Pengelolaan Gambut dan Mangrove di Tingkat Tapak Akan Diperkuat

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove akan memperkuat restorasi dengan merangkul para pihak dan mengembangkan pemulihan gambut serta mangrove di tingkat tapak.

HUMAS BRGM

Serah terima jabatan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dari Nazir Foead (kanan) ke Hartono Prawiraatmaja (kiri) di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Hartono mulai menjabat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menggantikan Nazir Foead setelah melakukan serah terima jabatan di Jakarta, Selasa (29/12/2020). Ke depan, BRGM akan memperkuat upaya restorasi dengan semua pihak dan mengembangkan pengelolaan gambut serta mangrove di tingkat tapak.

Dalam sambutannya, Hartono menyampaikan, persoalan gambut yang terdegradasi tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah atau pemegang konsensi. Akan tetapi, kegiatan restorasi gambut harus melibatkan semua pihak, mulai dari kerja sama lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi non-pemerintah (NGO).

”Presiden melihat hasil kerja BRG dan memutuskan untuk memperpanjang tugas BRG dan dititipi tugas baru yang harus diselesaikan selama empat tahun ke depan. Kami akan bekerja lebih erat lagi dengan sejumlah kementerian karena instruksi Presiden terkait dengan restorasi gambut ini adalah restorasi permanen, di mana dipersyaratkan infrastruktur berfungsi secara permanen pula,” ujarnya.

Baca juga: Harapan Baru Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove

Hartono mengatakan, program dari BRG yang saat ini bernama BRG dan Mangrove (BRGM), yakni Desa Peduli Gambut (DPG), masih sangat penting dalam upaya merestorasi gambut. Ke depan, nantinya dapat juga dikembangkan Desa Peduli Mangrove (DPM) sebagai garda terdepan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Pangkoh Sari memeriksa kesiapan sumur bor yang dibuat sejak tahun 2019 oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) RI melalui Lembaga Kemitraan, Senin (21/9/2020). Selain memeriksa, mereka juga membasahi lahan gambut yang mulai mengering.

Nazir Foead menyampaikan, selama lima tahun, BRG bersama dengan sejumlah pihak membangun infrastruktur pembasahan sekat kanal sebanyak lebih dari 20.000 unit di tujuh provinsi. Infrastruktur tersebut digunakan untuk membasahi lebih dari 800.000 hektar lahan gambut atau 94 persen dari target pembasahan gambut non-konsesi.

Sementara untuk area non-konsesi, BRG melakukan supervisi atau asistensi teknis untuk 186 perusahaan perkebunan. Adapun wilayah yang masuk target restorasi dari 186 perusahaan itu seluas 538.439 hektar atau 96,89 persen dari target yang ditetapkan.

”Kami juga bekerja di 640 desa dengan luas gambut mencapai 4,6 juta hektar. Kami bersama masyarakat dan perangkat desa telah memfasilitasi pembuatan kebijakan desa yang sejalan dengan restorasi gambut, merencanakan anggaran desa, dan memfasilitasi berbagai kelompok di desa untuk meningkatkan kapabilitas manajerial kelembagaan di desanya,” ucapnya.

Baca juga: Desa Peduli Gambut Dijaga Terus Berlanjut

Nazir pun berpesan agar semua capaian tersebut dapat dipelihara dan dijaga. Ke depan, ia juga berharap BRGM dapat membangun jaringan lebih luas lagi karena mendapatkan tugas tambahan untuk merehabilitasi mangrove yang rusak di enam provinsi.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Para pejabat BRG dan Provinsi Kalteng melakukan panen perdana di Desa Talio HUlu, Kabupaten Pulang Pisau, di sawah restorasi gambut, Senin (26/8/2019).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong yang turut hadir dalam sertijab tersebut menuturkan, BRGM harus menjawab tantangan terealisasinya target restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Itu karena masih terdapat target restorasi gambut yang belum terealisasi pada periode sebelumnya. Di sisi lain, BRGM harus mengerjakan tugas baru untuk merehabilitasi 600.000 hektar mangrove.

”Saya berharap, kegiatan, komunikasi, dan koordinasi bisa ditingkatkan kembali antara BRGM, KLHK, dan kementerian lainnya dalam rangka mewujudukan pemulihan gambut dan mangrove. Perlu diingat kegiatan restorasi gambut adalah visi misi Presiden agar ekosistem gambut dan mangrove lebih baik serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan,” katanya.

Baca juga: Indikator Kepulihan Gambut Perlu Dijabarkan