Pemerintah Harus Siap Hadapi Kondisi Terburuk Penularan Covid-19 di Luar Jawa-Bali
Pemerintah harus bersiap menghadapi skenario terburuk menyusul merangkak naiknya kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali. Jika tidak, penyebaran Covid-19 di luar Jawa bisa tidak terkendali.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tren penularan Covid-19 yang mulai menurun di wilayah Jawa dan Bali belum cukup untuk bisa melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat. Secara bersamaan, penguatan upaya pengendalian di luar Jawa harus segera dilakukan. Pemerintah perlu bersiap menghadapi skenario terburuk karena infrastuktur kesehatan di luar Jawa sangat terbatas.
Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/7/2021), mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia belum terkendali. Penambahan kasus baru dan kasus kematian yang masih tinggi menandakan kondisi saat ini masih darurat. Hal itu sekaligus menunjukkan intervensi yang dilakukan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 belum berhasil.
”Perbaikan upaya penanganan Covid-19 harus segera dilakukan. Sejumlah isu perlu dibenahi, terutama terkait kecepatan deteksi dengan tes dan pelacakan. Aturan pembatasan pergerakan penduduk juga masih diperlukan, tetapi itu harus lengkap dengan jaminan hidup masyarakat, minimal memastikan kebutuhan dasar harian terpenuhi,” katanya.
Selain itu, Ede juga menambahkan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan kemungkinan terburuk kondisi penyebaran Covid-19 di luar Jawa-Bali. Jika kasus penularan di wilayah tersebut tidak terkendali, kondisi yang terjadi bisa lebih buruk dari situasi penanganan di Jawa.
Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah harus bersiap mengantisipasi adanya lonjakan kasus di luar Jawa-Bali. Edukasi dan sosialisasi perlu lebih masif disampaikan ke masyarakat terkait protokol kesehatan serta bagaimana melakukan isolasi mandiri dengan benar.
Seiring dengan itu, penguatan layanan kesehatan dengan penambahan kapasitas tempat tidur, ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan oksigen, dan obat-obatan beserta dengan rantai distribusinya juga harus sudah berjalan. Percepatan dan pemerataan vaksinasi pun perlu diutamakan.
Perbaikan upaya penanganan Covid-19 harus segera dilakukan. Sejumlah isu perlu dibenahi, terutama terkait kecepatan deteksi dengan tes dan pelacakan
”Ketimpangan cakupan vaksinasi, terutama di daerah luar Jawa dan Bali, membuat upaya pengendalian menjadi tidak maksimal. Selain itu, setiap puskesmas, klinik swasta, juga fasilitas di tingkat desa bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi kerumunan di pusat vaksinasi,” kata Ede.
Secara terpisah, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K Ginting menyampaikan, evaluasi terkait PPKM level 3 dan 4 masih dilakukan. Evaluasi ini juga menyangkut kemungkinan adanya perpanjangan dan perluasan di daerah-daerah lain.
”Sedang dihitung dan dikaji berbagai parameter epidemiologi di wilayah masing masing,” katanya.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 31 Juli 2021 melaporkan, jumlah kasus baru terkonfirmasi Covid-19 bertambah 37.284 orang dalam sehari. Jumlah kematian akibat Covid-19 juga bertambah 1.808 orang. Total kasus aktif yang masih dalam perawatan saat ini 545.447 orang.
Sementara wilayah dengan kasus aktif tertinggi saat ini yakni Jawa Barat (123.826 kasus), Jawa Tengah (57.147 kasus), Jawa Timur (56.194 kasus), Banten (37.384 kasus), dan DI Yogykarta (36.662 kasus). Sementara kenaikan kasus kematian tertinggi dalam satu pekan terakhir dilaporkan di Jawa Tengah (naik 825 kasus), Jawa Timur (naik 586 kasus), DKI Jakarta (naik 510 kasus), Kalimantan Timur (naik 189 kasus), dan DI Yogyakarta (naik 136 kasus).
Sejumlah daerah lain di luar Jawa-Bali juga mulai mengalami peningkatan kasus kematian, antara lain Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.