Penanganan Covid-19 Membaik, Kewaspadaan Tak Boleh Kendur

Pengendalian Covid-19 yang mulai membaik di Indonesia diharapkan tidak melemahkan penerapan protokol kesehatan dan pengawasan pada aktivitas warga. Tanpa kewaspadaan, lonjakan kasus bisa kembali terjadi

Kompas/Wawan H Prabowo

Spanduk ajakan untuk menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19 menghiasi laga enam besar sepak bola Grup D PON Papua 2021 antara Papua menghadapi Aceh, di tribun Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Rabu (6/10/2021). Tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan laga tersebut belum didukung oleh kesadaran dan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS—Berbagai survei menunjukkan, pengendalian Covid-19 di Indonesia membaik yang ditandai menurunnya jumlah kasus aktif dan peningkatan cakupan vaksinasi. Namun kondisi ini diharapkan tak membuat pemerintah dan warga lengah. Protokol kesehatan serta pengawasan harus tetap dijalankan secara ketat untuk mencegah kembali terjadi lonjakan kasus.

“Pada prinsipnya, Pemerintah Indonesia berupaya mengendalikan potensi penularan dari berbagai aspek, layaknya perlindungan berlapis. Pencapaian saat ini adalah hasil kerjasama semua elemen masyarakat dalam menjalankan kebijakan secara optimal,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Berdasarkan Indeks Pemulihan Covid-19 Nikkei, peringkat Indonesia mengalami kenaikan dari sebelumnya pada peringkat 92 menjadi 54. Peringkat Indonesia bahkan lebih tinggi dari Korea Selatan, Jerman, Inggris, AS, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia merupakan negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara.

Indeks Pemulihan Covid-19 Nikkei menilai peringkat pada lebih dari 120 negara di dunia terkait manajemen infeksi, pelaksanaan vaksinasi, dan mobilitas sosial dalam pengendalian Covid-19. Semakin tinggi peringkat yang dicapai, upaya pemulihan yang terjadi di negara tersebut semakin baik.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Dua pejalan kaki yang memakai masker melewati jalur pedestrian di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (5/10/2021). Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya pengendalian pandemi Covid-19 masih dilanjutkan dan diperpanjang pada 5-18 Oktober 2021. Meski mencatatkan perbaikan seperti penurunan kasus dan jumlah kematian namun PPKM di Jakarta masih berada pada level 3.

Indeks Pengendalian Covid-19 (IPC) Indonesia-Kompas pekan ini juga menunjukkan perbaikan dalam penanganan pandemi. Skor nasional IPC per 4 Oktober 2021 naik dua poin dibandingkan pekan sebelumnya, dari angka 73 menjadi 75. Hanya tiga provinsi yang skornya menurun minggu ini sebanyak 2-4  poin, yaitu Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Papua.

Kenaikan skor secara nasional ini dipicu oleh membaiknya kedua aspek manajemen, yaitu manajemen infeksi dan manajemen pengobatan. Dari 34 provinsi, tidak ada satu pun daerah yang mengalami penurunan skor pada manajemen infeksi. Artinya, tidak ada daerah yang mengalami perburukan kasus penularan.

Namun demikian, dari enam indikator yang membentuk IPC, indikator vaksinasi dosis lengkap masih mendapat skor terendah. Meskipun cakupan vaksinasi meningkat, penambahannya belum signifikan untuk mengubah skor indikator vaksin di IPC. Upaya vaksinasi harus terus ditingkatkan untuk melengkapi imunitas natural yang sudah terbentuk.

Baca juga Saatnya Percepat Vaksinasi

Wiku menyampaikan, kebijakan berlapis yang diterapkan di Indonesia mendukung penanganan Covid-19. Itu meliputi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai kondisi daerah hingga tingkat kabupaten/kota, pembatasan perjalanan di dalam dan luar negeri, penguatan fasilitas layanan kesehatan dengan respons cepat penyediaan obat dan alat kesehatan, serta penyediaan tempat isolasi terpusat.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yakni pengawasan protokol kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur digital kesehatan, serta peningkatan cakupan vaksinasi. “Penerapan kebijakan berlapis ini jadi kunci keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain,” ucapnya.

Penerapan kebijakan berlapis ini menjadi kunci keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Meski begitu, Wiku mengingatkan, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah di tengah situasi penularan Covid-19 mulai membaik. Protokol kesehatan harus lebih disiplin dan ketat dijalankan warga. Pengawasan juga harus lebih ketat diterapkan, terutama pada kegiatan masyarakat yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengunjung mengantre untuk memindai kode batang (barcode) melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum masuk di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (3/10/2021). Pasar Mayestik menjadi salah satu dari enam lokasi pasar rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dari penularan Covid-19.

