Organisasi Profesi Desak Pemerintah Menyusun Peta Jalan Penanganan Pandemi

Sejumlah organisasi profesi dan asosiasi kesehatan mendesak pemerintah untuk segera memperkuat upaya penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah dinilai belum konsisten memproritaskan penanggulangan masalah kesehatan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Peserta tes cepat antigen Covid-19 merekam momen pengambilan sampel usap, Selasa (12/1/2021), di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan pelacakan kontak erat terus dilakukan di tengah tingginya tingkat kasus positif (positivity rate) Covid-19 di Sulut yang mencapai 13,8 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi profesi dan asosiasi kesehatan mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan menetapkan peta jalan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan, pelacakan, dan isolasi perlu diperkuat secara merata di semua wilayah.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI) Emi Nurjasmi ketika mewakili Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (Kompak) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/8/2021), menyampaikan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia belum teratasi dengan baik. Pemerintah dinilai belum konsisten memprioritaskan masalah kesehatan sebagai fokus penanganan pandemi.

Setidaknya ada empat catatan yang perlu segera dibenahi pemerintah. Salah satunya, pelaksanaan 3T (tes, lacak, isolasi) yang belum maksimal. Jumlah pemeriksaan kasus Covid-19 harus sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan tingkat kasus positif (positivity rate) 20 persen, seharusnya jumlah orang yang diperiksa 400.000 orang per hari. Sementara per 18 Agustus 2021, jumlah orang yang diperiksa baru 78.626 orang per hari.

Baca juga : Kegagalan Tes, Lacak, dan Isolasi Picu Kolapsnya Rumah Sakit

”Kami meminta Presiden memperkuat pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) mengacu pada standar global yang ditetapkan oleh WHO. Inkonsistensi pelaksanaan 3T menjadi penyebab masih meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia,” ujarnya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Mural bertema Covid-19 menghiasi tembok di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/8/2021).

Adapun tiga hal lain yang juga menjadi perhatian adalah kasus Covid-19 masih tinggi, banyaknya dokter dan tenaga kesehatan meninggal dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta rendahnya capaian vaksinasi di Indonesia.

Emi memaparkan, Presiden diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan masyarakat, termasuk memperkuat 3T demi mempercepat penanganan pandemi. Pelaksanaan 3T merupakan kunci pengendalian pandemi sehingga perlu dilakukan secara optimal.

Kami meminta Presiden memperkuat pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) mengacu kepada standar global yang telah ditetapkan oleh WHO. Inkonsistensi pelaksanaan 3T menjadi penyebab meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.

Aspek hulu

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menambahkan, pengendalian pada aspek hulu, yakni mencegah orang agar tak terinfeksi, perlu terus diutamakan. Selama ini upaya pencegahan dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum maksimal. Karena itu, upaya lain dengan 3T perlu ditingkatkan.

Menurut dia, dengan menemukan orang yang terinfeksi sejak dini, hal itu bisa mencegah perburukan akibat Covid-19. Dengan demikian, potensi untuk dirawat di rumah sakit bisa dicegah.

Baca juga : Diperlukan Testing Berbasis Epidemiologi yang Masif untuk Putus Mata Rantai Covid-19

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menuturkan, penanganan pandemi di sisi hulu perlu dilakukan dengan baik sesuai kaidah epidemiologi. Upaya pemeriksaan di Indonesia belum dilakukan berbasis pelacakan, tetapi masih didominasi dari pemeriksaan untuk penapisan keperluan perjalanan dinas atau perjalanan ke luar kota.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Tim dari Puskesmas Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, melakukan penelusuran riwayat kontak pasien positif Covid-19 di Jurang Sate, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kamis (29/7/2021). Saat ini, penularan Covid-19 di NTB kembali meningkat. Kasus baru juga mulai banyak muncul di wilayah perdesaan.

Ketua Subbidang Tracing Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Koesmedi Priharto menyampaikan, inventarisasi telah dilakukan untuk melihat kendala yang dihadapi setiap daerah dalam penanganan Covid-19. Monitoring juga dijalankan sampai ke tingkat terkecil masyarakat di tingkat kelurahan.

”Jadi, kami secara rutin menerima laporan dari daerah, berapa warga yang positif (Covid-19), berapa yang menjalani isolasi mandiri, dan berapa kebutuhan obat dan logistik lainnya. Itu semua akan dipenuhi bersama-sama,” tuturnya.

Baca juga : Jangan Kecolongan Lagi, Perketat Pelacakan hingga Tes

Vaksin Covid-19

Emi menuturkan, capaian vaksinasi di Indonesia masih rendah. Dari total sasaran 208 juta orang yang harus divaksinasi, baru 14 persen yang sudah menjalani vaksinasi dosis lengkap. Itu pun belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

”Karena itu, kami minta Presiden untuk mempercepat capaian target vaksinasi nasional yang efektif. Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin, distribusi vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada,” ucapnya.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 di Desa Manis Mato, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, pemerintah diminta memperbaiki sektor hilir penanganan Covid-19 dengan menjamin tersedianya tempat perawatan, obat, oksigen, alat kesehatan, kelengkapan diagnostik, vaksin dan rantai dingin, serta sarana pendukung lainnya. Edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan isolasi mandiri juga perlu diperkuat untuk mencegah perburukan penyakit.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan, masyarakat diharapkan tidak memilih-milih jenis vaksin yang akan diterima. Seluruh jenis vaksin yang tersedia saat ini aman dan efektif untuk melawan virus penyebab Covid-19.

Saat ini sudah ada lima jenis vaksin Covid-19 yang diterima di Indonesia, yakni vaksin CoronaVac buatan Sinovac, vaksin Covid-19 buatan PT Bio Farma yang diolah dengan bahan baku dari Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, dan vaksin Sinopharm. Diharapkan dalam waktu dekat akan tersedia pula vaksin dari Pfizer.

”Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengatur peruntukan dari masing-masing jenis vaksin berdasarkan sejumlah pertimbangan, seperti wilayah yang membutuhkan, logistik, fasilitas penyimpanan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pengaturan ini didasarkan pada kajian berbasis sains dan rekomendasi dari para ahli,” tutur Johnny.