logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiKoreksi Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunannya

Koreksi Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunannya

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang Undang Cipta Kerja bisa menjadi momentum untuk mengoreksi kebijakan dan proyek strategis nasional yang merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup.

Oleh Ahmad Arif
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Massa buruh dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa saat menunggu hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Namun, MK menyatakan proses pembentukan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan aturan pembentukan perundang-undangan.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Putusan ini seharusnya menjadi momentum untuk mengoreksi kebijakan dan proyek strategis nasional yang merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang bisa diikuti secara daring, Kamis (25/11/2021).

Editor: evyrachmawati
Bagikan