Ketahanan Jaringan Internet Semakin Krusial di Era Pandemi Covid-19

Penyebaran Covid-19 yang masih mengganas, membuat aktivitas daring menjadi sangat penting. Keberadaan jaringan internet kian krusial.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Teknisi melakukan pengecekan dan perawatan rutin terhadap base transceiver station (BTS) milik perusahaan operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di sektor informasi dan komunikasi pada kuartal II-2020 tumbuh 10,88 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang minus 5,32 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Penyediaan jaringan internet yang merata hingga seluruh wilayah Indonesia masih mendapat tantangan dari persoalan klasik, seperti karakteristik geografis Indonesia hingga tingginya retribusi pemerintah daerah. Ketahanan dan jangkauan jaringan perlu menjadi prioritas utama bagi Indonesia yang masih harus menekan penyebaran Covid-19.

Peran jaringan internet semakin krusial di Indonesia. Apalagi, tidak seperti sejumlah negara lain, ketergantungan Indonesia pada jaringan kian tinggi mengingat penyebaran Covid-19 yang masih terus mengganas.

Baca juga : Gangguan Keamanan dan Internet Hambat Pendaftaran di Pedalaman Papua

Hingga kini, tantangan besar masih mewujud pada cakupan jaringan internet. Saat ini, 12.548 dari 83.218 desa di Indonesia sama sekali belum tersentuh internet.

tangkapan layar zoom

Infografis cakupan jaringan telekomunikasi di Indonesia berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof Ahmad Ramli mengatakan, hal ini antara lain disebabkan karena sedikitnya jumlah penduduk pada sebagian desa yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ini yang menurut dia membuat dari awal operator tidak membangun infrastruktur di desa itu.

”Karena ini daerah yang bukan komersial sehingga untuk menyentuh ini operator berhitung berkali-kali. Nah, pemerintah mencanangkan pada tahun 2023, semua desa ini sudah ter-cover. Minimal di satu desa ini ter-cover dengan 1 BTS,” kata Ramli dalam webinar yang digelar oleh PT LAPI ITB pada Kamis (8/10/2020).

Baca juga : Jaringan Internet Buruk, Sekolah di Pedalaman Kaltim Tetap Gelar Tatap Muka

Melalui skema kerja sama antara Badan Akselerasi Telekomunikasi Indonesia (Bakti) dan operator, operator telah ditugaskan untuk penyediaan jaringan untuk sekitar 4.000 desa yang tidak tergolong 3T.

tangkapan layar zoom

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof Ahmad Ramli berbicara dalam webinar yang digelar oleh PT LAPI ITB, Kamis (8/10/2020).

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah berpendapat, perlu ada regulasi yang memungkinkan penggunaan infrastruktur bersama di setiap wilayah tersebut.

Menurut dia, hal ini penting untuk memastikan setiap wilayah tidak hanya dilayani oleh satu operator telekomunikasi. Hal ini penting untuk memastikan ketahanan jaringan internet apabila salah satu operator mengalami gangguan.

Baca juga : Tak Ada Jaringan Internet untuk Belajar Daring, Radio Pun Jadi

”Ini yang kita perlu, sebuah pengaturan untuk infrastruktur bersama. Kita tidak ingin di satu wilayah cuma ada satu network,” kata Ririek

Untuk menjaga ketahanan jaringan telekomunikasi, Ririek meminta perlu ada standardisasi retribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk sewa suatu layanan publik, misalnya ducting atau utilitas jalur kabel.

tangkapan layar zoom

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah berbicara dalam webinar yang digelar oleh PT LAPI ITB, Kamis (8/10/2020).

Ririek mengatakan, retribusi ini mengambil porsi yang cukup besar dari biaya operasional operator di tengah tarif internet Indonesia yang tergolong murah. ”Jadi kalau operator terkena beban ini, akan semakin membuat industri telko tidak sehat,” kata Ririek.

Hal lain yang dapat meningkatkan ketahanan jaringan adalah pembukaan akses terhadap spektrum yang selama ini tidak digunakan. CEO OpenSignal Brendan Gill mengatakan, pihaknya melihat hal ini terjadi di AS, ketika Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission/FCC) mengambil kebijakan untuk membuka tambahan spektrum 600 mHz.

Dalam sepekan setelah pengambilan kebijakan tersebut, sejumlah operator telekomunikasi AS telah menggelar layanannya pada spektrum tersebut dan mendapatkan peningkatkan kecepatan hingga lebih dari dua kali lipat.

”Ini adalah contoh baik, yang dapat dipertimbangkan oleh regulator di Indonesia untuk meningkatkan resilience jaringan. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak yang besar terlebih lagi di masa darurat semacam ini,” kata Gill.

tangkapan layar zoom

Data peningkatan kecepatan download dan video sejumlah negara di dunia berdasarkan data OpenSignal pada 2020.

OpenSignal adalah firma analisis jaringan independen yang mengambil miliaran sampel kecepatan dari seluruh dunia setiap hari. Data kecepatan ini diambil salah satunya dari layanan maupun aplikasi penguji kecepatan, baik melalui laman web maupun ponsel pintar.

Berdasarkan data OpenSignal, kualitas jaringan internet Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan yang drastis selama setahun terakhir. Dengan peningkatan kecepatan 45,2 persen dibandingkan 2019, Indonesia berada di posisi 11 negara yang mengalami peningkatan kecepatan terbesar.

Pandemi Covid-19 hingga saat ini telah menimbulkan 11.580 kematian dari 320.564 total kasus positif yang tercatat. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan tingkat positif kasus (positivity rate) tertinggi di dunia, mencapai 16 persen.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pandemi Covid-19 di Indonesia selama 30 pekan atau 7,5 bulan terakhir telah menyebabkan hilangnya penghasilan (loss of income) Rp 1.158 triliun.

”Analog switch off”

Sementara itu, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020), Ramli mengatakan ada satu pencapaian yang penting, khususnya pada bidang telekomunikasi.

KOMINFO

Persoalan incumbency pada spektrum frekuensi yang diperlukan oleh jaringan 5G untuk beroperasi di Indonesia.

Melalui UU itu, program analog switch off (ASO) atau digitalisasi televisi akan harus dituntaskan dalam waktu dua tahun mendatang.

Baca juga : Spektrum Pita Jaringan Terbatas, Indonesia Belum Siap dengan Teknologi 5G

Menurut Ramli, ASO ini menjadi penting karena kanal televisi analog dinilainya boros dalam menggunakan spektrum frekuansi. Ia mengatakan, satu kanal analog dapat digunakan oleh 5 hingga 12 televisi digital.

”Sehingga frekuensi 700 MHz yang sangat ideal untuk telekomunikasi ini bisa dihemat. Ini bisa digunakan untuk akses telekomunikasi, internet, kebencanaan, pendidikan, dan lain-lain. Jaringan 5G juga akan menggunakan frekuensi ini,” kata Ramli.