Kolaborator Vaksinasi Covid-19 agar Juga Sasar Warga Lansia

Pemerintah meminta penyelenggara vaksinasi untuk turut menyasar para warga lansia. Kaum rentan, seperti warga lansia, memerlukan upaya khusus agar bisa mendapatkan vaksin.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Rukiah (84) menerima vaksin AstraZeneca saat peresmian Sentra Vaksinasi Tiket.com di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta, Senin (14/6/2021). Sentra vaksinasi ini memberikan vaksin secara gratis kepada warga berusia di atas 18 tahun. Vaksinasi itu berlangsung hingga 26 Juni 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Meski kaum lansia sejak enam bulan lalu diprioritaskan dalam vaksinasi Covid-19, hingga kini cakupan imunisasinya masih sangat kecil. Vaksinasi bagi warga lansia penting untuk mengurangi risiko keparahan dan kematian jika terinfeksi Covid-19.

Di sisi lain, kaum lansia memiliki keterbatasan akses informasi terkait vaksin dan menuju lokasi vaksinasi. Berbagai pihak, termasuk kolaborator vaksinasi, agar membantu meningkatkan capaian vaksinasi warga lansia.

Hingga Jumat (27/8/2021) pukul 18.00, menurut data Kementerian Kesehatan,  warga lansia yang mendapat suntikan dosis pertama baru 24,19 persen dan suntikan kedua 17,16 persen. Ini dari total 21.553.118 warga lansia.

Seperti diberitakan dalam laporan investigasi Kompas, 27 Agustus 2021, jatah vaksinasi warga lansia ada di pemda yang juga memiliki target kelompok lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan aparat sipil negara. Penyelenggara vaksinasi atau kolaborator sejak beberapa waktu ini melibatkan TNI, Polri, partai politik, ataupun organisasi kemasyarakatan.

Prinsip vaksinasi, harus berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, Jumat malam, mengimbau pemerintah daerah menggerakkan seluruh pihak penyelenggara vaksinasi untuk turut mendorong pemberian vaksin Covid-19 pada warga lansia. ”Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan harus menyusur dan mendata warga lansia yang belum divaksinasi. Pihak penyelenggara pun juga didorong untuk bisa membantu perluasan cakupan vaksinasi pada warga lansia,” ucapnya.

Nadia menuturkan, semua vaksin yang dikirimkan dari pemerintah pusat akan disalurkan melalui gudang farmasi milik pemerintah provinsi. Harapannya, pemerintah provinsi bisa menentukan distribusi vaksin ke setiap daerah.

Ia menyampaikan, alokasi vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi pemerintah disalurkan melalui pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Setiap pengiriman akan dibagikan 50 persen untuk dinas kesehatan, 25 persen melalui TNI, dan 25 persen melalui Polri.

”Jumlah ini didistribusikan per minggu. Itu juga bergantung pada stok penyerapannya. Jika stok dari TNI dan Polri masih banyak, persentase distribusi untuk TNI-Polri masing-masing 20 persen,” ujarnya.

Terkait dengan pihak penyelenggara vaksinasi, ia menuturkan, kerja sama tersebut bergantung pada kebijakan dari pemerintah daerah ataupun dari TNI dan Polri. Adanya kesenjangan dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah bisa disebabkan koordinasi tidak berjalan dengan baik.

Penasihat Gender dan Pemuda untuk Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih mengingatkan, prinsip vaksinasi harus berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Kelompok rentan harus mendapat vaksin lebih dahulu atau paling tidak berbarengan.

Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda menekankan prinsip equity dalam vaksinasi untuk mencegah kematian pasien. Ia memandang saat ini vaksinasi belum dilakukan dengan prinsip-prinsip epidemiologi.

Vaksinasi saat ini seolah mengejar kuantitas atau jumlah cakupan. Namun, warga lansia dan kelompok rentan lain belum banyak divaksin.

