Antisipasi Perluasan Covid-19, Perkuat Layanan Kesehatan di Luar Jawa-Bali

Kasus Covid-19 yang meluas di luar Jawa dan Bali mesti diantisipasi. Tes, pelacakan, vaksinasi, dan pembatasan sosial jadi kunci antisipasi lonjakan kasus.

KOMPAS/SUCIPTO

Vaksinator Covid-19 memasukkan cairan vaksin ke dalam jarum suntik pada pencanangan vaksinasi Covid-19 di halaman Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (29/1/2021). Balikpapan sudah melatih 117 vaksinator untuk proses vaksinasi tahap awal hingga akhir Januari 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Perluasan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali perlu diantisipasi. Layanan kesehatan beserta infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia agar dipersiapkan. Selain itu, vaksinasi, tes, dan pelacakan serta pembatasan masyarakat tetap menjadi kunci dalam mengendalikan kasus.

Menurut catatan Satgas Penanganan Covid-19, per Sabtu (7/8/2021), kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 31.753 kasus. Saat ini ada 497.824 kasus aktif Covid-19 atau turun 9.551 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Adapun Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi saat ini, yaitu 105.913 kasus. Setelah Jawa Barat, kasus aktif terbanyak selanjutnya ada di Jawa Tengah (46.081 kasus), Jawa Timur (45.565 kasus), Daerah Istimewa Yogyakarta (36.999 kasus), dan Sumatera Utara (23.858 kasus).

Kendati jumlah kasus terbanyak masih didominasi di Pulau Jawa, tren kasus di sejumlah daerah di Pulau Jawa turun. Sementara kurva kasus Covid-19 di luar Jawa dan Bali naik.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan per 4 Agustus 2021 menyatakan ada lima provinsi dengan kenaikan kasus di atas 50 persen. Kelima provinsi itu adalah Gorontalo (118 persen), Aceh (97 persen), Sulawesi Tengah (88 persen), Riau (74 persen), dan Bengkulu (57 persen).

WHO menyarankan agar pembatasan sosial masyarakat diperketat. Peningkatan kapasitas rumah sakit pun diperlukan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Penyekatan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). Pemerintah memperkirakan bahwa mobilitas masyarakat perlu diturunkan hingga 50 persen untuk menekan laju penularan Covid-19. Pemerintah daerah yang melaksanakan PPKM darurat, khususnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, diminta segera melakukan intervensi. Pemprov DKI Jakarta siap mencabut izin usaha dan sanksi pidana bagi perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang memberlakukan bekerja dari kantor atau WFO selama PPKM darurat.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama pada Sabtu malam mengatakan, perluasan kasus Covid-19 perlu disikapi dengan tiga hal. Pertama, pembatasan kegiatan masyarakat. Kedua, tes dan pelacakan kasus Covid-19. Ketiga, meningkatkan cakupan vaksinasi.

”Selain tiga hal itu, mengantisipasi (lonjakan kasus) dari sekarang juga penting agar jangan sampai rumah sakit penuh seperti beberapa waktu lalu. Antisipasi terhadap beban pelayanan kesehatan mesti dilakuan secara baik,” kata Tjandra.

Baca juga: Diperlukan Testing Berbasis Epidemiologi yang Masif untuk Putus Mata Rantai Covid-19

Selain itu, data yang detail dan komprehensif diperlukan untuk menangani pandemi. Data yang dimaksud seperti penyakit komorbid pasien, varian virus yang menginfeksi pasien, penanganan medis yang diterima pasien, hingga penyebab kematian. Dengan ini, kondisi pandemi dapat dipetakan dan kebijakan yang dihasilkan untuk menanggapinya tepat sasaran.

KOMPAS/SUCIPTO

Seorang warga mengikuti tes usap hidung dan tenggorokan massal di Pasar Rapak, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (30/7/2020).

Tjandra mengatakan, analisis tentang fluktuasi jumlah kasus perlu dilakukan, demikian pula dengan analisis pola kematian masyarakat dengan parameter sosioepidemiologis. Target vaksinasi 2 juta per hari dan target 400.000 tes per hari yang berlum tercapai juga perlu dianalisis penyebabnya.

Sebelumnya, menurut epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, lonjakan kasus di luar Jawa-Bali berpotensi memperbesar kesenjangan antara penularan di populasi dan kasus yang ditemukan. Ini karena tes dan pelacakan di luar Jawa masih lemah. Adapun angka kematian yang tidak tercatat dikhawatirkan meningkat karena banyak korban belum dites.

Antisipasi

Sejumlah daerah telah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Lampung menyiapkan Wisma Haji sebagai rumah sakit darurat. Wisma Haji ditargetkan mulai beroperasi di minggu kedua Agustus 2021 (Kompas, 7/8/2021).

Wisma Haji Donohudan di Jawa Tengah juga disiapkan menjadi rumah sakit darurat Covid-19 dan mulai beroperasi pada awal Agustus 2021. Fasilitas yang disiapkan antara lain 344 tempat tidur untuk perawatan, 8 tempat tidur untuk unit perawatan intensif (ICU), laboratorium, poliklinik, hingga ruang penapisan atau screening.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengingatkan agar semua pihak disiplin pada protokol kesehatan. Ini salah satu kunci mengendalikan penyebaran virus.

Baca juga: Gagal Vaksin karena NIK Dipakai Orang Lain