Kapasitas Negosiator di Tingkat Global Ditingkatkan

Kapasitas negosiator perundingan perubahan iklim Indonesia mulai ditingkatkan. Ini agar mereka cakap dalam menyampaikan langkah Indonesia terkait isu perubahan iklim dalam negosiasi di tingkat global dan forum pertemuan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Nelayan berperahu melintasi permukiman yang tenggelam karena abrasi selama puluhan tahun di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (9/3/2020). Perubahan iklim, kerusakan ekosistem mangrove, dan penurunan permukaan tanah menjadi persoalan lingkungan di sebagian pesisir utara jawa.

JAKARTA, KOMPAS — Kapasitas negosiator Indonesia dalam perundingan perubahan iklim mulai ditingkatkan. Ini agar mereka cakap dalam  menyampaikan langkah Indonesia terkait isu perubahan iklim pada agenda negosiasi, baik di tingkat global maupun forum-forum strategis terkait lainnya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Rabu (7/10/2020), di Jakarta, menjelaskan, negosiator berperan dalam  memperjuangkan kepentingan bangsa. Salah satunya adalah komitmen pengurangan emisi Indonesia sebesar 29 persen pada tahun 2030, sesuai  dokumen kontribusi nasional penurunan emisi sesuai Kesepakatan Paris (NDC).

”Ini penting karena Indonesia menjadi negara yang dianggap strategis khususnya terkait dengan hutan tropis. Kontributor utama NDC kita itu adalah dari sektor kehutanan dan tata guna lahan. Oleh karena itu, negosiator kita harus bisa menyampaikan informasi tersebut di forum internasional,” ujarnya.

Baca juga: Negosiasi Iklim Menemui Jalan Buntu

Saat ini, Indonesia tercatat  menempatkan dua negosiator pada beberapa badan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), yakni di Compliance Committee Under Kyoto Protocol dan Alternate Member of the Local Communities and Indigenous People Platform (LCIPP). Hal ini membuat Indonesia dipercaya dan memiliki kapasitas untuk memastikan semua aturan ditaati negara-negara lain.

”Kami ingin keadilan, bahwa dalam agenda perubahan iklim harus dilakukan negara maju dan negara berkembang. Kami ingin tanggung jawab bersama dengan kontribusi yang berbeda. Negosiator kita juga diharapkan bisa memberikan tekanan kepada negara maju. Kita harus kuat menyuarakan kepentingan Indonesia agar tidak terjadi pengalihan tanggung jawab,” katanya.

Festival Iklim 2020

Program pengembangan kapasitas untuk negosiator ini menjadi salah satu kegiatan  Festival Iklim 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada  masa pemulihan pandemi Covid-19. Diharapkan kegiatan ini juga dapat menciptakan berbagai inovasi baru lewat teknologi untuk mempercepat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Alue mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan berbagai kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim di Indonesia, baik aspek mitigasi maupun adaptasi. Salah satu upaya yang sudah diimplementasikan KLHK dalam rangka kegiatan mitigasi dan adaptasi itu ialah program Kampung Iklim (Proklim) sejak 2017.

Komponen adaptasi yang dilakukan mencakup pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, serta pengendalian penyakit terkait iklim. Sementara komponen mitigasi, di antaranya pengelolaan sampah, penggunaan energi baru terbarukan, budidaya pertanian rendah emisi, peningkatan tutupan vegetasi, dan pencegahan hingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Waduk Gondang di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, mengalami kekeringan, Sabtu (15/9/2018). Perubahan iklim bisa memicu bencana kekeringan sehingga mengancam produktivitas pertanian. Untuk itu, berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim perlu dilakukan, termasuk riset untuk menghasilkan tanaman yang tahan cuaca ekstrem.

Upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak ini perlu terus ditingkatkan karena saat ini terdapat ribuan wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim. KLHK mencatat, terdapat 6.885 desa atau 8,20 persen desa di Indonesia yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Sementara 293 desa (0,35 persen) masuk kategori kerentanan tinggi.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha Agung Sugardiman menambahkan, tahun ini merupakan momen penting dalam agenda perubahan iklim karena mulai dilakukan penghitungan capaian target NDC. Ia memandang sejak 2016 hingga saat ini terdapat dinamika penurunan emisi dari Indonesia.

”Contoh yang sangat signifikan, kita telah mendapatkan rekognisi oleh Norwegia karena berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) kita. Yang paling utama dalam penurunan emisi GRK adalah bagaimana kita bisa menjaga agar kebakaran hutan dan lahan bisa diturunkan seminimal mungkin,” ujarnya.

Baca juga: Indonesia Terus Ajak Seluruh Dunia Jalankan Aksi Nyata