Deforestasi dan Pelanggaran HAM Masih Terjadi di Papua dan Kalimantan Tengah

Eksploitasi sumber daya alam di Papua dan Kalimantan Tengah makin masif. Hal itu berdampak pada maraknya penggundulan hutan dan intimidasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan.

DOKUMENTASI GREENPEACE

Hasil investigasi Greenpeace yang menemukan deforestasi di Papua yang dijadikan kebun kelapa sawit.

JAKARTA, KOMPAS — Penggundulan hutan atau deforestasi di Papua dan Kalimantan Tengah makin masif selama pandemi Covid-19. Selain deforestasi, puluhan pejuang lingkungan di dua wilayah itu juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oknum aparatur negara hingga pihak korporasi.

Hal tersebut terangkum dalam laporan catatan akhir tahun dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang diluncurkan secara daring, di Jakarta, Rabu (3/2/2021). Laporan bertajuk ”Tak Surut Meski Pandemi” tersebut memotret perjuangan hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan di Papua dan Kalimantan Tengah sepanjang 2020.

Peneliti Yayasan Pusaka Rasella Malinda mengemukakan, berdasarkan analisis citra satelit pada periode Maret-Mei 2020, diperkirakan terjadi deforestasi seluas 1.488 hektar di Papua dan Kalimantan Tengah. Deforestasi terluas terjadi di area perusahaan perkebunan kelapa sawit di Manokwari, Merauke, Boven Digoel, dan Teluk Bintuni.

Baca juga: Komitmen Nol Deforestasi Dipertanyakan

”Deforestasi ini sangat berdampak pada penghidupan masyarakat adat secara ekologi, ekonomi, sosial, bahkan sejarah. Sebab, masyarakat Papua memandang hutan sangat berbeda dengan masyarakat kota yang tidak memiliki keterikatan. Mereka melihat hutan tidak hanya sebagai bentang alam kosong, tetapi juga sebagai penanda sejarah,” katanya.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto udara Kampung Zanegi di Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Selasa (10/3/2020). Perkampungan yang makin terdesak ke pinggiran ini dihuni oleh suku Malind Anim. Kampung Zanegi menjadi salah satu kampung yang terdampak pembangunan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Laporan dari Yayasan Pusaka mencatat beberapa jenis usaha atau sektor mengakibatkan terjadi 14 kasus kejahatan lingkungan dan kehutanan di Papua sepanjang 2020. Sektor itu meliputi, antara lain, pertambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dan konservasi, pengelolaan limbah pertambangan besar, perkebunan kelapa sawit, serta pengelolaan sampah di perairan laut.

Deforestasi ini sangat berdampak pada penghidupan masyarakat adat secara ekologi, ekonomi, sosial, bahkan sejarah.

Selain deforestasi dan kejahatan lingkungan, Yayasan Pusaka mencatat 42 kasus pelanggaran HAM karena individu atau komunitas masyarakat mempertahankan hak atas tanah adat dan lingkungan. Kasus tertinggi yakni pelanggaran hak atas hidup, yakni 16 kasus berupa kekerasan, penyiksaan, hingga pembunuhan dengan korban meninggal dunia 14 orang.

Makin berat

Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC-FP) Yuliana Langowuyo menilai, kondisi lingkungan ataupun pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2020 belum menunjukkan ada perbaikan signifikan. Ke depan, upaya ini akan makin berat, mengingat ada wilayah di Papua yang ditujukan untuk program pemulihan ekonomi nasional, seperti lumbung pangan, pertambangan, hingga kawasan ekonomi khusus.

Baca juga: Penyelamatan Hutan, demi Indonesia dan Dunia

”Masyarakat Papua akan tersingkir dengan dibukanya jutaan hektar lahan atas nama kebangkitan ekonomi untuk pangan. Dalam kebijakan pembangunan yang sangat besar dan masif ini, ada situasi ketika orang Papua akan makin termarjinalkan,” tuturnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kondisi lereng Gunung Cycloop terpantau dari Jalan Sosial, Sentani, Papua, Kamis (21/3/2019). Kondisi kaki gunung banyak beralih fungsi dari cagar alam menjadi kebun dan perumahan. Kawasan hutan seluas 31.479,9 hektar itu merupakan pengendali pasokan air bagi warga Jayapura, Papua.

Yuliana memaparkan, di tengah masifnya investasi ke depan, organisasi non-pemerintah dan pihak lain perlu memperkuat upaya agar masyarakat adat atau lokal di Papua tidak mudah tergiur untuk melepaskan hutannya kepada investor. Hal itu bisa dilakukan dengan menggali potensi dan memanfaatkan hutan agar warga mendapat manfaat ekonomi.

”Catatan lainnya, yaitu perlu menjadikan advokasi menjaga lingkungan hidup menjadi isu yang seksi bagi mahasiswa dan aktor gerakan. Sebab, dalam konteks Papua, bicara kerusakan lingkungan hidup sepertinya kurang seksi dibandingkan dengan hak-hak sipil lainnya. Padahal, ketika kerusakan lingkungan hidup terjadi akan berdampak pada semua orang,” ungkapnya.