Upaya sejumlah negara di Asia Tenggara dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai Kesepakatan Paris masih terkendala urusan kebijakan dalam negeri.
Oleh
PRADIPTA PANDU
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketidaksinkronan kebijakan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim masih menjadi kendala sejumlah negara di Asia Tenggara. Upaya sinkronisasi kebijakan yang dituangkan dalam rencana aksi nasional terus dilakukan guna mencapai target nasional penurunan emisi sesuai Kesepakatan Paris 2016.
Hal tersebut disampaikan sejumlah perwakilan negara-negara di Asia Tenggara dalam konferensi internasional tentang implementasi kebijakan pengendalian dampak perubahan Iklim di negara-negara berkembang, secara daring, Selasa (29/9/2020), oleh Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network).
Senior Official Departemen Sains, Teknologi, dan Lingkungan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Vietnam Le Hoang Anh mengakui bahwa implementasi kontribusi nasional penurunan emisi sesuai Kesepakatan Paris atau Nationally Determined Contribution (NDC) di negaranya kerap menemui sejumlah tantangan seperti penguatan koordinasi lintas sektor.
”Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, terutama investasi publik karena minimnya kapasitas nasional,” katanya. Selain itu, lanjutnya, kebijakan terkait perubahan iklim juga tergerus oleh prioritas sosial ekonomi jangka pendek dalam agenda nasional.
Le Hoang mengatakan, solusi ke depan yang akan dilakukan Vietnam untuk mengatasi kendala tersebut adalah menetapkan mekanisme dan pedoman yang jelas untuk memperkuat koordinasi setiap lembaga. Selain itu, Vietnam juga akan mengalokasikan dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan implementasi NDC.
Vietnam menjadi negara kesembilan yang memperbarui dokumen NDC dan telah mengirimkannya ke Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Dalam dokumen terbaru, Vietnam meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2030 menjadi 9 persen dengan upaya sendiri.
Selain itu, Vietnam juga meningkatkan target penurunan emisi menjadi 27 persen dengan bantuan internasional. Ini membuat target penurunan emisi mencapai 250,8 juta ton setara karbon dioksida (CO2) atau lebih banyak 52,6 juta ton setara CO2 dari target di NDC pertama.
Sejumlah langkah mitigasi perubahan iklim yang ditetapkan Vietnam untuk periode 2021-2030 mencakup sektor energi, pertanian, limbah, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta industri. Rencana baru Vietnam untuk menurunkan emisi dari proses industri termasuk mengganti bahan konstruksi dan memperbaiki proses produksi semen serta mengurangi konsumsi bahan perusak ozon berupa hidrofluorokarbon (HFC).
Sinkronisasi kebijakan
Lemahnya harmonisasi kebijakan juga menjadi tantangan Filipina untuk menjalankan komitmen dalam pengurangan 70 persen emisi karbon pada tahun 2030 dengan bantuan pihak internasional. Filipina memiliki sejumlah dokumen rencana aksi nasional (RAN), yakni Strategi Kerangka Kerja Nasional untuk Perubahan Iklim (NFSCCC) 2010-2022 dan Rencana Aksi Perubahan Iklim Nasional (NCCAP) 2011-2028.
Lourdes Tibig dari Komisi Perubahan Iklim Filipina menegaskan, Filipina akan terus memprioritaskan agenda penanggulangan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun lokal. Kerangka kerja dari sejumlah RAN dan NDC juga harus disatukan agar seluruh kebijakan atau agenda tersinkronisasi dengan baik.
Sementara itu, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emma Rachmawaty menyatakan, Indonesia tengah menyiapkan identifikasi elemen teknis penyusunan dokumen Indonesia 2050 Vision on Long-Term Climate Strategy (LTS) for Low Carbon and Climate Resilient atau Visi Indonesia 2050 pada Strategi Iklim Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim dan Rendah Karbon.
Dokumen LTS akan menjadi proyeksi Indonesia untuk menurunkan emisi karbon hingga 2050. Dokumen yang disinkronisasikan dengan program strategis tersebut juga diharapkan menjadi solusi dari kendala ketidaksinergisan kebijakan terkait implementasi NDC.
Saat ini, Indonesia juga telah menyiapkan pembaruan dokumen NDC yang akan segera dikirimkan ke UNFCCC setelah mendapat persetujuan presiden. Dalam dokumen tersebut, Indonesia memperbarui empat sektor prioritas, yakni air, makanan, kesehatan, serta pesisir dan perikanan ke dalam RAN.