logo Kompas.id
InternasionalDoktrin yang Membelenggu

Doktrin yang Membelenggu

Doktrin non-interference Doktrin itulah-nonintervensi-yang secara bisik-bisik disebut sebagai penghalang ASEAN bertindak untuk menyadarkan Myanmar agar menghentikan tindakan yang oleh Komisioner Tinggi Urusan HAM PBB Zeid Raad al-Hussein disebut sebagai contoh textbook pembersihan etnis Me

Oleh Trias Kuncahyono
· 3 menit baca

Doktrin non-interference. Doktrin itulah-nonintervensi-yang secara bisik-bisik disebut sebagai "penghalang" ASEAN bertindak untuk "menyadarkan" Myanmar agar menghentikan tindakan yang oleh Komisioner Tinggi Urusan HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein disebut sebagai "contoh textbook pembersihan etnis". Mengapa ASEAN mempraktikkan prinsip nonintervensi? Salah satu alasannya-apabila dirunut kembali ke awal-berkaitan dengan masalah keamanan domestik setiap anggota. Diversitas di antara negara anggota-suku, agama, dan budaya-ditambah lemahnya struktur negara dan kurangnya legitimasi rezim menjadi sumber ancaman keamanan nasional negara-negara di kawasan. Karena itu, kebijakan nonintervensi dimaksudkan untuk mencegah campur tangan faktor-faktor luar negeri terhadap konflik-konflik domestik (Eric Corthay: 2015).Mantan Sekretaris ASEAN Rodolfo Severino (Eric Corthay) menambahkan, kebijakan tersebut berkait dengan pengalaman intervensi dari luar kawasan, terutama selama era kolonial dan pascakolonial. Kebijakan ini menjadi cara mencegah persaingan kekuatan besar, selama dan setelah Perang Dingin, masuk ke dalam masalah internal maupun regional ASEAN.Selain itu, prinsip tersebut digunakan sebagai jaminan politik hubungan damai antarnegara bertetangga yang otoritas kedaulatannya mendapat tantangan dari dalam negeri. Ini sangat berarti bagi negara-negara berpenduduk multietnik. Prinsip nonintervensi juga sangat berkaitan dengan keamanan negara-negara berkembang. Karena alasan itulah negara-negara ASEAN sangat sensitif mengambil tindakan terlibat dalam masalah-masalah domestik negara lain (Linjun Wu: 2000). Sejarah menjelaskan, prinsip nonintervensi sudah disebut dalam Perjanjian Westphalia (1648). Namun, formulasi pertama prinsip tersebut baru dilakukan pada abad ke-18. Prinsip nonintervensi dinyatakan baik dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara sering kali disebut sebagai titik awal penerapan prinsip itu. Dalam Pasal 8 dinyatakan: "Tidak satu pun negara berhak mencampuri urusan internal atau eksternal negara lain" (Eric Corthay). Akan tetapi, akankah ASEAN diam saja terhadap kondisi akhir-akhir ini di Myanmar demi prinsip tersebut? Indonesia, sebagai salah satu anggota, memang sudah bertindak dengan mengirim Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menemui para pemimpin dan penguasa Myanmar, sambil menyodorkan usulan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan. Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan. Adapun negara ASEAN lainnya dapat dikatakan masih diam. Khusus Malaysia, memang, karena satu dan lain sebab, Myanmar kurang cocok secara chemistry. Filipina sebagai ketua ASEAN saat ini pun tidak banyak bertindak, atau setidaknya berinisiatif memprakarsai tindakan untuk menghentikan krisis kemanusiaan. Apakah sikap "diam" Filipina karena masih menghadapi persoalan rumit di Marawi?Apakah ASEAN akan membiarkan salah satu anggotanya terjerumus ke jurang kekelaman, menjadi negara yang dikecam dunia karena dianggap melakukan pelanggaran HAM? Di manakah rasa kemanusiaan bangsa-bangsa ASEAN? Di manakah yang selama ini disebut sebagai solidaritas ASEAN? Prinsip nonintervensi, yang tercantum dalam Piagam ASEAN pada 1967, selalu dijadikan pegangan untuk tidak mencampuri urusan internal masing-masing. Namun, apakah memberikan bantuan kemanusiaan bisa dikategorikan mencampuri urusan internal negara lain? Padahal, intervensi kadang perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya perdamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap HAM. Sebenarnyalah, kebijakan nonintervensi ASEAN tidak selalu konsisten. Pada tahun 2005, misalnya, ASEAN menyerukan agar Myanmar menghormati peta jalan damai (ke demokrasi) dan menghormati posisi Aung San Suu Kyi. Setelah itu, Myanmar ditekan oleh ASEAN untuk melepaskan kepemimpinan ASEAN pada tahun 2006 karena kekhawatiran ASEAN kehilangan posisi internasionalnya. Kiranya, sekarang ASEAN perlu memikirkan dampak regional dari krisis kemanusiaan Rohingya. Kalau masalah dalam negeri sebuah negara sudah berdampak nyata terhadap kawasan, prinsip nonintervensi tidak bisa lagi diberlakukan secara kaku. Inilah saatnya ASEAN mengakhiri masa "diamnya" untuk mencegah situasi bertambah buruk, yang hanya akan menodai wajah ASEAN. Inilah wujud nyata solidaritas ASEAN. (Selesai)

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..