Vaksinasi bagi lansia mulai dilakukan pada pekan mendatang. Saat ini, para lansia bisa sendiri ataupun dibantu keluarga atau aparat RT/RW untuk mendaftarkan dirinya.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pendataan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mulai dilakukan. Diperkirakan pelaksanaan vaksinasi pada kelompok ini dilakukan pada pekan depan dengan prioritas pelaksanaan di seluruh DKI Jakarta dan ibu kota provinsi di 33 provinsi lainnya.
Juru bicara untuk vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/2/2021), menyampaikan, pendaftaran untuk program vaksinasi lansia sudah dibuka. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran dengan dua mekanisme, yakni melalui laman web Kementerian Kesehatan atau melalui organisasi masyarakat yang telah terdaftar.
”Untuk pendaftaran lewat website Kementerian Kesehatan, masyarakat lanjut usia bisa mengklik tautan pendaftaran vaksinasi untuk lansia. Di situ ada sejumlah pertanyaan yang harus diisi. Jika ada kesulitan, masyarakat lanjut usia bisa meminta bantuan anggota keluarga lain atau kepala RT/RW setempat,” tuturnya.
Kita juga prioritaskan terlebih dahulu pada lansia yang berada di ibu kota provinsi karena laporan kasus Covid-19 paling banyak ditemukan di ibu kota. (Siti Nadia Tarmizi)
Adapun cara untuk pendaftaran vaksinasi lansia, yakni terlebih dahulu perlu mengakses laman web Kementerian Kesehatan di Kemkes.go.id. Setelah itu, sasaran penerima vaksinasi lansia dapat mengklik tautan Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Lansia di DKI Jakarta dan Ibu Kota Provinsi.
Pada tautan tersebut kemudian akan diarahkan ke laman setiap ibu kota provinsi yang menjadi domisili dari sasaran penerima vaksinasi. Sejumlah data yang perlu diisi, di antaranya kota/kabupaten tempat tinggal, jenis fasilitas kesehatan tempat vaksinasi, nama fasilitas kesehatan, nomor induk kependudukan, nama lengkap, usia, alamat, serta nomor telepon. Selanjutnya dinas kesehatan akan menentukan jadwal dan termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi.
Nadia menuturkan, selain melalui laman web Kementerian Kesehatan, masyarakat usia lanjut juga dapat melakukan pendaftaran melalui organisasi atau institusi yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan di provinsi atau kabupaten/kota. Organisasi atau institusi tersebut seperti organisasi para pensiun aparatur sipil negara (ASN), pensiunan veteran Republik Indonesia, organisasi keagamaan, atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
”Syaratnya organisasi tersebut harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan vaksinasi massal. Pendataan dan pendaftaran terhadap masyarakat sasaran lanjut usia yang berada di daerah mereka masing-masing bisa dilakukan untuk kemudian diserahkan ke Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan setempat,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi lansia, Nadia menyampaikan, vaksinasi diperkirakan akan dimulai pada pekan depan. Ini karena pendaftaran dan pendataan sasaran penerima vaksinasi masih berjalan. Selain itu, fasilitas kesehatan juga masih mempersiapkan vaksinasi dari peralihan proses tahap pertama pada tenaga kesehatan. Ini dilakukan sembari menunggu distribusi vaksin dari PT Bio Farma.
”Kita sudah mulai pendataan sehingga diharapkan data tersebut sudah masuk ke dinas kesehatan. Kemudian, minggu depan segera dinas kesehatan akan menyusun jadwal vaksinasi dan bisa segera mulai vaksinasi sekitar hari Rabu atau Kamis,” katanya.
Prioritas pemberian vaksinasi pada lansia diperlukan mengingat ketersediaan jumlah vaksin yang masih terbatas. Dari target sasaran penerima vaksinasi lansia sebanyak 21,5 juta orang, jumlah vaksin yang tersedia saat ini masih sekitar 7 juta dosis.
”Dari 7 juta dosis vaksin yang tersedia, 70 persen akan diproritaskan untuk diberikan pada penduduk di Jawa dan Bali. Selain itu, kita juga prioritaskan terlebih dahulu pada lansia yang berada di ibu kota provinsi karena laporan kasus Covid-19 paling banyak ditemukan di ibu kota,” kata Nadia.
Pada tahap pertama vaksinasi, petugas kesehatan menjadi sasaran penerima yang menjadi prioritas. Jumlah tenaga kesehatan yang menjadi target vaksinasi sebesar 1,4 juta orang. Per 20 Februari 2021, sebanyak 1,2 juta petugas kesehatan sudah mendapatkan dosis pertama vaksinasi Covid-19 dan 732.634 petugas kesehatan telah menerima kedua dosis vaksinasi tersebut.
”Meskipun nanti sudah divaksinasi kita tetap harus melaksanakan program kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Karena kemungkinan kita untuk terpapar virus akan tetap ada, tetapi kemungkinan untuk penderita gejala parah akan semakin kecil,” kata Nadia.
Vaksinasi mandiri
Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, vaksinasi menjadi salah satu strategi pencegahan penularan Covid-19, selain dengan memperkuat protokol kesehatan dan upaya 3T (pelacakan, pemeriksaan, dan isolasi). Pemerintah pun memastikan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat di Indonesia karena itu merupakan hak dari warga negara.
Ia juga menegaskan, keberadaan program vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong tidak akan menghilangkan prinsip tersebut. Vaksin gotong royong merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta untuk mempercepat program vaksinasi di Indonesia.
Percepatan ini diperlukan karena sampai saat ini belum ada bukti yang pasti berapa lama kekebalan tubuh bisa terbentuk dari vaksinasi yang diberikan. ”Karena itu semakin cepat semakin baik untuk diberikan. Perlu dipastikan juga agar jangan sampai pemberian vaksin ini bisa membuka persepsi bahwa yang kaya yang bisa dulu mendapatkan vaksin,” kata Budi.
Ia menurutkan, peraturan menteri kesehatan terkait vaksinasi gotong royong masih dipersiapkan. Peraturan ini akan memuat batasan dari pelaksanaan vaksinasi sehingga para pemangku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan swasta tetap dapat menjalankan vaksinasi gotong rotong sesuai dengan koridor yang ditentukan.
”Menyelesaikan masalah ini tidak mungkin pemerintah lakukan sendiri secara eksklusif, tetapi harus secara inklusif. Tidak mungkin kita hanya melakukan dalam bentuk program vaksinasi milik pemerintah saja, tetapi harus bersama-sama semua komponen masyarakat membangun gerakan,” tutur Budi.