak bermoral dan tidak bisa diterima”.
Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul adanya peringatan Perancis yang mengancam akan menyerang Suriah jika Damaskus memiliki senjata kimia. Ancaman ini dilontarkan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Selasa lalu.
”Pemerintah Suriah secara mutlak menolak kepemilikan senjata kimia. Kami menganggap penggunaan senjata seperti itu sebagai hal yang tidak bermoral dan tidak bisa diterima, apa pun konteksnya,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad yang dikutip kantor berita Pemerintah Suriah, SANA.
Menurut Washington, sedikitnya dilaporkan terjadi enam kali serangan klorin di wilayah yang dikuasai oposisi di Suriah, sejak awal Januari lalu.
Bulan lalu, Damaskus juga membantah melancarkan serangan kimia. Pasukan rezim Bashar al-Assad beberapa kali dituduh menggunakan senjata kimia dalam konflik Suriah. PBB menuding Damaskus berada di belakang serangan gas sarin di Desa Khan Sheikhun yang dikuasai oposisi, April 2017.
Selasa lalu, Macron menyatakan, ”Perancis akan menyerang” jika senjata kimia digunakan pada rakyat sipil di Suriah. ”Mengenai senjata kimia, saya telah menetapkan garis merah dan saya menegaskan kembali garis merah itu,” kata Macron.
”Jika kami menemukan bukti bahwa senjata kimia yang dilarang dalam kesepakatan-kesepakatan digunakan, kami akan menyerang tempat senjata kimia itu dibuat,” kata Macron.
”Hari ini, lembaga-lembaga kami, angkatan bersenjata kami, belum menemukan bahwa senjata kimia yang telah diatur dalam kesepakatan-kesepakatan telah digunakan menghadapi penduduk sipil,” ujarnya.
Peringatan Erdogan
Di Ankara, jelang kunjungan Menlu AS Rex Tillerson, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan, langkah-langkah Turki terkait krisis Suriah akan ditentukan apakah AS akan terus mendanai milisi Kurdi di Suriah, Unit Pelindung Rakyat (YPG). Hal itu disampaikan Erdogan, Selasa (14/2).
”Keputusan mitra kami (AS) untuk mendanai YPG pasti akan memengaruhi keputusan-keputusan yang akan kita ambil,” kata Erdogan di depan anggota parlemen dari Partai AKP.
Pernyataan Erdogan itu terkait langsung dengan keluarnya angka anggaran Kementerian Pertahanan AS untuk tahun anggaran 2019. Dalam anggaran itu terdapat permintaan dana untuk melatih dan memperlengkapi pasukan YPG dalam perang melawan NIIS di Suriah.
Pentagon meminta dana 300 juta dollar AS. Selain itu, terdapat pula permintaan anggaran 250 juta dollar AS untuk keamanan di wilayah perbatasan Suriah-Turki. Menurut media-media di Turki, itu berarti Pentagon mengalokasikan anggaran senilai total 550 juta dollar AS bagi YPG untuk tahun 2019.
