Indonesia Dinilai Mampu Mendekarbonisasi Sistem Energi

Indonesia sebenarnya mampu mendekarbonisasi sistem energi sebelum 2060 atau bahkan tahun 2050. Ini sebagai peluang dan menekan risiko krisis akibat perubahan iklim.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas membersihkan sampah dengan latar belakang inslalasi pembangkit listrik tenaga angin di Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/11/2020). Pemerintah Kota Semarang banyak melakukan kerja sama dalam bidang energi terbarukan antara lain pembangkit listrik tenaga surga dan gas metan dari sampah.

JAKARTA, KOMPAS –Seluruh pihak perlu meningkatkan target yang lebih ambisius dalam penurunan emisi di sektor energi guna mencapai target sesuai Persetujuan Paris. Indonesia yang meratifikasi perjanjian internasional ini sejak 2016, dinilai mampu mendekarbonisasi sistem energi sebelum 2060 atau bahkan tahun 2050 jika menerapkan sejumlah skenario kebijakan yang tepat.

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menyampaikan,  perhitungan dan tiga skenario strategi jangka panjang tentang rendah karbon dan ketahanan iklim (LTS-LCCR), menempatkan sektor energi sebagai  penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar  Indonesia.

“Informasi yang kami dapat dari konsultasi publik terakhir, bauran energi Indonesia dari tiga skenario masih didominasi energi fosil. Di skenario paling ambisius, bauran batubara masih di kisaran 34 persen,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk “Indonesia Mampu Capai Netral Karbon Sebelum 2070”, Jumat (9/4/2021).

Deon menjelaskan, saat ini  terdapat permodelan  global yang dapat menjadi acuan untuk menyusun aksi mitigasi yang lebih ambisius dan mencapai target dari Persetujuan Paris (Paris Agreement). Acuan tersebut beberapa di antaranya diperuntukan untuk sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan industri atau energi.

Kompas/Priyombodo

Foto udara perumahan yang telah dilengkapi panel surya di kawasan Summarecon Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (4/3/2020). Kesadaran konsumen terhadap lingkungan dari penggunaan energi terbarukan dimanfaatkan oleh pihak pengembang perumahan dengan memberikan penawaran bonus panel surya di setiap unit rumah yang dijual.

Acuan di sektor ketenagalistrikan yang dapat diterapkan setiap negara yaitu dengan menurunkan intensitas emisi GRK 50-255 gram karbondioksida per kilowatt jam (gCO2/kWh) pada 2030 dan mencapai nol pada 2050. Sementara menurut data terakhir dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, intensitas emisi GRK Indonesia dari sektor ketenagalistrikan masih sekitar 800 gCO2/kWh.

Baca juga Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Masih Jauh dari Target

Selain itu, setiap negara juga perlu mulai menggunakan energi terbarukan dan meninggalkan bauran listrik batubara. Hingga 2030, acuan yang ditetapkan dalam penggunaan energi terbarukan yakni 50-85 persen. Sedangkan untuk penggunaan energi batubara, setiap negara sudah harus menekan hingga 5-10 persen pada 2030.

“Sepuluh tahun ini menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan target emisi GRK. Memang acuan tersebut tidak harus diikuti mentah-mentah, tetapi ini bisa memberikan gambaran upaya dan kebijakan apa saja yang perlu didorong untuk mencapai target dari Perjanjian Paris,” katanya.

Deon menegaskan, transformasi sistem energi dapat dimulai dengan kebijakan yang lebih agresif di sektor ketenegalistrikan. Dari hasil studi yIESR, skenario kebijakan yang dapat diterapkan antara lain dengan tidak membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru sejak 2025 dan mulai meninggalkannya selama kurun waktu 20 tahun.

Di sektor transportasi, skenario kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan akselerasi penetrasi kendaraan listrik baik motor, mobil penumpang, maupun transportasi umum. Perlu juga menyusun strategi jangka panjang untuk dekarbonisasi sektor kendaraan berat, udara, dan laut melalui biofuel, hidrogen hijau, atau synthetic fuel.

“Sebenarnya Indonesia secara teknis dan ekonomis tidak memiliki masalah untuk mendekarbonisasi sistem energi sebelum 2060 atau bahkan tahun 2050. Jadi yang diperlukan Indonesia untuk merealisasikannya adalah dukungan sosial politik yang menyeluruh,” ungkapnya.

Country Manager International Council of Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia Ari Mochamad mengatakan, saat ini sudah ada gerakan komitmen pemimpin kota di seluruh negara yang menyadari bahwa perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan. Hal ini membuat perubahan iklim tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebuah peluang dalam mengubah pola pikir pengambilan keputusan.

Baca juga Alih Fungsi Hutan Menyumbang Emisi Terbesar, Disusul Energi

“Ada peluang yang bisa dimanfaatkan yaitu pemanfaatan energi terbarukan di semua sektor. Hasil kajian kami dengan Fraunhofer, tenaga surya dan biomassa memiiki peranan penting karena potensinya yang melimpah di Nusa Tenggara Barat. Pendanaan aksi iklim juga bisa didapatkan dari pihak ketiga dalam bentuk hibah atau pinjaman,” ujarnya.

Ambisi iklim

Knowledge Management Manager Yayasan Madani Berkelanjutan Anggalia Putri mengatakan, batasan 1,5 derajat celcius juga terancam segera terlampaui jika tidak ada lompatan ambisi iklim seluruh negara di dunia, baik untuk jangka panjang pada 2050 maupun jangka pendek 2030. Oleh karena itu, perlu upaya lebih ambisius guna mengurangi emisi karbon mencapai 45 persen pada 2030.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Lembaga PBB untuk Laporan Gap Emisi 2020 juga mendorong dilakukannya dua langkah darurat untuk mencapai target ini. Pertama dengan mengembangkan strategi jangka panjang (LTS) yang selaras dengan Perjanjian Paris. Kedua, setiap negara perlu menyerahkan pembaruan dokumen kontribusi nasional (NDC) Perjanjian Paris yang konsisten dengan LTS.

“Dari sektor FOLU (Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya) yang menjadi tumpuan untuk lebih cepat netral karbon juga harus ada pendalaman ambisi iklim. Yang bisa dilakukan untuk memperdalam yaitu menekan deforestasi dan degradasi lahan dengan memperkuat kebijakan untuk menghentikan izin baru hutan termasuk hutan alam sekunder,” tuturnya.

Studi awal Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan masih tedapat 9,4 juta hektar hutan alam di luar alokasi untuk perhutanan sosial yang belum dilindungi oleh Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Hutan ini perlu segera dilindungi untuk menekan deforestasi.

Anggalia menegaskan, dampak dan risiko yang dihadapi akan sangat besar jika Indonesia tidak berjuang untuk menekan kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celsius. Selain kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati, perubahan iklim juga akan berdampak pada  perekonomian Indonesia.