Siapkan Skenario Terburuk Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa

Skenario terburuk perlu disiapkan apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa. Sebab, fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa kapasitasnya tidak sebaik di Pulau Jawa.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas mengecek kelengkapan dokumen syarat perjalanan, yaitu bukti vaksinasi Covid-19 dan hasil tes usap PCR atau antigen, kepada pengendara sepeda motor yang hendak memasuki Kota Padang di perbatasan Padang-Padang Pariaman di Jalan Adinegoro, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, Selasa (13/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS -- Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia terus terjadi. Kontribusi penambahan kasus tidak hanya terjadi pada daerah di Pulau Jawa dan Bali, melainkan juga di sejumlah daerah di luar wilayah tersebut. Skenario terburuk pun harus disiapkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Charles Honoris menuturkan, persiapan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali harus segera dilakukan. Dengan mobilitas masyarakat yang masih tinggi, lonjakan kasus berpotensi terjadi di wilayah tersebut.

“Fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa itu kapasitasnya tidak sebaik di Pulau Jawa. Jadi kalau ada lonjakan kasus seperti di Pulau Jawa, kondisinya pasti lebih mengerikan lagi. Karena itu harus dipersiapkan skenario terburuk,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Baca juga Wilayah di Luar Jawa dan Bali Diminta Tetap Waspada

Charles menambahkan, skenario terburuk yang disiapkan juga perlu memastikan persiapan stok oksigen, penambahan tempat tidur, tenaga kesehatan, dan obat-obatan. Sistem pelayanan kesehatan di luar Pulau Jawa pun perlu dipastikan agar bisa memadai.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja berjalan kaki di jalur pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta, saat penerapan PPKM darurat yang telah memasuki pekan kedua, Senin (12/7/2021). PPKM darurat sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kembali melaporkan penambahan kasus tertinggi sejak kasus pertama terkonfirmasi Indonesia. Per 13 Juli 2021, kasus Covid-19 bertambah sebanyak 47.899 kasus dengan 864 kematian. Kasus aktif meningkat 26.912 kasus sehingga total kini menjadi 407.709 kasus.

Secara detail, penambahan kasus tertinggi yang dilaporkan tidak hanya terjadi di  provinsi-provinsi di Pulau Jawa, melainkan juga di sejumlah daerah di luar wilayah tersebut. Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, lonjakan kasus terpantau pula di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, masyarakat diminta untuk tidak terlalu panik apabila lonjakan kasus terjadi pada beberapa hari ke depan. Sistem pelacakan dan pelaporan kasus tengah disempurnakan sehingga pendataan pun diharapkan bisa semakin baik.

Dalam beberapa hari ini mungkin akan ada lonjakan kasus. Tetapi itu bukan dari kasus baru melainkan memang ada kasus yang sebelumnya tidak dilaporkan.(Budi Gunadi Sadikin)

“Dalam beberapa hari ini mungkin akan ada lonjakan kasus. Tetapi itu bukan dari kasus baru melainkan memang ada kasus yang sebelumnya tidak dilaporkan. Dengan perbaikan diharapkan anomali dari testing dan tracing bisa diminimalisir,” tuturnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas mengarahkan kendaraan di daerah Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (12/7/2021). Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Cirebon, petugas menutup sejumlah ruah jalan di Cirebon.

Budi mengungkapkan, sejumlah daerah di luar Jawa kini sudah memberikan indikasi adanya peningkatan kasus penularan. Penyebaran virus dengan varian Delta pun sudah ditemukan di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

“Kita sudah berupaya untuk memastikan setiap kepala daerah bisa mempersiapkan rumah sakit, berikut dengan obat-obatan, oksigen, dan SDM. Namun, kalau kasus sudah sampai di rumah sakit itu artinya penanganan sudah di hilir sehingga memang sekarang yang harus ditekankan yaitu monitoring pada mobilitas masyarakat,” tuturnya.

Budi mengatakan, tingkat ketersediaan tempat tidur di sejumlah provinsi semakin tinggi. Tingkat keterisian tempat tidur paling tinggi terjadi di Banten (91 persen), DI Yogyakarta (90 persen), DKI Jakarta (86 persen), Lampung (86 persen), Jawa Barat (85 persen), Kalimantan Timur (85 persen), dan Jawa Tengah (83 persen).

Menurut dia, kondisi terberat pada pelayanan di fasilitas kesehatan diperkirakan terjadi di DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Karena itu, antisipasi sudah disiapkan. Itu antara lain dengan meningkatkan konversi tempat tidur untuk pelayanan Covid-19 sampai 40 persen, penambahan rumah sakit khusus untuk perawatan Covid-19, dan pembukaan rumah sakit lapangan ataupun darurat untuk perawatan pasien dengan gejala ringan sampai sedang.

“Cara ini bisa dilakukan di daerah-daerah dengan laju peningkatan yang tinggi,” ucap Budi.

Baca juga Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Ketersediaan obat

Budi menuturkan, kendala dihadapi pada penyediaan obat untuk tatalaksana Covid-19 yang pengadaannya dilakukan secara impor, yakni Remdesivir, IV Immunoglobulin, dan Tocilizumab. Kerjasama untuk komitmen pengadaan dari produsen obat tersebut sudah dilakukan sehingga diharapkan ketersediaan bisa kembali terjamin.

“Kita juga berupaya untuk bisa segera memproduksi remdesivir di dalam negeri. Harapannya patennya bisa segera diberikan sehingga bisa mulai memproduksi obat itu secara mandiri,” katanya.

Ia mengimbau agar perusahaan ataupun masyarakat tidak menyimpan atau menimbun obat yang dibutuhkan. Dengan jumlah obat yang masih terbatas, ketersediaan obat-obatan sebaiknya berjalan sesuai jalur distribusinya. Obat hanya diberikan untuk pasien yang sakit.

KOMPAS/HUMAS POLDA BANTEN

Polisi dari Polda Banten ketika menyidak apotek di Kota Serang untuk memastikan stok dan harga obat serta tabung oksigen pada Senin (12/7/2021).

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K Lukito menyampaikan, pengawasan pada produksi dan distribusi obat telah dijalankan. Pengawasan ini juga dilakukan untuk obat yang dijual secara daring.

Penelusuran penjualan obat Covid-19 di sarana ilegal juga sudah dilakukan. “Berdasarkan hasil inspeksi di PBF (perusahaan besar farmasi) serta instalasi resmi dari distribusi obat dapat kami sampaikan bahwa belum ada indikasi adanya penimbunan obat secara ilegal. Hanya perlu dilakukan observasi lebih jauh lagi,” ujar dia.