Populisme dan Pengabaian HAM Suburkan Intoleransi
GENEVA, SENIN — Pengabaian hak-hak dasar adalah penyakit menular, yang seiring munculnya fenomena negatif populisme turut menyuburkan intoleransi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres ketika membuka sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, Swiss, Senin (27/2).Ini adalah pidato pertama Guterres di Dewan HAM PBB setelah secara resmi memimpin badan dunia itu awal tahun ini. Dalam pidatonya, Guterres menyebut, dunia berada dalam keadaan darurat ancaman yang terus berlipat ganda. "Pengabaian HAM adalah penyakit menular, menyebar ke utara, selatan, timur, dan barat," kata Guterres. "Dewan HAM PBB harus menjadi bagian dari penyembuhan."Ini adalah sidang pertama Dewan HAM PBB setelah kursi wakil Amerika Serikat ditunjuk oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. AS menjadi anggota Dewan HAM PBB sampai setidaknya tahun 2019. Seiring dengan kontroversi yang kerap muncul dari Gedung Putih, muncul kekhawatiran tentang masa depan Dewan HAM ini.Dalam beberapa waktu terakhir, Dewan HAM membutuhkan dukungan AS dalam hampir semua pencapaian mereka. AS menjadi anggota Dewan HAM selama 2009-2015, atau sekitar tiga perempat masa pemerintahan Presiden Barack Obama.Guterres tidak secara langsung menyebut nama pemimpin AS. Namun, dengan jelas dia menyampaikan peringatan tentang sejumlah isu, yang menurut para aktivis HAM terkait dengan munculnya Trump sebagai Presiden AS."Kita semakin sering menyaksikan fenomena negatif populisme dan ekstremisme, yang saling mendukung menyuburkan rasisme, xenophobia, anti Semitisme, dan bentuk lain intoleransi," katanya, sambil menegaskan bahwa hak para pengungsi dan migran dalam bahaya.Adapun Ketua Dewan HAM PBB Zeid Ra\'ad al-Hussein mengatakan, bangsa-bangsa harus mempertahankan dunia dari "aktor politik yang mengancam sistem multilateral atau mengancam untuk menarik diri dari sistem itu"."Kita tidak akan diam. Hak kita, hak orang lain, dan masa depan planet kita tidak bisa dan tidak boleh dipinggirkan oleh orang-orang yang menarik keuntungan politis ini," ujarnya. (AFP/was)
