Perluas Akses Layanan, Pertimbangkan Alternatif Alat Tes Covid-19

Pelacakan dan tes merupakan bagian penting dari upaya pengendalian Covid-19. Keterjangkauan masyarakat untuk mengakses layanan tes turut memengaruhi hal tersebut.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Tenaga medis melakukan tes cepat antigen kepada pengendara yang akan ke Surabaya di Posko Penyekatan Suramadu di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/6/2021). Posko Penyekatan telah berlangsung 14 hari untuk memastikan warga dari Pulau Madura yang akan ke Surabaya tidak terinfeksi Covid-19. Semua warga harus mengikuti tes cepat Antigen.

JAKARTA, KOMPAS — Komponen dari alat tes PCR atau tes reaksi berantai polimerase untuk Covid-19 yang harus diimpor membuat harga dari pemeriksaan tes tersebut terbilang mahal. Akibatnya, akses masyarakat menjadi terbatas. Selain menekan harga tes, pemerintah perlu juga mempertimbangkan alternatif alat pemeriksaan.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PD IDI) Daeng M Faqih, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/8/2021), mengatakan, akses masyarakat pada pemeriksaan Covid-19 harus dipermudah, baik terkait jangkauan ke fasilitas kesehatan maupun jangkauan dalam pembiayaan. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas jumlah pemeriksaan di masyarakat.

”Pemeriksaan dan pelacakan merupakan hal penting dalam pengendalian Covid-19. Jika akses masyarakat terbatas, jumlah pemeriksaan pun tidak akan optimal,” ucapnya.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas medis melakukan tes cepat antigen bagi pengendara dari Pulau Madura di pintu keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/6/2021). Penyekatan dan pemeriksaan intensif bagi pengendara dari Pulau Madura yang menuju Surabaya kembali digencarkan terkait meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bangkalan.

Saat ini, harga tes PCR yang cukup mahal membuat partisipasi masyarakat untuk melakukan tes tersebut masih minim. Namun, Daeng menilai, hal ini tidak bisa dimungkiri karena sebagian besar komponen dari alat tes PCR harus diimpor.

Pemeriksaan dan pelacakan merupakan hal penting dalam pengendalian Covid-19. Jika akses masyarakat terbatas, jumlah pemeriksaan pun tidak akan optimal.

Baca juga: Biaya PCR di India Hanya Sepersembilan di Indonesia

Jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara produsen dari alat tes PCR, tentu akan lebih mahal. Seperti di India, misalnya, harga tes PCR sekitar Rp 100.000, sedangkan di Indonesia paling murah Rp 900.000.

”Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kemandirian industri kesehatan di Indonesia amat penting. Tidak hanya terkait tes PCR untuk Covid-19. Hampir 100 persen obat dan alat kesehatan kita harus diimpor,” kata Daeng.

Ia menambahkan, pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia juga disebabkan pajak alat kesehatan yang tinggi. Di Malaysia, alat kesehatan dibebaskan dari pajak sehingga biaya di negara tersebut bisa lebih murah sekalipun sebagian besar alat kesehatan yang digunakan juga masih diimpor.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sampel usap diambil dari tenggorokan seorang warga, Selasa (27/7/2021), di Wanea, Manado, Sulawesi Utara, untuk keperluan melacak sebaran Covid-19 dengan tes reaksi rantai polimerase (PCR). Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sebanyak 4.413 sampel harus di ambil di seluruh wilayah Sulut setiap hari untuk uji PCR maupun tes cepat antigen.

Meski demikian, pemerintah telah menerbitkan aturan yang membebaskan pungutan pajak penghasilan atas barang impor untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, termasuk tes PCR. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.

Wana Alamsyah, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, menuturkan, tidak adanya biaya impor barang akan memengaruhi komponen dalam menyusun tarif PCR. Permasalahannya, masyarakat tidak pernah diberi informasi mengenai komponen pembentuk harga dari tarif tes PCR.

”Hasil penelusuran ICW, rentang harga reagen PCR yang selama ini dibeli oleh pelaku usaha senilai Rp 180.000 sampai Rp 375.000. Jika dibandingkan antara penetapan harga tes PCR dari Kementerian Kesehatan dan harga pembelian oleh pelaku usaha, gap harga reagen PCR mencapai lima kali lipat,” tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 450.000-Rp 550.000

Wana menambahkan, Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan persentase keuntungan yang didapatkan pelaku usaha yang bergerak pada industri pemeriksaan PCR. Kebijakan yang dibuat tanpa ada keterbukaan ini bisa berakibat pada mahalnya harga penetapan tes PCR.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas bersiap mengambil sampel usap anak balita yang mengikuti tes usap PCR untuk pelacakan kasus oleh Puskesmas Gambir di salah satu areal parkir di Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2021). Peningkatan pelacakan kasus Covid-19 terus dilakukan di tengah lonjakan drastis infeksi virus korona baru.

Karena itu, Kementerian Kesehatan perlu segera merevisi Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan PCR. Dari surat tersebut diatur tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR sebesar Rp 900.000.

”Kementerian Kesehatan juga perlu segera membuka informasi mengenai komponen penetapan tarif PCR kepada publik. Subsidi terhadap pemeriksaan PCR yang dilakukan secara mandiri juga diperlukan,” kata Wana.

Alternatif pemeriksaan

Daeng menyampaikan, biaya tes PCR yang masih mahal tidak bisa dijadikan alasan rendahnya pemeriksaan kasus terkait Covid-19. Alternatif pemeriksaan dengan metode lain bisa dimanfaatkan sebagai penapisan awal, seperti dengan menggunakan tes cepat antigen.

Selain itu, penggunaan alat pemeriksaan lain juga bisa dilakukan. Saat ini sedang dikembangkan tes pemeriksaan PCR dengan menggunakan saliva atau air liur. Tes ini dinilai lebih nyaman digunakan oleh masyarakat sehingga seharusnya tidak ada ketakutan dalam pengambilan sampel yang dilakukan melalui hidung dan mulut.

KOMPAS/AGUNG SETYAHADI

Jurnalis asal Mexico, Miguel Luis, yang akan meliput Olimpiade Tokyo, 23 Juli-9 Agustus 2021, sedang mengambil sampel saliva untuk tes PCR anti Covid-19 di hotel tempat menginap di kawasan Shinjuku, Tokyo, Jepang, Senin (19/7/2021). Di tengah pandemi Covid-19 ini, semua peliput Olimpiade Tokyo wajib menjalani karantina di hotel selama tiga hari sejak kedatangan di Jepang, dengan hari kedatangan dihitung hati ke-nol, dan setiap hari menjalani tes PCR.

Meski demikian, Daeng menyampaikan, tingkat akurasi serta validitas dari alat tersebut tetap harus diuji. Izin dari lembaga terkait juga perlu diberikan terlebih dahulu sebelum digunakan ke masyarakat.

”Adanya perluasan tes untuk penapisan akan membuat upaya pelacakan dan pemeriksaan menjadi lebih efektif. Jika dalam proses penapisan ditemukan kasus yang dicurigai Covid-19 baru dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan tes PCR,” tuturnya.