Perilaku masyarakat

Secara terpisah, konsultan untuk komunikasi perubahan sosial dan perilaku, Johns Hopkins Center for Communication Programs, Dian Rosdiana mengatakan, kewaspadaan masyarakat harus kembali ditingkatkan. Dari data Johns Hopkins Center for Communication Programs’ Covid Behaviours Dashboard, perilaku warga terkait normal sosial dan pencegahan mulai menurun.

Hal ini sejalan dengan tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid-19 yang juga menurun. Jumlah penduduk yang khawatir dan terancam akan penularan Covid-19 tidak sampai 40 persen.

“Komunikasi pada masyarakat harus kembali ditekankan bahwa Covid-19 masih ada dan harus diwaspadai. Selain itu, komunikasi risiko tidak lagi hanya terkait perubahan perilaku individu melainkan harus secara komunal karena banyak aktivitas masyarakat yang kembali berjalan,” tutur Dian.

Komunikasi pada masyarakat harus kembali ditekankan bahwa Covid-19 masih ada dan harus diwaspadai.

Hal itu meliputi antara lain terkait tatanan aturan di tempat wisata, sekolah, serta perkantoran. Di Provinsi Lampung, misalnya, penurunan level PPKM mulai berdampak pada meningkatnya hunian hotel. Selain pelaku bisnis, kunjungan hotel juga didominasi oleh wisatawan lokal yang berlibur di tengah pandemi Covid-19.

Saat ini, 14 kabupaten/kota di Lampung berstatus PPKM level 2. Sementara, satu kabupaten, yakni Kabupaten Pringsewu berstatus PPKM level 3. Seluruh kabupaten/kota di Lampung juga sudah berubah dari sebelumnya zona orange menjadi zona kuning Covid-19.

Dalam upaya pengendalian, pemerintah juga diharapkan bisa lebih transparan, termasuk informasi efek samping dan kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksinasi Covid-19. Ruang publik yang mampu menjelaskan kondisi kontroversi di masyarakat perlu lebih terbuka.

Dian menambahkan, kekhawatiran warga yang tinggi akan dampak ekonomi juga bisa dimanfaatkan pemangku kepentingan dalam penyampaian pesan pencegahan Covid-19. Dengan begitu,  kewaspadaan masyarakat akan penularan Covid-19 bisa meningkat.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin pada salah satu warga, dalam vaksinasi Covid-19 yang digelar Djarum Foundation bersama Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di Gedung Gotong Royong, Ambarawa, Selasa (28/9/2021).

Cakupan vaksinasi

Konsultan Kampanye Digital Palang Merah Indonesia (PMI) Alphian Angga Pratama menambahkan, survei oleh PMI pada 7 September-30 September 2021 yang menyasar pada 2.503 responden mengungkapkan, pentingnya informasi efek samping dan KIPI dari vaksinasi Covid-19. Sebab, dari 97 orang yang tidak divaksinasi, ada 42,30 persennya takut disuntik dan takut efek samping yang ditimbulkan.

“Strategi komunikasi mengenai vaksinasi Covid-19 perlu lebih spesifik langsung menyasar pada kelompok yang memang masih tidak mau divaksinasi. Keterlibatan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk turut mengedukasi terkait keamanan, tingkat kemanjuran, serta KIPI dari vaksin Covid-19” ujarnya.

Baca juga Benahi Komunikasi Publik untuk Atasi Pandemi

Adapun jumlah penduduk di Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua saat ini 56,7 juta orang atau 26,94 persen dari target sasaran. Secara rinci, kelompok masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi dosis kedua, meliputi, 1,8 juta tenaga kesehatan, 21,2 juta petugas publik, 4,5 juta lansia, 24,7 masyarakat umum, 2,8 juta remaja usia 12 tahun ke atas, serta 880.447 penduduk lainnya yang mendapat vaksin dari program gotong royong.

Sejumlah daerah pun berupaya mempercepat vaksinasi. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, misalnya, mulai memberlakukan aturan wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19 bagi pengunjung mal. Sementara Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memprioritaskan vaksinasi Covid-19 untuk 135 desa yang menggelar pemilihan kuwu atau kepala desa tapi stok vaksin masih jadi kendala vaksinasi. (VIO/JOL/IKI/CAS/GI/Litbang Kompas)