logo Kompas.id
InternasionalBanglades Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Banglades Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Selama di Banglades jangan sembarangan minum air putih apalagi yang diambil dari sumur atau keran kata seorang kenalan di ruang tunggu kedatangan Bandara Internasional Hazrat Shahjalal Dhaka Sambil mengantar kami ke kendaraan ia menjelaskan jaringan pipa air di ibu kota itu telah berusia pul

· 3 menit baca

Selama di Banglades, jangan sembarangan minum air putih, apalagi yang diambil dari sumur atau keran," kata seorang kenalan di ruang tunggu kedatangan Bandara Internasional Hazrat Shahjalal, Dhaka. Sambil mengantar kami ke kendaraan, ia menjelaskan, jaringan pipa air di ibu kota itu telah berusia puluhan tahun dan belum diganti. Kondisi itu diperparah kontaminasi arsenik pada air permukaan. "Kalau belum terbiasa, kita bisa kena diare, berhari-hari. Sebaiknya minum air kemasan saja," katanya.Sambil menembus gelap dini hari, ia mengatakan, meski pertumbuhan ekonomi Banglades cukup tinggi-menurut data Bank Dunia 6,4 persen pada 2017-negara itu masih berkutat dengan kemiskinan. "Jangan heran, di Dhaka masih ada pemadaman bergilir," katanya.Namun, ia menambahkan, kini Banglades tengah berbenah. Perdana Menteri Sheikh Hasina tengah menguatkan relasi multilateral. Ia mengundang mitranya berkunjung dan menggelar banyak konferensi untuk mendorong perubahan di negara itu.Saat pagi tiba, pergulatan antara kemiskinan dan niat untuk maju mulai tergambar. Bus antarkota yang dioperasikan di kota itu tua dan bobrok. Namun, di tepi jalan, apartemen baru terus tumbuh. Maraknya pembangunan tak bisa dilepaskan dari tingginya arus urbanisasi ke pusat ekonomi seperti Dhaka. Negara seluas 145.000 kilometer persegi itu ditinggali lebih dari 160 juta orang, salah satu negara terpadat di dunia. Laju pertumbuhan ekonomi salah satunya didorong industri garmen di Dhaka dan sekitarnya yang menyerap banyak tenaga kerja dari perdesaan. Menerima pengungsiDi tengah kondisi itu, derasnya arus pengungsi asal Rakhine memberikan beban tambahan bagi Banglades. Sebelum konflik baru meletus di Maungtaw, Rakhine utara, 25 Agustus lalu, Banglades telah menampung setidaknya 400.000 pengungsi. Dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke kamp pengungsian di Cox's Bazar, awal tahun ini, terlihat mereka tinggal di gubuk reyot dan kumuh.Setelah konflik terakhir, dalam waktu dua minggu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar 300.000 pengungsi baru, sebagian besar warga Rohingya, mengalir ke Banglades. Kondisi mereka menyedihkan, kekurangan makan dan tidak memiliki tempat berteduh. Sejumlah warga Dhaka mengaku keberatan dengan pengungsi. "Jika mereka bisa keluar dari pengungsian dan berbaur dengan warga, sulit sekali membedakannya. Wajah, perawakan, dan bahasa kami sama. Jadi, lebih baik mereka tetap di Myanmar," kata seorang warga.Awalnya, posisi serupa diambil Pemerintah Banglades. Dhaka meminta Pemerintah Myanmar merepatriasi warga Rohingya. Namun, Naypyidaw enggan menanggapi. Bahkan, hanya sebagian rekomendasi tim independen pimpinan Kofi Annan yang diterima. Pihak militer dikabarkan enggan memenuhi rekomendasi terkait pengakuan kewarganegaraan pada etnis Rohingya. Banglades mencoba berbesar hati dan membuka kamp pengungsi baru berkapasitas 250.000 orang sambil mendesak Myanmar menyediakan zona aman untuk warga Rohingya. Sejumlah pihak, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, mengapresiasi sikap Banglades yang tetap terbuka terhadap pengungsi, bahkan Indonesia pun menyediakan diri membantu.Namun, otoritas keamanan Banglades dihadapkan pada ancaman baru. Kehadiran warga Rohingya berpotensi dimanfaatkan kelompok militan Banglades merekrut anggota baru. Kepala Unit Antiteror Kepolisian Dhaka Monirul Islam mengatakan, aparat terus waspada agar tak ada yang memanfaatkan krisis kemanusiaan di Myanmar.Terkait hal itu, Banglades menawarkan patroli perbatasan gabungan dengan Myanmar untuk mencegah penyusupan kelompok militan. Di tengah krisis kemanusiaan, situasi keamanan itu perlu dicermati dan memerlukan tanggapan global.Dalam hal ini, diperlukan langkah diplomasi untuk mendeeskalasi kekerasan di Rakhine. Indonesia mencoba melakukan itu. Menurut Duta Besar RI untuk Banglades Rina P Soemarno, pemerintah menunggu daftar kebutuhan yang diperlukan Dhaka untuk membantu pengungsi di perbatasan. Ada satu tantangan besar yang harus ditanggapi bersama oleh kawasan, yaitu meyakinkan Myanmar menerima semua rekomendasi tim Kofi Annan, terutama terkait isu kewarganegaraan. Banglades yang saat ini terbuka untuk para pengungsi tentu tidak selamanya menyediakan tempat mereka. "Solusinya ada di Myanmar. PBB berharap Myanmar dapat menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan krisis tersebut," kata Kepala Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi di Banglades Shinji Kubo. Baginya, Banglades telah melakukan hal yang terbaik untuk pengungsi. Namun, mereka tak bisa berjalan sendiri....(AP/AFP/Reuters/B Josie Susilo Hardianto dari Dhaka, Banglades)

Editor:
Bagikan
Memuat data..