Optimalkan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Dana Desa

Pemanfaatan dana desa bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN (ITA) 20-09-2019

Aktivitas para pembalak liar terindikasi menyebabkan kebakaran hutan lindung gambut Sungai Buluh yang dikelola masyarakat di Desa Sinarwajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Kamis (19/9/2019). Penegakan hukum mendesak dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

JAKARTA, KOMPAS - Respons tanggap dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan  berjalan efektif bila mulai  dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah,  yaitu desa. Pemerintah daerah agar memberikan  kepastian hukum bagi pemerintah desa, diantaranya   untuk mengalokasikan dana bagi penanganan kebakaran, termasuk merestorasi lahan gambut.

Hal tersebut mengemuka dalam webinar  “Merancang Pembangunan Desa Tanggap Kebakaran Hutan dan Lahan” yang diselenggarakan Kemitraan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), Kamis (13/8/2020).

Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menyatakan, pihaknya fokus mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari tingkat desa karena hasil analisis menunjukkan daerahnya berada pada risiko tingkat tinggi kejadian karhutla. Sebanyak 46 desa juga telah ditetapkan sebagai Desa Peduli Gambut (DPG).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau yang lebih populer dengan nama Jembatan Siak IV di Kota Pekanbaru, Riau, terlihat samar akibat kabut asap, Jumat (20/9/2019), sekitar pukul 08.30 WIB. Kabut asap terjadi karena kebakaran lahan dan hutan yang tidak kunjung padam.

Penetapan DPG membuat pemerintah desa (pemdes) mengalokasikan dana desa untuk pengintegrasian restorasi gambut dan pengendalian karhutla. Dari catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019-2020, setiap DPG mengalokasikan anggaran pengendalian karhutla hingga Rp 185 juta.

Meski demikian, kata Edy, saat ini masih ditemukan pemahaman dari pemdes bahwa alokasi dana desa harus habis dalam periode masa anggaran meskipun karhutla tidak terjadi. Rata-rata pengalokasian dana desa untuk penanganan karhutla melalui  pengadaan peralatan pendukung.

Berangkat dari kondisi tersebut, Edy memandang bahwa memperjelas kebijakan daerah sebagai respons dari kebijakan nasional sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa dalam  penanganan karhutla.

Baca juga: Pertanian Ramah Gambut Tingkatkan Pembangunan Desa

Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Leroy Samy Uguy mengatakan,  pemerintah desa  memiliki otoritas penuh dalam menetapkan program dalam pembangunan desanya masing-masing.

Namun, ia menegaskan, desa juga harus mengetahui target prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar pembangunan saling memperkuat antara desa dengan pemerintah di atasnya.

Terkait pencegahan dan penanganan karhutla, kegiatan yang dapat dilakukan menurut Leroy yaitu dengan memanfaatkan pendamping desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berinteraksi dengan kawasan hutan. Sosialisasi tersebut dapat menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut untuk keseimbangan ekosistem serta bahaya membuka hutan dengan cara membakar lahan.

KOMPAS/FAIZAL ABDUL AZIZ/REKAM NUSANTARA

Gambar dari udara situasi kebakaran lahan di Desa Talio Hulu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (12/11/2019).

Desa Peduli Gambut

Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG Myrna A Safitri mengatakan,  DPG menekankan agar program revitalisasi dan pemanfaatan lahan gambut terintegrasi dengan pembangunan desa.

Hingga Juli 2020, terdapat 590 DPG di Indonesia. Sebanyak 300 desa didampingi dengan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dikelola oleh BRG, sebanyak 222 desa bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan 68 desa bekerjasama dengan pihak swasta.

“Pada 2019 terdapat 143 desa dan kelurahan yang telah mengalokasikan di dalam APBDes sekitar Rp 16 miliar untuk kepentingan yang berkaitan dengan restorasi gambut. Dari Rp 16 miliar itu, sebanyak Rp 9 miliar khusus untuk kegiatan pencegahan karhutla,” ujarnya.

Di sisi lain, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Alin Halimatussadiah memaparkan, kebijakan  saat ini belum memberikan ruang yang besar bagi pemda dalam mengelola keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup dengan baik.

Menurut dia, hal ini membuat daerah yang kaya fungsi ekologi minim menerima dana perimbangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pembiayaan dan insentif yang tepat guna bagi kegiatan pelestarian ekologi agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Selain itu, penting juga memasukan program berbasis ekologi dalam prioritas penggunaan dana desa. Beberapa program tersebut antara lain perhutanan sosial, kemitraan konservasi, penyediaan air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya hutan, pengelolaan sampah, hingga mitigasi karhutla.

Baca Juga: Desa Peduli Gambut Dijaga Terus Berlanjut