Percepatan vaksinasi Covid-19 menghadapi tantangan makin besar. Butuh strategi khusus agar target vaksinasi bisa tercapai, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan terluar.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS—Percepatan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan. Saat ini sudah ada 104,8 juta penduduk yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 60,7 juta penduduk yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua.
Namun untuk mencapai 208,2 juta penduduk yang menjadi target sasaran, tantangan yang dihadapi semakin berat. Strategi pelaksanaan vaksinasi pun perlu diubah, terutama untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan dan terpencil.
“Untuk mencapai 100 juta penduduk sisanya (yang belum divaksin) ini derajat kesulitannya berbeda. Sebelumnya kita bisa membuat area sentra vaksinasi untuk orang datang. Namun sekarang sudah tersebar di berbagai daerah yang proses distribusinya lebih sulit,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (14/10/2021).
Untuk mencapai 100 juta penduduk sisanya (yang belum divaksin) ini derajat kesulitannya berbeda.
Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 bisa mencapai 181,5 juta orang pada akhir Januari 2022. Sementara target berikutnya akan dikejar setelah periode tersebut. Ia pun mengklaim, Indonesia telah mencapai urutan kelima terbanyak di dunia untuk capaian vaksinasi dosis pertama.
Budi menambahkan, selain masalah distribusi, aspek sosial masyarakat menjadi tantangan yang dihadapi dalam percepatan vaksinasi di Indonesia. Wilayah geografis Indonesia yang sangat luas membuat masyarakat di setiap daerah memiliki latar belakang berbeda-beda. Setiap suku dan daerah memiliki cara pendekatan sosial beragam.
[playlist type="video" ids="115467633"]
Mengubah strategi
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menambahkan, strategi percepatan vaksinasi Covid-19 pun diubah. Percepatan vaksinasi tidak lagi hanya mengandalkan pelaksanaan di pusat vaksinasi, namun layanan harus lebih mendekat ke kelompok masyarakat.
Karena itu, kerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga serta kelompok masyarakat setempat amat dibutuhkan. Selain kerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjangkau masyarakat terpencil, vaksinasi melalui pendekatan keluarga juga dijalankan oleh kader dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi sekaligus untuk pemberian bantuan sosial,” kata Maxi.
Tantangan lain yang juga dihadapi yakni keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan yang bertugas sebagai vaksinator. Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, butuh jumlah petugas lebih banyak karena tidak bisa langsung menyasar masyarakat dengan jumlah besar. Hal ini termasuk untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
“Jadi masalah pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai vaksinasi juga menjadi kendala percepatan vaksinasi,” ucapnya.
Kepala Puskesmas Cisimeut, Lebak, Banten, Maytri menyampaikan, pendekatan kepada masyarakat adat dalam pelaksanaan vaksinasi tidak mudah. Masyarakat masih kesulitan memahami penularan Covid-19 beserta dengan manfaat vaksinasi.
Sebagian besar masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Baduy, lebih meyakini ritual keagamaan seperti doa-doa khusus dan ramuan tradisional sebagai bentuk perlindungan dari risiko penularan penyakit. Padahal, risiko penularan Covid-19 cukup besar karena kawasan Baduy juga menjadi tempat pariwisata yang banyak dikunjungi orang dari luar.
“Tokoh adat merupakan kunci untuk menyakinkan masyarakat. Biasanya masyarakat adat akan lebih mudah diajak jika ada arahan dari kepala adatnya. Pendekatan ke masyarakat adat tidak bisa hanya sekali,” tutur Maytri.
Antisipasi lonjakan
Maxi mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus yang bisa memicu gelombang ketiga penularan Covid-19. Itu dilakukan antara lain dengan menekan mobilitas masyarakat, memperkuat protokol kesehatan, dan memperkuat pengawasan di pintu masuk negara.
“Proses karantina juga akan diperbarui melalui surat edaran satgas yang baru. Karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri harus dijalankan selama lima hari dengan syarat sudah mendapatkan vaksinasi penuh,” tuturnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, dalam siaran pers, menyampaikan, pemerintah telah mempersiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu upaya tersebut yakni memastikan pelonggaran aktivitas masyarakat diikuti dengan pengendalian kasus penularan yang ketat.
Hal ini juga akan dibarengi dengan percepatan vaksinasi pada warga lanjut usia dan kelompok rentan lain yang tinggal di wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi. “Vaksinasi tidak boleh mengendur. Justru ketika kasus aktif sedang rendah, vaksinasi perlu ditingkatkan terutama pada lansia dan kelompok rentan,” ucapnya.