Gotong Royong Menyelamatkan Kesehatan Masyarakat

Pandemi merupakan masalah bersama yang membutuhkan kerja sama dari sejumlah pihak. Kerja sama serta gotong royong dari seluruh masyarakat sampai pada tingkat RT dan RW diperlukan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta membantu mengarahkan warga yang ingin mencairkan bantuan sosial tunai (BST) di Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (24/7/2021). Hari itu, sebanyak 1.562 warga Kelurahan Peninggilan diundang untuk mencairkan dana tunai BST sebesar Rp 300.000.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penyelamatan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengendalian pandemi Covid-19. Kerja sama serta gotong royong dari seluruh masyarakat sampai pada tingkat RT dan RW diperlukan.

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Koentjoro mengatakan, pelibatan RT dan RW dalam penanganan Covid-19 di masyarakat masih sangat minim. Padahal, RT dan RW ini merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

”Dari adanya PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), RT dan RW bisa mulai mencatat warganya yang terdampak. Misalnya, mencatat siapa warganya yang tidak bisa bekerja atau warga yang kesulitan makan. Dari situ bisa dikoordinasi siapa dan apa yang bisa dibantu,” katanya dalam webinar yang diikuti dari Jakarta, Senin (26/7/2021).

Baca juga : Atasi Dampak Pandemi dengan Gotong Royong

Pelibatan RT dan RW ini pula yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong program vaksinasi nasional. Pencatatan dari rumah ke rumah bisa dilakukan untuk memastikan setiap warga sudah divaksinasi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kesibukan para sukarelawan saat menyiapkan masakan di dapur umum peduli Covid-19 di Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (8/7/2021). Dapur umum yang didirikan oleh beberapa komunitas pada masa PPKM darurat tersebut menyiapkan makanan untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 atau sedang menjalani isolasi mandiri.

Menurut Koentjoro, kondisi saat ini yang lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan vaksinasi membuat pemerataan sulit dicapai. Dengan melibatkan masyarakat dengan maksimal, pemerataan vaksinasi seharusnya bisa diwujudkan di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo mengatakan, pandemi merupakan masalah bersama yang membutuhkan kerja sama dari sejumlah pihak. Dengan anggaran pemerintah yang terbatas, modal sosial bisa menjadi solusi dalam memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Setidaknya ada tiga strategi yang bisa dilakukan untuk bertahan pada masa pandemi, yakni mempertimbangkan dampak terburuk, memikirkan solusi baru, serta memobilisasi sumber daya untuk mengatasi dampak Covid-19 di setiap daerah.

Menurut Rimawan, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak bisa optimal karena berbagai kendala yang dihadapi. Itu, antara lain, pencapaian pemerintah yang dihitung berbasis penyerapan anggaran bukan hasil yang didapatkan. Selain itu, kendala lain ialah besarnya sekat-sekat otonomi daerah, korupsi, formalitas yang berlebihan sehingga semua kegiatan perlu diadakan seremonial, serta mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi.

Masalah utama yang dihadapi selama pandemi ini ialah kemanusiaan. Jadi, yang perlu dibicarakan terkait dengan keselamatan dan kemanusiaan, sementara prioritas pada aspek menjadi lebih rendah, seperti aspek ekonomi dan politik.

”Masalah utama yang dihadapi selama pandemi ini ialah kemanusiaan. Jadi, yang perlu dibicarakan terkait dengan keselamatan dan kemanusiaan, sementara prioritas pada aspek menjadi lebih rendah, seperti aspek ekonomi dan politik,” ujarnya.

Sistem kesehatan

Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada Ova Emilia menyampaikan, perbaikan pada sistem kesehatan masyarakat merupakan aspek penanganan pandemi yang perlu diperhatikan. Layanan kesehatan yang tersedia harus diatur berbasis sistem.

Kolaborasi antara rumah sakit rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain harus diperkuat. Kepala daerah pun harus bisa memimpin dalam menjalankan strategi pelayanan kesehatan, mulai dari pengaturan tenaga kesehatan, oksigen, vaksin, dan obat-obatan.

”Pelaksanaan vaksinasi juga perlu diatur lebih baik dengan memastikan prioritas pemberian pada masyarakat yang berisiko tinggi pada penularan. Hal ini tidak mudah karena biasanya akan dihadapkan pada kepentingan politik,” ucap Ova.

Baca juga : Urgensi Penguatan Penanganan Pandemi di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19