Swasta Terlibat Penuhi Hak Anak

Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang optimal untuk anak menjadi tanggung jawab semua pihak. Kolaborasi pun diperlukan untuk memperluas akses dan jangkauan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu sudut tempat kegiatan sejumlah anak membaca buku bersama di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lentera Pustaka di Kampung Loa, Desa Sukaluyu, Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/11/2021). TBM Lentera Masyarakat yang didirikan secara mandiri oleh Syarifudin Yunus ini menggerakkan minat literasi bagi anak-anak kampung setempat.

JAKARTA, KOMPAS — Semua anak berhak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Namun, banyak anak masih kesulitan mendapatkan hak tersebut. Melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi, pihak swasta pun turut terlibat mengatasinya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jumeri, di Jakarta, Kamis (9/12/2021), mengatakan, kondisi pandemi mempersulit akses anak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang optimal. Padahal, dua hal tersebut merupakan aspek penting untuk mendukung kualitas anak di masa depan.

”Kita juga harus berupaya menghindari dampak penurunan hasil belajar atau ketertinggalan pendidikan anak kita yang berkepanjangan. Tidak sedikit pula anak kita yang putus sekolah. Banyak juga orangtua yang akhirnya menunda anaknya untuk masuk ke PAUD (pendidikan anak usia dini),” katanya.

Jumeri menambahkan, akses yang terbatas pada kuota internet serta perangkat digital yang memadai turut menghambat anak untuk bisa mengikuti pembelajaran yang kini banyak dilakukan secara daring. Data Unicef pada 2020 menunjukkan, kurang dari 15 persen siswa pedesaan yang memiliki komputer untuk belajar.

Baca juga: Investasikan Waktu untuk Mendongeng kepada Anak

Bahkan, hanya 25 persen siswa di perkotaan yang memiliki komputer untuk belajar di rumah. Banyak siswa yang juga harus berbagi ponsel pintar dengan saudara atau orangtua mereka.

Sejumlah strategi

Karena itu, Jumeri mengatakan, pemerintah menetapkan sejumlah strategi untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan di Indonesia. Ada lima strategi yang disiapkan meliputi peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Beberapa strategi itu meliputi peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Strategi lainnya adalah peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Aktivitas membaca bersama yang dilakukan sejumlah anak di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lentera Pustaka di Kampung Loa, Desa Sukaluyu, Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/11/2021). TBM Lentera Masyarakat yang didirikan secara mandiri oleh Syarifudin Yunus ini menggerakkan minat literasi bagi anak-anak kampung setempat.

Selain itu, ada penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; serta peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. Strategi tersebut telah masuk dalam Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

”Ini merupakan amanat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kolaborasi seluruh pihak pun dibutuhkan termasuk lewat setiap inisiatif dan praktik baik dari pihak swasta yang turut mendukung pendidikan anak melalui Merdeka Belajar,” tutur Jumeri.

Kolaborasi seluruh pihak pun dibutuhkan, termasuk lewat setiap inisiatif dan praktik baik dari pihak swasta yang turut mendukung pendidikan anak melalui Merdeka Belajar.

Manajer Pemasaran SGM Eksplor Astrid Prasetyo menyatakan, pihaknya turut serta dalam kolaborasi melakukan gerakan sosial. Itu salah satunya terwujud dalam gerakan #AyoTunjukTangan. Pihak lain yang terlibat adalah Telkomsel, CAKAP, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam gerakan itu, dukungan yang diberikan meliputi antara lain dukungan nutrisi, beasiswa pendidikan daring melalui pemberian gawai dan kuota internet, serta rehabilitasi sekolah. Untuk sementara gerakan ini akan dijalankan di 41 kabupaten/ kota dan 15 provinsi.

Kompas

Anak balita yang mengalami gizi buruk dan ibunya sedang mengikuti program pemulihan gizi buruk di Pos Gizi Bangsa, Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (8/3). Program yang digagas dan dilaksanakan warga secara mandiri ini masuk sebagai salah satu nomine Indonesia MDG Award 2012 dalam kategori nutrisi.

Pengamat sosial anak yang juga sosiolog dari Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, menyampaikan, dukungan komunitas amat penting untuk mendorong perubahan di masyarakat, termasuk untuk mengatasi ketidaksetaraan pada kualitas pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Setiap pihak perlu memperkuat komitmen, mulai dari pemerintah, pelaku usaha dan industri, akademisi, hingga warga.

Baca juga: Biasakan Konsumsi Gizi Seimbang pada Anak sejak Dini

Pemerintah berperan melalui penetapan regulasi, infrastruktur, serta data. Pelaku usaha dan industri bisa terlibat dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak. Sementara akademisi juga diperlukan dalam penyediaan data serta riset dan inovasi terkait.

”Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pihak lainnya  juga akan membentuk support system yang positif bagi masyarakat,” ucap Daisy.