Pelacakan dan pemeriksaan kasus Covid-19 diperkuat untuk mempercepat penanganan pandemi selama masa PPKM level 4. Karena itu, pemerintah menambah sumber daya pelacak di masyarakat, termasuk pelacak digital.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Rasio kontak erat yang diperiksa dari orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia masih sangat minim. Hal ini menyebabkan pengendalian laju penularan Covid-19 tidak optimal. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pemeriksaan kasus Covid-19 dengan menambah sumber daya pelacak di masyarakat.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan, rasio antara pemeriksaan kontak erat dan kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia baru mencapai satu banding satu. Artinya, dari satu kasus positif hanya satu orang kontak erat yang diperiksa. Jumlah ini jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan rasio satu banding 30.
”TNI, Polri, Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) berusaha memenuhi target itu. Itu dengan cara memperbanyak tracer (pelacak) dari TNI, Polri, BNPB, dan dinas kesehatan yang saat ini ada 63.000 tenaga yang sudah tersebar di berbagai wilayah,” ujarnya, di Jakarta, Senin (26/7/2021).
Hadi menuturkan, pelatihan bagi tenaga pelacak digital juga tengah dilakukan. Tenaga pelacak digital ini dibentuk untuk mempermudah pelacakan kontak erat dengan cara mewawancarai kontak erat melalui media komunikasi, seperti Whatsapp dan telepon.
Pelacak digital
Setidaknya sebanyak 7.000 tenaga pelacak digital telah disiapkan. Seluruh tenaga pelacakan digital ini sementara akan ditugaskan di wilayah Jawa dan Bali yang akan bekerja berbasis aplikasi Si Lacak. ”Jika ada kendala pada tracer digital, tenaga pelacakan lapangan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melacak secara manual dengan mendatangi masyarakat yang jadi kontak erat,” tuturnya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Ganip Warsito menambahkan, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pada 26 Juli-2 Agustus 2021, upaya meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan peningkatan pelaksanaan 3T (tes, lacak, dan isolasi) akan diperkuat. Dengan begitu, pengendalian penularan Covid-19 bisa optimal.
”Kebijakan di sisi hulu akan ditegakkan sebagai langkah preventif untuk pengendalian Covid-19 yang secara eksponensial belum menunjukkan penurunan yang kita harapkan,” ujarnya.
Selain memperkuat upaya pelacakan dan pemeriksaan kasus, Ganip mengatakan, pemerintah telah menambah fasilitas isolasi terpusat, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Layanan isolasi terpusat ini ditujukan bagi kontak erat dengan hasil pemeriksaan positif Covid-19. Sementara bagi kontak erat yang hasil pemeriksaannya negatif bisa tetap melakukan isolasi mandiri di rumah setidaknya selama lima hari.
Kebijakan di sisi hulu akan ditegakkan sebagai langkah preventif untuk pengendalian Covid-19 yang secara eksponensial belum menunjukkan penurunan yang kita harapkan.
”Saya mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk mau diajak ke tempat isolasi terpusat, baik di kabupaten maupun provinsi. Tempat isolasi terpusat ini sudah disiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan kegiatan treatment yang bisa menunjang pemulihan pasien,” tuturnya.
Sejumlah daerah juga sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat yang memadai. Di DKI Jakarta, setidaknya ada tiga tempat isolasi terpusat, yakni Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Kemayoran, Rumah Susun (Rusun) Nagrak, dan Rusun Pasar Rumput. Tiga tempat ini mampu menampung sekitar 10.000 pasien. Kondisi saat ini, tingkat keterisian tempat tidur di tiga tempat isolasi terpusat tersebut masih rendah.
Kebijakan di sisi hulu akan ditegakkan sebagai langkah preventif untuk pengendalian Covid-19 yang secara eksponensial belum menunjukkan penurunan yang kita harapkan.
”Apabila warga ingin masuk ke tempat isolasi terpusat ini, cukup membawa surat keterangan hasil rapid antigen positif. Berbeda dengan dulu yang harus membawa hasil PCR positif,” kata Ganip.
Data di tingkat daerah
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara (SEARO) Tjandra Yoga Aditama menyampaikan, untuk meningkatkan tes dan pelacakan selama masa PPKM level 4, target nasional untuk memeriksa 400.000 orang per hari harus bisa dicapai. Data tes dan pelacakan di tingkat kabupaten/kota perlu diperbaiki.
Jika hanya data nasional yang disampaikan kepada khalayak umum, itu tidak bisa melihat pencapaian di setiap daerah. Ketimpangan capaian tes perlu diperlihatkan.
”Menemukan mereka yang positif pada tes dan telusur punya manfaat ganda, yaitu mengisolasi atau karantina mereka sehingga memutus rantai penularan dan agar mereka segera mendapat penanganan kesehatan yang baik,” tutur Tjandra.
Menurut dia, pemeriksaan pengurutan genom menyeluruh (whole genome sequencing)juga perlu ditingkatkan dan diperluas agar varian baru dari virus Sars-CoV-2 yang menjadi penyebab Covid-19 bisa teridentifikasi. Data per tanggal 18 Juli 2021 dari GISAID, hasil pengurutan genom yang dikirim dari Indonesia sebanyak 3.206 genom.
Jumlah ini masih lebih rendah dari negara lain, seperti Filipina yang sudah mengirimkan 5.305 genom, Singapura sejumlah 3.481 genom, serta India yang bahkan sudah memeriksa dan mengirimkan 35.868 genom.
”Dalam hari-hari ke depan tentu perlu dilakukan evaluasi yang amat ekstensif tentang hasil dari PPKM. Evaluasi itu perlu dilakukan dengan melihat aspek epidemiologi dan penularan di masyarakat dengan melihat angka kematian, jumlah kasus baru, kasus yang dites, angka kasus positif, dan angka reproduksi. Selain itu lihat juga BOR rumah sakit dan jumlah tenaga kesehatan yang tertular,” papar Tjandra.