Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Penurunan Emisi di Sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan USAID dalam kegiatan penyerapan karbon bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Salah satu fokus kerja sama adalah pengurangan deforestasi.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Mission Director USAID Indonesia Jeffrey P Cohen saat menandatangani kerja sama dukungan FoLU Net Sink 2030 di Kantor KLHK, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat kerja sama penurunan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan dengan Pemerintah Amerika Serikat. Kerja sama ini fokus pada sejumlah bidang, seperti pengurangan deforestasi dan degradasi hutan hingga perlindungan spesies kunci.

Kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Pemerintah AS ini terjalin melalui Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Ini merupakan salah satu bentuk dukungan USAID dalam kegiatan penyerapan karbon bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FoLU Net Sink) 2030.

Kerja sama dituangkan melalui nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Mission Director USAID Indonesia Jeffrey P Cohen di Kantor KLHK, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, implementasi FoLU Net Sink 2030 dari Indonesia sejalan dengan strategi iklim USAID 2022-2030. Setelah kerja sama terjalin, KLHK dan USAID perlu mengembangkan sejumlah pengaturan detail sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tata guna lahan.

”Pencapaian Indonesia FoLU Net Sink 2030 menuntut upaya mobilisasi, koordinasi, dan mengatur semua sumber daya, termasuk publik, swasta, serta komunitas internasional. Teknis kerja sama ini perlu didetailkan secara cepat sehingga bisa segera diimplementasikan di lapangan,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Siti juga meminta semua pihak mengonsolidasikan atau menyelaraskan implementasi penurunan emisi sektor kehutanan dan tata guna lahan. Beberapa direktorat jenderal dan jajaran di bawahnya perlu mereformulasi langkah kerja dengan menambahkan pelaporan dan melengkapi agenda perekaman emisi gas rumah kaca akibat sejumlah kegiatan yang dilakukan selama ini.

Dalam menyelaraskan kerja ini terdapat beberapa aspek yang akan didalami dan menjadi prioritas. Aspek tersebut antara lain terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), moratorium izin baru pada hutan primer dan gambut, peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan replikasi ekosistem dan ekoriparian, serta penegakan hukum berbagai kejahatan lingkungan (Kompas, 4/4/2022).

Baca juga: Implementasi Penurunan Emisi Sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan Dikonsolidasikan

Bambang Hendroyono menjelaskan, kerja sama KLHK dan USAID difokuskan pada ruang lingkup dukungan di bidang prioritas rencana operasional FoLU Net Sink 2030. Dukungan tersebut meliputi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut dan bakau, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan spesies kunci.

Implementasi kerja sama ini meliputi tiga kegiatan, yakni pertukaran informasi dan pengetahuan, pengembangan dan pelaksanaan proyek bersama, serta pelibatan dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam kegiatan dan penelitian.

Teknis kerja sama ini perlu didetailkan secara cepat sehingga bisa segera diimplementasikan di lapangan.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Selain pertambangan, pembukaan hutan untuk perkebunan menjadi penyebab degradasi hutan di Kaltim.

”Lebih lanjut, detail pelaksanaan kerja sama akan disusun dalam suatu grant implementation agreement baru (perjanjian pelaksanaan hibah baru) antara KLHK dan USAID,” ucapnya.

Jeff Cohen menyatakan, nota kesepahaman yang ditandatangani ini mendukung visi jangka panjang Pemerintah Indonesia untuk rendah emisi dan tangguh iklim. Upaya Indonesia ini sejalan dengan strategi iklim USAID yang diluncurkan pada Hari Bumi 22 April untuk mendukung prioritas iklim Presiden Joe Biden.

Jeff mengapresiasi kerja sama ini karena USAID turut terlibat mewujudkan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan melindungi hutan. USAID berkomitmen untuk terus bekerja sama dan menjalin kemitraan konstruktif yang sepenuhnya selaras dengan Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Pengendalian Karhutla Sangat Krusial dalam Penyerapan Karbon Bersih 2030