SDM dan Logistik Puskesmas Perlu Diperkuat Demi Perluas Cakupan Vaksinasi Covid-19

Puskesmas adalah ujung tombak layanan kesehatan. Untuk mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19, sumber daya manusia dan logistik puskesmas perlu diperkuat.

KOMPAS/SUCIPTO

Warga disuntik vaksin Covid-19 di Gedung Dome Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (27/4/2021). Selain di tempat ini, vaksinasi juga dilakukan di setiap puskesmas.

JAKARTA, KOMPAS — Cakupan vaksinasi Covid-19 terus ditingkatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Pasokan vaksin pun akan terus ditambah. Oleh karena itu, penguatan kualitas, kuantitas, serta perlindungan dari penularan Covid-19 bagi sumber daya manusia puskesmas semakin diperlukan.

Hasil survei kesiapan puskesmas untuk vaksinasi yang dilakukan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan, sejumlah puskesmas belum siap melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara optimal. Ketidaksiapan itu terkait dengan sumber daya manusia, ketersediaan alat pelindung diri, logistik vaksinasi, serta penanganan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).

Survei yang disampaikan Direktur Kebijakan Pusat CISDI Olivia Herlinda dalam webinar yang diikuti dari Jakarta, Selasa (4/5/2021), itu melibatkan 184 responden yang berasal dari 149 puskesmas di 96 kabupaten/kota.

Baca Juga: Benahi Program Vaksinasi

”Dari segi jumlah SDM, 90 persen responden menyatakan puskesmas sudah memiliki tenaga vaksinator berjumlah di atas 4 orang. Namun, hampir 90 peren puskesmas memberdayakan staf puskesmas tanpa ada tenaga vaksinator tambahan. Sementara itu, belum semua vaksinator yang ada mendapatkan pelatihan,” kata Olivia.

CISDI

Hasil survei kesiapan puskesmas untuk vaksinasi yang dilakukan oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Jumlah sumber daya manusia yang terbatas serta beban kerja yang bertambah karena pandemi Covid-19 membuat sejumlah layanan esensial menjadi terganggu. Terdapat 19 persen responden yang merasa khawatir pelayanan puskesmas akan terganggu dengan adanya vaksinasi Covid-19. Layanan yang diperkirakan paling terganggu, antara lain, adalah layanan rawat jalan, layanan antenatal dan postnatal, serta layanan imunisasi.

Selain terkait SDM di puskesmas, ketidaksiapan dalam pelaksanaan vaksinasi juga terlihat dari aspek sarana dan prasarana penunjang.

Sebanyak 96,2 persen responden menyatakan memiliki kulkas penyimpan vaksin yang  berfungsi. Namun, masih ada 1,1 persen responden yang memiliki kulkas penyimpan vaksin, tetapi tidak berfungsi, dan 2,7 persen tidak memiliki kulkas.

Dari responden yang memiliki kulkas, sebanyak 90,2 persen di antaranya melaporkan kulkas itu sudah dilengkapi alat pemantau suhu dan 1,1 persen memiliki kulkas dengan pemantau suhu yang tidak berfungsi. Ada 6 persen yang mengatakan kulkasnya tidak dilengkapi alat pemantau suhu.

Baca Juga: Distribusi Vaksin Covid-19 Butuh Perkuatan Logistik Rantai Dingin

Olivia menyampaikan, hasil survei ini menunjukkan banyak puskesmas sudah siap secara SDM dan logistik untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun, banyak potensi yang belum dioptimalkan di puskesmas untuk meningkatkan cakupan vaksinasi nasional hingga ke tingkat komunitas.

”Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah SDM dari luar puskesmas khusus untuk vaksinasi Covid-19. Penambahan ini akan menjadi kunci percepatan program vaksinasi Covid-19 seiring meningkatnya cakupan dan target vaksinasi. Logistik pendukung vaksinasi juga perlu didistribusikan secara lebih merata,” tuturnya.

Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah SDM dari luar puskesmas khusus untuk vaksinasi Covid-19. Penambahan ini akan menjadi kunci percepatan program vaksinasi Covid-19 seiring meningkatnya cakupan dan target vaksinasi.

Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, menyampaikan, puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan kesehatan termasuk vaksinasi bergantung pada kualitas puskesmas yang dimiliki.

Salah satu yang bisa dilakukan puskesmas dalam vaksinasi adalah memperbaiki komunikasi risiko pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Tokoh masyarakat termasuk tenaga kesehatan puskesmas, seperti dokter, perawat, dan bidan, perlu lebih dilibatkan dalam menjalankan strategi komunikasi berbasis kearifan lokal.

”Dengan optimalisasi puskesmas dalam menjalankan komunikasi intens seputar manfaat klinis dari vaksin Covid-19, serta fungsi monitoring yang tepat dan pemenuhan sisi logistik vaksin Covid-19 yang mendukung, harapannya kita dapat meningkatkan cakupan vaksinasi,” tutur Dicky.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Vaksinator dari Puskesmas Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada salah seorang warga dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kantor Desa Pringgarata, Senin (12/4/2021). Percepatan terus dilakukan agar target 3 juta warga NTB divaksinasi Covid-19 bisa tercapai. Hingga Senin, total 148.888 orang telah menerima dosis pertama dan sebanyak 67.627 di antaranya telah menerima dosis kedua.

Pelaksana Tugas Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Prima Yosephine menuturkan, penguatan puskesmas merupakan keniscayaan untuk mengatasi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya pandemi Covid-19. Cakupan sasaran vaksinasi akan terus ditingkatkan sampai mencapai target 181,5 juta penduduk sehingga kekebalan komunitas bisa terbentuk.

Pemerintah telah menargetkan setiap puskesmas mampu memvaksin minimal 50 orang di tingkat desa dan 200 orang per hari di tingkat kota. Pembiayaan pelaksanaan vaksinasi telah didukung melalui dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang 4 persennya bisa digunakan untuk program vaksinasi.

”Untuk sementara, pasokan vaksin memang masih terbatas sehingga prioritas pemberian masih pada tenaga kesehatan, lansia, juga petugas layanan publik, khususnya guru. Sambil menunggu pasokan vaksin, setiap daerah perlu mempersiapkan diri agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan vaksinasi ketika jumlah vaksin sudah cukup,” tuturnya.

Baca Juga: Vaksinasi bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Kementerian Kesehatan mencatat, jumlah penerima vaksinasi per 4 Mei 2021 untuk dosis pertama sebanyak 12,6 juta penduduk yang terdiri dari 1,4 juta petugas kesehatan, 8,5 juta petugas layanan publik, dan 2,5 juta lansia. Sementara untuk dosis kedua sudah diberikan kepada 7,9 juta penduduk, meliputi 1,3 juta petugas kesehatan, 5 juta petugas layanan publik, dan 1,5 juta warga lansia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Tenaga medis menyiapkan dosis vaksin saat vaksinasi Covid-19 melalui layanan tanpa turun yang digelar oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dan Puskesmas Kebon Jeruk di Jalan Duri Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (6/4/2021). Vaksinasi diperuntukan bagi warga lanjut usia dan tenaga pengajar yang memiliki KTP DKI Jakarta. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah vaksinasi tahap pertama telah diberikan kepada 8.890.024 orang, sedangkan untuk vaksin dosis kedua telah diberikan kepada 4.268.222 orang.

Penasihat Senior Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Bidang Jender dan Pemuda Diah Saminarsih yang juga pendiri CISDI mengatakan, keterbatasan program vaksinasi yang terjadi di sejumlah puskesmas di Indonesia juga  menjadi gambaran kondisi di tingkat global. Pasokan vaksin masih terbatas, sementara sejumlah negara maju berupaya mengendalikan mayoritas vaksin untuk kepentingan masing-masing negaranya.

WHO telah berupaya mendorong pemerataan pasokan vaksin di seluruh dunia melalui fasilitas Covax. Di lain sisi, masyarakat pun perlu diberikan pemahanan bahwa vaksinasi hanya salah satu faktor untuk menyelesaikan persoalan pandemi. Protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, harus tetap diutamakan.