Forum itu bakal digelar selama tiga hari dengan tujuan utama mencari sumber pendanaan bagi rekonstruksi Irak. Sebagai catatan, sepertiga wilayah Irak terkena dampak langsung dari peperangan melawan NIIS. Baghdad mengumumkan kemenangan mereka atas NIIS pada Desember tahun lalu.
Direktur Jenderal Kementerian Perencanaan Irak Qusay Adulfattah mengatakan, dibutuhkan setidaknya 23 miliar dollar AS atau sekitar Rp 313 triliun untuk jangka pendek dan selanjutnya diperlukan dana tambahan 65 miliar dollar AS atau sekitar Rp 887 triliun untuk program jangka menengah. ”Membangun kembali Irak adalah memulihkan harapan untuk warga Irak dan memulihkan stabilitas Irak adalah bagian dari menstabilkan negara-negara kawasan dan dunia,” kata Menteri Perencanaan Salman al-Jumaili.
Membangun kembali rumah, rumah sakit, sekolah, jalan, bisnis, dan telekomunikasi akan menjadi kunci untuk menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda, mengakhiri perpindahan ratusan ribu orang, serta mengakhiri puluhan tahun kekerasan politik dan sektarian.
Irak telah menerbitkan daftar dari sekitar 157 proyek yang sedang mencari investor, di antaranya membangun kembali bandara Mosul, investasi baru untuk diversifikasi ekonomi dari penjualan minyak mentah, serta pengembangan industri transportasi, pertanian, dan minyak, termasuk petrokimia dan penyulingan.
Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Irak Mahdi al-Alaq dalam konferensi itu mengatakan, negara-negara dapat membantu dengan bertindak sebagai penjamin yang memungkinkan Irak mendapat pinjaman lunak untuk mendanai semua proyek infrastruktur itu.
Sejumlah kelompok donor berhasil mengumpulkan dana hingga 330 juta dollar AS pada pertemuan di Kuwait City. Namun, forum itu mengatakan, dana yang dibutuhkan jauh lebih besar. Salman al-Jumaili mengatakan, dari hasil perhitungan kasar pemerintah bersama para pakar, rekonstruksi Irak membutuhkan biaya minimal 88,2 miliar dollar AS.
Mustafa al-Hiti selaku kepala dana pembangunan kembali Irak menyatakan sejumlah proyek sudah dimulai. Namun, dibutuhkan dana lebih besar untuk memastikan rekonstruksi infrastruktur dan layanan publik di sejumlah provinsi di Irak. ”Apa yang sudah tersedia dan dilakukan itu baru sekitar 1 persen dari apa yang dibutuhkan Irak,” kata Hiti. (AP/AFP/Reuters/BEN/JOS)