Pastikan Masyarakat Rentan Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19
Vaksinasi Covid-19 harus dipastikan diprioritaskan bagi masyarakat rentan secara epidemiologis.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat berhak mendapatkan vaksin Covid-19. Namun, jumlah vaksin yang terbatas membuat vaksinasi harus diberikan berdasarkan prioritas. Untuk itu, semua pihak perlu memastikan vaksinasi diberikan kepada kelompok rentan, baik pada vaksinasi program pemerintah maupun vaksinasi gotong royong.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/5/2021), mengatakan, pemerintah menyiapkan dua skema pelaksanaan vaksinasi, yakni vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi gotong royong. Vaksinasi program diberikan secara gratis kepada masyarakat, sedangkan vaksinasi gotong royong diberikan gratis kepada karyawan yang biayanya ditanggung perusahaan.
”Seluruh pelaksanaan vaksinasi perlu memprioritaskan masyarakat yang secara epidemiologis masuk dalam kelompok rentan. Dalam vaksinasi gotong royong pun diimbau agar perusahaan yang berada di zona risiko tinggi dan perusahaan padat karya didahulukan,” ucapnya.
Nadia menambahkan, bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong, pemerintah juga memulai vaksinasi pemerintah gelombang ketiga yang menyasar masyarakat di wilayah rentan dari aspek geografis, sosial, dan ekonomi.
Oleh karena itu, karyawan perusahaan yang belum mendapatkan vaksinasi lewat skema gotong royong, tetapi berada di wilayah rentan, akan menjadi kelompok prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi pemerintah gelombang ketiga.
”Pemerintah memastikan kesehatan adalah yang utama sehingga subsidi untuk vaksinasi gotong royong bagi perusahaan tidak menjadi opsi. Pemerintah tetap mengutamakan masyarakat di wilayah rentan, termasuk kelompok pekerja informal,” kata Nadia.
Data per 20 Mei 2021 menunjukkan, vaksin Covid-19 dengan dosis lengkap (dua dosis) telah diberikan kepada 9,5 juta penduduk Indonesia. Itu meliputi 1,3 juta petugas kesehatan, 6,1 juta petugas layanan publik, dan 1,9 juta warga lansia. Jumlah ini masih jauh dari target 181,5 juta penduduk yang harus divaksinasi.
Seluruh pelaksanaan vaksinasi perlu memprioritaskan masyarakat yang secara epidemiologis masuk dalam kelompok rentan.
Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, vaksinasi gotong royong setidaknya sudah melibatkan 199 korporasi yang terdiri dari 163 korporasi swasta dan 36 korporasi BUMN. Dari jumlah itu, sebanyak 69.730 dosis sudah diberikan kepada seluruh karyawan perusahaan yang terlibat.
Vaksin gotong royong
Adapun ketersediaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong saat ini sebanyak 500.000 dosis. Vaksin ini merupakan produksi Sinopharm yang telah diterima pada 30 April dan 1 Mei 2021. Menurut rencana, total vaksin dari Sinopharm yang akan diterima Indonesia mencapai 7 juta dosis dan akan dikirimkan secara bertahap sampai Agustus 2021.
Di luar itu, penjajakan juga tengah dilakukan untuk mendapatkan hingga 3 juta dosis vaksin Covid-19 CanSinoBIO, China, pada Juli-September 2021 yang nantinya dipakai dalam vaksinasi gotong royong.
Selain 500.000 dosis vaksin Sinopharm hasil pengadaan PT Kimia Farma yang ditunjuk melakukan kontrak kerja sama pengadaan vaksin, Indonesia juga telah mendapatkan 500.000 dosis vaksin Sinopharm donasi pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).
Nadia mengatakan, peruntukan vaksin donasi ini masih dalam pembahasan. ”Untuk vaksin donasi dari UEA masih dibahas lebih lanjut sehingga penggunaannya pun belum dipastikan untuk vaksinasi program pemerintah atau vaksinasi gotong royong,” ucapnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, jenis vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus berbeda dengan jenis vaksinasi program. Adapun vaksin Covid-19 untuk vaksinasi program adalah vaksin dari Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.
Pemeriksaan
Secara terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jumlah pemeriksaan terkait Covid-19 mengalami penurunan setelah sembilan minggu berturut-turut di atas batas yang ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1 per 1.000 populasi per minggu.
Jumlah tes pada minggu kedua Mei 2021 hanya memenuhi 75,3 persen dari target WHO. Ini bisa disebabkan oleh terganggunya operasional laboratorium selama periode libur Idul Fitri yang menyebabkan jumlah orang yang diperiksa juga menurun.
”Jumlah tes harus terus dijaga agar selalu berada di atas target WHO untuk menilai kondisi penurunan kasus yang sebenarnya. Pemerintah daerah diminta kembali meningkatkan tes dan pemeriksaan laboratorium. Segera lapor jika ada kendala,” ujar Wiku.