Ia mengatakan, warga lansia dan kelompok rentan lain, seperti masyarakat yang memiliki komorbid, sulit mengikuti vaksinasi massal. Mereka takut tertular jika berada di tempat kerumunan. Ia berharap terdapat layanan khusus bagi kaum rentan.

Sementara itu, terkait pelibatan parpol sebagai kolaborator vaksin Covid-19, peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengingatkan agar hal itu harus memiliki tujuan utama kemanusiaan dan bukan untuk kepentingan elektoral.

Baca juga: Mengejar Angka, Melupakan Lansia

Ia pun mengatakan, pelibatan elemen masyarakat, termasuk parpol, bukan hal yang salah. Ia mengatakan hal itu merupakan upaya untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin dalam menghadapi pandemi.

Namun, untuk mencegah vaksinasi ini dimanfaatkan demi kepentingan elektoral, struktur kesehatan yang dimiliki pemerintah diharapkan juga lebih aktif bertindak di lapangan. ”Pemerintah tentu harus memperbaiki distribusi dan implementasi vaksinasi di lapangan,” ujarnya.

Hak jawab

Berkaitan dengan berita berjudul ”Ada Transaksi Vaksinasi” di Kompas edisi Jumat (27/8/2021) halaman 2, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani, menyatakan hanya membantu warga Perumahan The Icon-Caspia, Cisauk, Tangerang, dalam kegiatan vaksinasi itu. ”Kami sebagai anggota Komisi IX hanya membantu warga yang minta vaksin dan pembiayaan pelaksanaannya warga mau gotong royong,” ujar Dewi, Jumat.

Forum Komunikasi RT-RW Icon-Caspia, dalam suratnya menegaskan, mendapat vaksin jenis Sinovac yang dipakai warga secara gratis, tidak membayar ke pihak mana pun. Sementara untuk penyelenggaraan vaksinasi, misalnya untuk tim tenaga kesehatan, tim IT yang input data ke p-care/PeduliLindungi, dan alat pelindung diri nakes, disepakati dikenakan kontribusi Rp 45.000 per orang untuk sekali vaksin. Panitia penyelenggara menyatakan tidak memungut keuntungan serupiah pun dari kegiatan itu. Bahkan, pengurus  mengeluarkan subsidi untuk  peserta kegiatan itu yang kurang mampu.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Charles Honoris mengatakan tak berhubungan dengan kegiatan vaksinasi di Perumahan The Icon-Caspia.

Vaksinasi jelang PON

Di Papua, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali bersama Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke, Jumat (27/8/2021). Kedua daerah termasuk kluster pelaksanaan pertandingan dalam Pekan Olahraga Nasional XX di Papua.

Minimal cakupan vaksinasi harus mencapai 70 persen di daerah penyelenggara PON. Pelaksanaan PON XX di Papua direncanakan pada 2-15 Oktober 2021.

Baca juga: Dipantau Pusat, Cakupan Vaksinasi Kluster PON Papua Minimal 70 Persen

”Presiden menginstruksikan warga yang bermukim di sekitar arena PON sudah mendapatkan vaksin Covid-19. Karena itu, warga yang hendak menonton pertandingan dalam PON wajib telah divaksin,” papar Zainudin.

Sementara itu, Hadi optimistis cakupan vaksinasi Covid-19 dapat mencapai 70 persen sebelum perhelatan PON. Sebab, cakupan vaksinasi untuk dosis pertama sudah di atas 40 persen dan dosis kedua di atas 20 persen.

Listyo menambahkan, pihaknya mengapresiasi antusiasme warga di kluster pelaksanaan PON XX dalam mengikuti vaksinasi Covid-19. ”Daya tahan tubuh masyarakat akan meningkat setelah mendapatkan vaksin Covid-19. Masyarakat dapat menonton pertandingan di arena PON dengan lebih aman,” ucapnya. (TAN/REK/Fai/Dvd/Ire/Ndy/FLO/WER/NIK/BRO/ETA/IKI/TAM/JUM)